Seperempat APBD 2014 Cimahi untuk Acara Pencitraan

Sebanyak 25 persen dari total dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 Kota Cimahi, Jawa Barat, sebesar Rp 1,037 triliun ternyata digunakan untuk kegiatan seremonial yang condong untuk pencitraan semata. Itu terlihat dari pengalokasian anggaran yang diajukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hal tersebut, diungkapkan anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi Dedi Kuswandi. "Padahal, rakyat itu butuh program yang realita di lapangan....

Read More

Ada 47 Sengketa Tanah di BPN Cimahi

Sepanjang 2013, sengketa tanah yang ditangani Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cimahi mencapai 47 kasus. Penyebabnya didominasi masalah waris yang saling klaim. Demikian diungkapkan Kasi Sengketa Konflik dan Perkara BPN Kota Cimahi Eddy Suryadi, ditemui di kantornya di Jln. Encep Kartawiria Kota Cimahi, Selasa (28/1/2014). Kasus tanah tersebut terbagi dalam 33 sengketa yang masih dalam proses penelusuran dan 14 perkara yang sudah masuk...

Read More

Polres Cimahi Ringkus Kawanan Perampok Minimarket

  Kawanan perampok spesialis minimarket diringkus Satreskrim Polres Cimahi yang kerap beraksi di wilayah Kapolres Cimahi, AKBP Erwin Kurniawan, mengatakan pihaknya telah menangkap 3 orang pelaku perampokan. Namun, hingga saat ini polisi masih memburu 1 orang lainnya yang sudah berstatus DPO. "Setelah mendapatkan laporan kami langsung mencari para tersangka. Berselang satu hari, kawanan tersangka dapat kami ringkus," kata Erwin di Mapolres ...

Read More

Korupsi Alkes, Kejati Jabar Bidik Anggota Dewan Cimahi

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat masih mendalami kasus dugaan mark up pengadaan alat kesehatan (alkes) laboratorium dan penunjang layanan kesehatan (PLK) di Kota Cimahi tahun 2011 senilai Rp 9 miliar. Sejumlah saksi termasuk anggota legislatif telah diperiksa dalam kasus ini. Tak menutup kemungkinan, anggota dewan tersebut bisa menjadi tersangka.Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar P Joko Subagio saat ditemui di Kantor Kejati Jabar, Jalan LRE Martadinata, Rabu (29/1/2014)."Itu (kasus alkes Cimahi) masih jalan terus. Kita sudah ekspose...

Read More

Kejati Jabar Periksa Anggota DPRD Cimahi Terkait Kasus Korupsi Alkes

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan anggota DPRD Cimahi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi mark up pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Laboratorium dan Penunjang Layanan Kesehatan (PLK) dengan anggaran nilai Rp 9 miliar pada tahun 2011. Dalam kasus tersebut, kini baru satu orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu dr EKW. Kepala Kejati Jabar P. Joko Subagyo mengatakan pemeriksaan itu merupakan kelanjutan untuk mendalami kasus tersebut. “Kalau memang ada bukti lain dan penambahan data lainnya yang mengarah ke orang-orang...

Read More

Warga Cimahi protes proyek pembangunan perumahan di Bandung Barat

Warga Perumahan Bukit Cipageran Indah (CPI) Kota Cimahi mengaku kesal atas pengerjaan lahan untuk proyek perumahan Puri Kahuripan (PK) di wilayah Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. “Sebelumnya lahan di sekitar CPI ini merupakan lahan yang produktif dan subur, sekarang kami sering mengalami banjir,“ kata salah seorang warga CPI Kota Cimahi, Abdul kepada wartawan Kamis (30/1/2014). Menurut Abdul, selama ini lahan sawah di wilayahnya tidak pernah terganggu banjir. Kolam pemancingan yang biasanya digunakan warga juga akhirnya...

Read More

DPRD Kota Cimahi Merasa tak Pernah Dipanggil Kejati Jabar

Jajaran DPRD Kota Cimahi memastikan tidak ada anggota DPRD Kota Cimahi yang diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar. Hal itu membantah pernyataan Kejati Jabar yang mengaku telah memeriksa anggota DPRD Cimahi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi mark up pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Laboratorium dan Penunjang Layanan Kesehatan (PLK) dengan anggaran nilai Rp 9 miliar pada tahun 2011. Demikian diungkapkan Ketua DPRD Kota Cimahi Ajang Rahman, kepada "PRLM", Kamis (30/1/2014). "Tidak ada pemanggilan dari Kejati Jabar untuk anggota legislatif...

Read More