Akan Ditindaklanjuti dalam Rapat Panmus LKPJ 9 Catatan untuk Dinkes

Komisi IV DPRD Kota Cimahi memberikan apresiasi atas keseriusan Dinas Kesehatan mengerjakan program sehingga kebutuhan masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan dapat terpenuhi. Namun dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2010 masih ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan menjadi catatan strategis Komisi IV atas LKPJ tersebut.

"Untuk Dinkes, secara keseluruhan kami memberikan 9 catatan atas LKPJ 2010. Dan, itu menjadi catatan strategis kami yang akan ditindaklanjuti dalam rapat Pansus LKPJ 2010 mendatang," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Masrokhan kepada wartawan, Kamis (14/4).

Masrokhan berharap 9 catatan tersebut segera direspons dengan baik oleh eksekutif untuk lebih mengoptimalkan kinerja dalam merealisasikan program kerja.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ike Hikmawati memaparkan, 9 catatan penting Dinkes yang akan segera ditindaklanjuti di pansus antara lain masalah kesehatan di lingkungan padat penduduk.

Beberapa lokasi dengan kepadatan penduduk tinggi cenderung menjadi kumuh dengan kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan serta penyelenggaraan penyehatan lingkungan perlu dilakukan secara serius dan intens.

"Apalagi Kota Cimahi merupakan kota dengan luas wilayah terbatas, namun tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap daya dukung dan kualitas lingkungan yang pada akhirnya berakibat pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat," jelasnya kepada wartawan, Kamis (14/4).

Catatan lainnya terkait penyakit demam berdarah dangue (DBD). Pasalnya, Cimahi merupakan daerah endemis DBD. Penyakit endemis dan penyakit menular lainnya perlu terus diawasi sehingga kesadaran atas penanggulangan penyakit menular terbangun dengan kuat di seluruh lapisan masyarakat.

Yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi catatan, lanjut Ike, adalah angka kematian ibu dan bayi. Walaupun jumlah kematian ibu dan bayi di Kota Cimahi masih di bawah rata-rata jumlah Jawa Barat, akan tetapi tetap harus diwaspadai dan mendapatkan prioritas perhatian.

"Pelayanan untuk penganggulangan angka KIA di puskesmas sudah cukup baik. Namun perlu diiringi dengan peningkatan sarana prasarana poned, dokter spesialis kandungan, dan dokter spesialis anak di setiap puskesmas (saat ini baru tersedia di 3 puskesmas dari 13 puskesmas yang ada), peningkatan pemahaman masyarakat dan ibu hamil akan pentingnya perawatan kesehatan kehamilan ibu dan anak," katanya.

Di samping itu yang perlu mendapat perhatian lebih adalah permasalahan balita gizi buruk dan balita gizi kurang. Meski Kota Cimahi sudah dapat menurunkan angka untuk gizi buruk dan balita gizi kurang, namun keterbatasan kemampuan ekonomi yang disertai dengan rendahnya pemahamanan masyarakat akan pentingnya asupan gizi, menuntut pemerintah daerah untuk terus memberikan perhatian dan upaya penanganan serius terhadap status gizi masyarakat.

Komisi IV juga menyoroti jumlah keluarga miskin di Kota Cimahi relatif masih banyak yaitu sebanyak 32.480 jiwa, namun belum ter-cover jamkesmas. Kuota Jamkesmas Kota Cimahi sebanyak 85.178 jiwa, namun pengajuan berdasarkan data RTS dari BPS kartu jamkesmas yang dicetak Kota Cimahi baru diperuntukkan bagi 73.898 jiwa.

"Oleh karenanya, Komisi IV terus mendesak Dinas Kesehatan untuk melakukan upaya-upaya maksimal ke Kementerian Kesehatan RI sehingga 11.280 gakin yang masuk kriteria RTS atau gakin non-RTS yang memiliki penyakit kronis dapat terfasilitasi untuk segera memiliki kartu jamkesmas. Itulah beberapa catatan penting yang perlu direspons khusus oleh eksekutif untuk segera ditindaklanjuti," tegas Ike.

Read More

Penerapan KTP Elektronik Cimahi Harus Sebelum Agustus

Penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) paling lambat harus dilakukan pada pertengahan Agustus 2011. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri telah menargetkan pembuatan e-KTP massal di setiap daerah harus selesai dalam seratus hari kerja.

