DKC Desak Pemkot Cimahi Realisasikan Kampung Seni

Dewan Kesenian Cimahi (DKC) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi dan DPRD Kota Cimahi segera merealisasikan keberadaan kampung seni di Kota Cimahi. Alasannya, walaupun Kota Cimahi selama ini tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang mumpuni, namun memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Bidang seni dan budaya diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri.

"Kami juga tentunya mengharapkan SDM di bidang seni dan budaya dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cimahi. Untuk itu, kita sangat mendorong Pemkot Cimahi segera realisasikan kampung seni karena dapat menjadi salah satu pusat perhatian wisatawan," papar Ketua DKC, Dede Syarif kepada wartawan, Selasa (1/3).

Menurutnya, dengan hadirnya kampung seni kelak banyak potensi yang dapat diambil di dalamnya, selain sebagai sarana pelestarian budaya dan seni. Keuntungan lainnya, banyak seniman yang bisa berkreasi dan tidak perlu berekspresi di luar seperti yang sekarang ini banyak dilakukan.

"Sebetulnya SDM penggiat seni dan budaya di Kota Cimahi ini cukup banyak, namun sejauh ini sebagian besar dari mereka mengepakkan sayapnya di luar dengan alasan tak ada ruang di Kota Cimahi yang bisa dijadikan sebagai pusat kesenian. Bahkan, gedung kesenian yang katanya akan dibangun, sampai sekarang masih belum terdengar kabarnya dan selama 9 tahun ini Cimahi tidak memiliki ruang khusus untuk berkesenian," terangnya.

Dede menyebutkan beberapa lokasi yang tepat dijadikan kampung seni, di antaranya Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara, atau Kampung Ciseupan di Kecamatan Cimahi Selatan. Sementara untuk fasilitas yang diperlukan, yang penting kampung seni bisa menjadi pusat ekspresi seni dan budaya. Ia mengakui, akan dibutuhkan anggaran cukup besar untuk membuat kampung seni yang mungkin mencapai Rp 1,3 miliar.

"Jika pemerintah tak memiliki dana yang cukup, maka bisa bekerja sama atau menarik investor," katanya.

Yang jelas, pihaknya mengaku bakal terus mendorong pemerintah dalam merealisasikan kampung seni. "Kami akan lakukan survei untuk mengetahui kesiapan pemerintah. Di samping itu, kami juga mendorong pemerintah dan DPRD untuk memberikan regulasinya," tandasnya.