Kendati tahapan awal Pilkada Kota Cimahi baru dimulai pada Februari 2012, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cimahi sudah terang-terangan mengumumkan 7 bakal calon (balon). Pengumuman tersebut disampaikan pada acara silaturahmi akbar PKS di Gedung TEDC, Jln. Pesantren, Minggu (25/9).Ketua DPD PKS Cimahi, Santoso Anto menyebutkan 7 balon yang akan meramaikan bursa pemilihan wali kota dan wakilnya pada Pilkada 2012. Masing-masing H. Santoso Anto (Ketua DPD PKS Cimahi), Hj. Diah Nurwitasari (mantan calon Wakil Wali Kota Cimahi periode 2007-2012),...
Tryout CPNS 2021
Pusat Pembelajaran CPNS Online 2021.
Prediksi Soal Soal CPNS 2021
Contoh contoh soal CPNS yang telah terbukti meluluskan di Kementerian dan Pemerintah Daerah
Siapkah Anda CPNS 2021
Langkah Cepat Menyiapkan Tes CPNS 2021
Kamis, 29 September 2011
Pengembangan RSUD Serap Rp 80 M
embangunan infrastruktur dan penambahan sarana prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat ditargetkan selesai Oktober 2012 atau bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Wali kota Cimahi, H. M. Itoc. Tochija. Pembangunan yang memakan dana Rp 80 miliar tersebut merupakan program multiyears.Dana sebesar Rp 80 miliar antara lain berasal dari APBN sebesar 70% atau Rp 56 miliar, APBD provinsi Rp 16 miliar atau 20% dan 10% atau Rp 8 miliar adalah dana pendampingan dari APBD Kota Cimahi.Direktur RSUD Cimahi, Endang Kusumah Wardani menyampaikan,...
Optimalisasi Embung Tekan Alih Fungsi Lahan
Banyaknya alih fungsi lahan di Kota Cimahi membuat resapan air tanah semakin berkurang. Akibatnya, pada musim kemarau terjadi kekeringan. Sementara di musim hujan terjadi musibah banjir.Untuk menyiasatinya, Pemkot Cimahi melalui Bidang Permukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengoptimalkan pemberdayaan embung sebagai konservasi air. Saat ini baru dibangun sebanyak 5 embung, yaitu di Kel. Citeureup, Kel. Cibabat, Kel. Setiamanah, Kel. Leuwigajah, dan Kel. Cibeureum. Rencananya pada tahun ini akan menambah 1 embung di RW 02 Kel. Leuwigajah.Kepala...
Disparbud Bantah Tudingan BKC
Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Kota Cimahi membantah tudingan Dewan Kesenian Cimahi (DKC) yang menganggap pilih kasih terhadap sanggar seni yang ada di lingkungan Cimahi. Terutama dalam memberi kesempatan setiap sanggar seni terlibat dalam acara yang digelar Pemkot Cimahi.Kepala Seksi (Kasi) Kebudayaan dan Pariwisata, Asep Nasrudin saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (28), mengatakan, untuk bisa tampil dalam acara yang diselenggarakan Pemkot Cimahi memang harus memilih. Terutama disesuaikan dengan tema acara."Jadi bukan pilih...
Pemilik 30 Industri di Cimahi Terancam Diperkarahukumkan
Pemilik 30 usaha industri di Kota Cimahi terancam diperkarahukumkan jika gagal memperbaiki kualitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) mereka sebelum akhir tahun ini.Ancaman bagi mereka adalah kurungan penjara selama 4-10 tahun ditambah denda Rp 4-10 milyar, selain tetap diwajibkan melakukan perbaikan IPAL.Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Cimahi Maria Fitriana, atau biasa dipanggil Pipit, didampingi Kasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Aris Permono mengungkapkan, ke-30 industri diketahui tidak secara benar mengoperasikan...
Pembatasan Tonase Harus Diberlakukan di Jln. Kerkoff Cimahi
Pemkot Cimahi diharapkan memberlakukan pembatasan tonase di Jln. Kerkoff yang kini sedang diperbaiki. Sebab kerusakan Jln. Kerkoff diperkirakan akibat tonase truk yang melintas.Permintaan diberlakukannya pembatasan tonase disampaikan anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Robin Sihombing kepada wartawan, Rabu (28/9). Robin juga mendesak agar Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi segera memasang plang batas beban maksimum kendaraan di Jln. Kerkoff."Dalam pembahasan peraturan daerah (perda) tentang pelayanan perhubungan di Kota Cimahi belum lama ini,...
Alih Fungsi Lahan Pertanian di Cimahi Berlangsung tak Terkendali
Alih fungsi lahan pertanian di Kota Cimahi terus berlangsung, seolah tanpa pengendalian. Padahal, alih fungsi yang tak terkendali merupakan salah satu penyebab utama bencana lingkungan yang diderita warga sepanjang tahun, yakni krisis air bersih pada musim kemarau dan banjir pada musim penghujan. Pemkot diharapkan segera menyusun rancangan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).Berdasarkan pantauan “PRLM”, terdapat beberapa petak sawah yang diubah menjadi pemukiman dalam beberapa bulan belakangan. Sebuah kompleks perumahan baru di Jalan...