Seperti diketahui, Kota Cimahi menjadi salah satu dari 197 daerah di Indonesia yang akan menerapkan e-KTP pada 2011. Sementara 300 kota/kabupaten lain akan menyusul pada 2012. Selain Kota Cimahi, ada sepuluh daerah lain di Jabar yang akan menerapkan e-KTP pada 2011 yaitu Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, Kab. Indramayu, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Di Kota Cimahi, dengan jumlah wajib KTP yang mencapai 451.561 jiwa, proses pembuatan e-KTP dalam seratus hari kerja tersebut akan membutuhkan sekitar 32 unit peralatan. “Dari informasi yang kami terima, pelayanan satu orang wajib KTP memerlukan waktu sekitar empat menit,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Cimahi Erik Yudha Bhuana ketika ditemui Rabu (13/4).

Dari perkiraan tersebut bisa diperkirakan bahwa dengan satu alat, Disduk Kota Cimahi bisa melayani pembuatan 15 e-KTP dalam satu jam. Sementara dalam sehari pelayanan e-KTP direncanakan bisa berlangsung sampai maksimal sepuluh jam kerja. Artinya, dalam satu hari bisa dilayani pembuatan 150 e-KTP. Dari perhitungan tersebut, dalam seratus hari kerja bisa diselesaikan sampai 15.000 e-KTP. Dengan begitu, sekitar 480.000 e-KTP bisa diselesaikan dalam seratus hari kerja dengan 32 unit alat pembuat e-KTP.

Kendati demikian, bantuan permanen yang direncanakan akan diterima oleh Kota Cimahi hanya sekitar dua unit di setiap kecamatan. Dengan kata lain, hanya ada enam unit alat e-KTP yang akan diterima Disduk Kota Cimahi untuk tiga kecamatan. “Untuk itu kami masih memerlukan tambahan 26 unit lagi. Rencananya kekurangan itu akan ditutupi dengan pinjaman dari Kemendagri. Namun, itu belum bisa dipastikan,” ujar Erik.

Sementara itu untuk sosialisasi, Erik menegaskan, pihaknya secara resmi belum menjalankan program khusus. Namun, di setiap pertemuan dinas-dinas di lingkungan pemkot Cimahi dengan perwakilan masyarakat, Disduk Kota Cimahi sudah sering menyelipkan penerangan terkait penerapan e-KTP tersebut. Rencananya, program sosialisasi khusus e-KTP baru akan dilakukan Juni atau Juli 2011. Untuk program tersebut, anggaran telah tersedia sebesar Rp 185 juta untuk keperluan media informasi seperti leaflet, banner, spanduk, dan akomodasi tatap muka dengan masyarakat.

Di sisi lain, Erik masih berharap pembuatan e-KTP bisa terealisasi sebelum Agustus. Pasalnya, pada akhir Agustus tahun ini ada liburan Idulfitri di mana kebiasaan mudik masyarakat jelas akan menghambat mereka dalam pembuatan e-KTP. “Belum lagi Iduladha dan libur lainnya,” tuturnya.

Read More

Siswa Diminta Tak Tergiur Bocoran Jawaban UN

Menghadapi Ujian Nasional (UN) yang dilaksanakan Senin (18/4) mendatang, siswa diimbau tidak tergiur bocoran jawaban dari oknum tidak bertanggung jawab.

Demikian disampaikan Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Kota Cimahi, Damhuri usai acara istigasah di gedung SMAN 5 Cimahi, Jln. Pecinan, Kamis (14/4). "Terkait adanya bocoran jawaban yang disebar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sebaiknya siswa tetap percaya diri dengan kemampuan sendiri dalam mengisi soal-soal UN," katanya.

Damhuri berharap, tidak ada penyebaran bocoran jawaban di sekolahnya. "Soal UN yang sekarang ini 'kan diberikan 5 paket, yaitu soal A, B, C, D, dan E untuk setiap kelas. Soal ini sudah kami sosialisasikan, sehingga siswa tidak akan terkecoh dengan selebaran bocoran jawaban, itu pun kalaupun ada. Pasalnya setiap siswa memiliki soal yang berbeda, maka kecil kemungkinan siswa percaya kebenaran bocoran tersebut," paparnya.

Keyakinan tersebut, lanjutnya, diperkuat dengan upaya yang sudah dilakukan pihak sekolah dalam membekali siswanya dengan materi pembelajaran mulai dari pemantapan pelajaran, try out, sampai studi tambahan. "Supaya siswa dapat berpikir lebih tenang, sejak Jumat (15/4) sampai Sabtu (16/4) kami sengaja meliburkan siswa kelas 3. Sehingga pada pelaksanaan UN nanti mereka bisa fresh," tuturnya.

Mengenai kelulusan UN di SMAN 5, Damhuri optimistis bisa mencapai 100% seperti tahun lalu. "Namun kalaupun ada siswa yang tidak lulus, kita tidak akan kecewa. Yang penting apa yang dilakukan siswa ini hasil sendiri, artinya meskipun nanti ada yang tidak lulus saya harap jangan putus asa," jelasnya.

Sementara itu, untuk memberikan bekal mental kepada siswanya, SMAN 5 Cimahi menggelar istigasah. "Untuk memberikan support, juga doa, kami lakukan istigasah yang mudah-mudahan akan memberikan semangat serta dampak positif bagi siswa saat UN nanti," katanya.

Selain itu, seluruh tenaga pengajar serta 359 siswa kelas 12 yang akan mengikuti UN, bersama-sama melakukan salat duha. Kegiatan dilanjutkan dengan tausiah.

Read More

Banyak Pejabat Pemkot Belum Kuasai TIK

Penggunaan dan penguasaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di kalangan pejabat Pemkot Cimahi masih minim. Baru 20% pejabat yang fasih menggunakan dan memiliki pengetahuan mendalam tentang TIK.

Kepala Kantor Arsip Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik (KAPPDE) Kota Cimahi, Hadi pada Fokus Grup Discussion E-society dan E-government di Baros Information and Technology Creative, Jln. Baros, Kamis (14/4) mengatakan, terjadi ketimpangan antara pejabat dan pegawai Pemkot Cimahi dalam penguasaan dan aplikasi penggunakan TIK.

"Saat ini sudah 80% pejabat yang mampu menggunakan perangkat TIK. Tetapi dari 80% itu baru 20% yang memahami dan menguasai TIK. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara birokrat dengan pegawai menengah ke bawah yang nyatanya lebih menguasai TIK dibanding atasannya," terang Hadi.

Ketimpangan juga terjadi di lingkungan sekolah, yaitu ketika banyak murid yang mampu mengoperasikan dan mendalami TIK dan pandai merakit komputer, tetapi guru-gurunya menggunakan perangkat TIK hanya untuk kebutuhan sederhana seperti mengetik.

Kesenjangan lainnya juga terjai di lingkungan rumah. Ketika anak-anaknya sudah pandai menggunakan perangkat TIK, orangtuanya justru tidak tahu bagaimana mengooperasikan TIK.

Menghadapi permasalahan tersebut, pihaknya akan terus menggenjot pelatihan TIK di kalangan birokrat, PNS, dan ke sekolah-sekolah. Hadi menuturkan, cara paling efektif mendalami TIK, yaitu dengan pengadaan fasilitas TIK. Sehingga proses belajar dan pemahaman tidak hanya secara teori tetapi harus dipraktekkan dan diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari.

Untuk mewujudkannya, lanjutnya, KAPPDE menargetkan tahun ini seluruh sistem operasi komputer di Pemkot Cimahi menggunakan perangkat Cimahi Open Source (Chios).

Sementara itu, menanggapi permasalahan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, H. Encep Saepuloh mengatakan, Cimahi memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni di bidang TIK.

"Sayangnya saat ini belum tergali dengan optimal. Semoga bantuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dapat mendorong potensi SDM Cimahi di bidang TIK. Karena Cimahi merupakan salah satu daerah dari 18 kota/kabupaten yang dibina BPPT dalam pengembangan potensi SDM-nya," terangnya.

Read More

Pendiri Kota Cimahi Masih Sempat Rampungkan Buku di RS

Anak ketiga Dann Sughanda, Dewi Trinanda mengatakan, ayahnya itu sempat membuat buku, dengan judul Perjuangan Sekber, Menjadikan Kota Administrasi Jadi Kota Cimahi. Buku itu diselesaikan, walaupun Sughanda dirawat di rumah sakit selama dua pekan.