Jumat, 16 September 2011
Cimahi Jadi Proyek Percontohan Sistem Penjaminan Mutu dalam Pelayanan Publik
Kota Cimahi menjadi satu dari lima kabupaten/kota di Indonesia dan satu-satunya di Jawa Barat yang dipilih Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) sebagai proyek percontohan perumusan dan penerapan ISO 9001:2008 tentang sistem penjaminan mutu (SPM) dalam pelayanan publik. Selama ini SPM baru bisa diterapkan dalam level terbawah, seperti sekolah dan puskesmas. Belum menyentuh level SKPD serta Kepala Daerah.Empat daerah lain yang digandeng Kemenpan adalah Pekalongan, Wonosobo, Bantul, serta Jombang. Di kelima daerah tersebut, proyek...
Atasi Masalah Sampah, Pemkot Benahi Sistem Retribusi
Besarnya subsidi untuk pengelolaan, membuat Pemkot Cimahi serius membenahi sistem retribusi sampah. Pasalnya, saat ini pencapaian retribusi sampah dari masyarakat baru 40%. Biaya pengelolaan dan penanganan sampah setiap tahunnya Rp 8 miliar, sedangkan subsidi pemerintah Rp 5 miliar/tahun.Seperti disampaikan Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkot Cimahi, Dadang Kartiwa, usai rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Cimahi, Jln. Djulaeha Karmita, Kamis (15/9), pembenahan retribusi sampah harus segera dilakukan. Minimnya...
Cimahi Butuh 20 Ton Bibit Padi
Kota Cimahi membutuhkan tambahan 20 ton benih padi unggul senilai sekitar Rp 200 juta untuk melakukan penyegaran benih yang terakhir kali dilakukan empat tahun lalu.Kepala Bidang Pertanian Dinas Koperasi, UKM, Industri, Perdagangan, dan Pertanian (Diskopindagtan) Kota Cimahi Suyoto mengungkapkan di Cimahi, Rabu dengan luas seluruh sawah 288 hektar, dibutuhkan benih padi unggul sekitar 21 ton.Meski bukan mata pencaharian mayoritas warga, sektor pertanian tetap memerlukan keberpihakan anggaran dari Pemkot karena menyangkut kesejahteraan sekitar 1.000...
DPRD Kecewa Penyerapan APBD 2011 Minim
Ketua DPRD Kota Cimahi, Ade Irawan menyesalkan penyerapan anggaran APBD 2011 semester pertama yang masih sangat kecil. Berdasarkan evaluasi, hingga Juni lalu penyerapan APBD baru mencapai 32,52 persen."Hingga Juni lalu, penyerapan anggaran belanja daerah kota Cimahi baru tercapai 32.52 persen, dari target sebesar 95 persen," kata Ade kepada wartawan usai menghadiri rapat Badan Musyawarah (Banmus) di gedung DPRD Kota Cimahi, Kamis (15/9).Terhambatnya penyerapan anggaran APBD 2011 tersebut, tambah Ade, diakibatkan masih adanya program kegiatan yang...
Pemkot Cimahi Akan Bangun 5 "Jet Pump"
Krisis air bersih yang dialami warga Kota Cimahi semakin meluas. Setelah warga RW 08 Kel. Cibabat yang mengeluh sulitnya air bersih, kini warga RW 05 merasakan hal serupa. Akibatya, sekitar 500 kepala keluarga (KK) di RT 01, 02, 03, 04, dan 05 harus antre untuk mendapatkan air bersih.Berdasarkan pemantauan "GM", Senin (12/9), antrean warga untuk mendapatkan air bersih dari jet pump di RT 02 berlangsung sejak pukul 02.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Setelah diistirahatkan sejenak, antrean kembali dimulai pukul 15.00 WIB hingga 23.00 WIB.Meski usianya...
Kebijakan Pembangunan Kota Cimahi Tidak Jelas
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi menilai tidak adanya aturan terkait rencana detail tata ruang (RDTR) dan belum direvisinya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menjadi salah satu penyebab tidak jelasnya kebijakan pembangunan di Kota Cimahi. Kondisi itulah yang menyebabkan munculnya berbagai persoalan yang tidak kunjung selesai, seperti masalah minimarket ilegal dan pom bensin yang menyebabkan kemacetan lalu lintas.Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Robin Sihombing mengatakan, arah pembangunan akan jelas...
Tak Juga Dilunasi, 4 Kursi Haji di Cimahi Dikembalikan
Dari 550 kuota haji asal Kota Cimahi, 4 kursi akhirnya dikembalikan kepada kuota haji nasional. Pengembalian dilakukan karena hingga batas pelunasan dan registrasi haji, Jumat (9/9) sore, tercatat hanya 544 jemaah calon haji (calhaj) yang telah melunasi biaya haji dan melakukan registrasi."Dengan begitu tersisa 6 kursi dan 2 kursi di antaranya akan diisi oleh petugas ibadah haji daerah (PIHD). Sehingga masih ada 4 sisa kursi yang akhirnya dikembalikan kepada kuota haji nasional," kata Kasi Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Kantor...