"Buku itu sudah selesai. Beliau juga sempat menyelesaikannya di ruang ICU. Itulah bentuk kecintaannya kepada Kota Cimahi. Almarhum sampai tidak memerhatikan kondisi fisiknya sendiri," kata perempuan berusia 49 tahun ini ketika ditemui di rumah ayahnya, Jumat (15/4/2011).

Dia mengatakan, buku itu hanya diselesaikan dalam waktu satu bulan. Buku itu dipersembahkan, untuk menggambarkan bagaimana perjuangan para pendiri Kota Cimahi.

Selain itu, almarhum berpesan kepada enam anaknya, agar selalu kompak. Pada saat-saat terakhirnya, Sughanda juga seringkali berkumpul bersama cucu-cucunya.

Sughandi meninggal pada Kamis (14/4/2011) malam di Rumah Sakit Mitra Kasih Cimahi. Almarhum meninggal di usia 79 tahun, karena sakit komplikasi. (*)

Read More

Pemkot Cimahi Bantu Kontingen Rp 35 Juta

Pemerintah Kota Cimahi memberikan bantuan hingga Rp 35 juta untuk kontingen lomba seni Pendidikan Agama Islam tingkat Jawa Barat. Rencananya mereka akan berlaga membawa nama Kota Cimahi dalam even tahunan yang kali ini diselenggarakan di Soreang, Kab. Bandung, 16-17 April 2011 itu.

Wakil Walikota Cimahi Eddy Rachmat mengatakan, bantuan tersebut diberikan lebih utama sebagai upaya pembinaan keagamaan bagi siswa SD dan MI di Kota Cimahi. "Prestasi bukan yang utama, pembinaan lebih penting," ujarnya seusai melepas kontingen secara resmi di Aula Pemkot Cimahi, Jumat (15/4).

Menurut Eddy, usia SD adalah saat yang tepat untuk membentuk karakter manusia yang berbudi luhur. Untuk itu, pembinaan keagamaan harus diterapkan seoptimal mungkin pada masa-masa tersebut.

Diakui Eddy, saat ini di Cimahi belum ada MI negeri. Namun, ia berjanji bahwa pemkot akan mendorong Kementerian Agama untuk mewujudkan adanya MI Negeri di Cimahi.

Read More

Pemkot Cimahi Bantu Kontingen Rp 35 Juta

Pemerintah Kota Cimahi memberikan bantuan hingga Rp 35 juta untuk kontingen lomba seni Pendidikan Agama Islam tingkat Jawa Barat. Rencananya mereka akan berlaga membawa nama Kota Cimahi dalam even tahunan yang kali ini diselenggarakan di Soreang, Kab. Bandung, 16-17 April 2011 itu.

Wakil Walikota Cimahi Eddy Rachmat mengatakan, bantuan tersebut diberikan lebih utama sebagai upaya pembinaan keagamaan bagi siswa SD dan MI di Kota Cimahi. "Prestasi bukan yang utama, pembinaan lebih penting," ujarnya seusai melepas kontingen secara resmi di Aula Pemkot Cimahi, Jumat (15/4).

Menurut Eddy, usia SD adalah saat yang tepat untuk membentuk karakter manusia yang berbudi luhur. Untuk itu, pembinaan keagamaan harus diterapkan seoptimal mungkin pada masa-masa tersebut.

Diakui Eddy, saat ini di Cimahi belum ada MI negeri. Namun, ia berjanji bahwa pemkot akan mendorong Kementerian Agama untuk mewujudkan adanya MI Negeri di Cimahi.

Read More

Soal dan LJK di Bandung-Cimahi Dikirim Minggu

Berbeda dengan kota dan kabupaten lainnya di Jabar, distibusi soal dan lembar jawaban komputer (LJK) Ujian Nasional (UN) untuk Kota Bandung dan Kota Cimahi dilaksanakan sehari sebelum UN.

"Pendistribusian soal dan LJK UN untuk Kota Bandung serta Kota Cimahi dilakukan pada Minggu 17 April," ujar Kadisdik Jabar Wahyudin Zarkasyi saat dihubungi wartawan via ponsel, Jumat (15/4/2011).

Ia menjelaskan, titik bongkar soal dan LJK UN untuk Bandung dan Cimahi itu nantinya di rayon yang sudah disiapkan.

Disdik Jabar mengutamakan telebih dahulu kota dan kabupaten yang jaraknya jauh. Pelaksanaan pendistribusian soal dan LJK UN tingkat SMA/MA/SMK untuk wilayah Jabar berlangsung Jumat 15 April hingga Sabtu 16 April ini.

Read More

Polres Cimahi Terapkan Status Siaga I

Pascaledakan bom bunuh diri di Mapolresta Cirebon, jajaran Polres Cimahi juga menerapkan status Siaga 1. Seusai salat Jumat, seluruh anggota bahkan diberi pengarahan langsung oleh Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Rudy Heriyanto Adi Nugrogo untuk meningkatkan penjagaan di Mapolres Cimahi.

Dari pantauan "PRLM", pintu masuk yang biasa digunakan masyarakat ditutup rapat. Hanya gerbang utama yang dibuka dengan penjagaan ketat dari beberapa petugas propam. Beberapa di antara mereka bahkan siaga dengan senjata laras panjang.

Rudy melalui Kasat Reskrim Ajun Komisaris Ahmad Zubair mengatakan, setiap orang yang masuk ke Mapolres Cimahi akan diperiksa sebagai langkah antisipasi. "Terutama untuk yang dicurigai, kami terpaksa harus memeriksa isi tas yang mereka bawa," ujar Zubair.

Kondisi Siaga 1 ini, tambah Zubair, akan berlangsung sampai ada instruksi pencabutan. Namun, untuk waktu pastinya, Zubair tidak bisa memastikan.

Di sisi lain, Zubair berharap masyarakat bisa memaklumi langkah antisipasi tersebut. Namun, masyarakat dipastikan tetap mendapat layanan pengurusan SIM dan keperluan lainnya. (A-178/das)***

Read More

75 Warga Cimahi Jalani Sidang Tipiring

Sebanyak 75 warga menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Kantor Kelurahan Cigugur Tengah, Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi, Rabu (6/4). Jumlah tersebut terdiri atas 18 pedagang kaki lima yang melanggar ketertiban umum 5 warga yang tidka memiliki kartu tanda penduduk, dan 52 pendatang yang tidak memiliki kartu identitas penduduk musiman (Kipem).

Kepala Pengendalian dan Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi Herry Setiawan mengatakan, terdakwa kasus Tipiring tersebut merupakan hasil operasi yustisi dan penertiban yang dilakukan sejak Senin (4/4) malam. “Operasi ini memang rutin kami lakukan secara berkala,” ujarnya.

Yang menarik dalam operasi kali ini adalah terjaringnya dua orang waria yang tidak memiliki KTP. Mereka mengaku bingung saat akan membuat KTP karena ragu akan jenis kelamin mereka sendiri.

Read More

Warga Cimahi tidak akan Dipungut Biaya e-KTP

Masyarakat tidak akan dipungut biaya dalam pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) secara massal yang rencananya akan dilakukan tahun ini. Di tahun berikutnya, biaya administrasi e-KTP juga akan tetap merujuk pada peraturan daerah yang berlaku saat ini sebesar Rp 5.000.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Erik Yudha Buana mengatakan, untuk tahun pertama 2011, pembuatan e-KTP masih dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. “Jadi masyarakat tidak akan dikenakan biaya sedikitpun,” katanya di sela-sela penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Pemkot Cimahi 2010 oleh Walikota di gedung DPRD Kota Cimahi, Selasa (5/4).

Erik menegaskan, pihaknya sempat khawatir pemerintah pusat tidak memperhitungkan potensi wajib KTP baru 2011 dalam penghitungan biaya penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Pasalnya jika tidak terhitung, maka pemkot Cimahi mau tidak mau harus mengeluarkan anggaran sendiri untuk pengadaan blanko e-KTP bagi wajib KTP baru tersebut.

Menurut Erik, sejauh ini pemerintah pusat sudah mendata sekitar 434.758 wajib KTP yang ada di Cimahi. Namun, saat ini ada sekitar 7746 warga yang berusia 16 tahun dan akan genap 17 tahun pada 2011. “Namun, hal ini sudah disampaikan kepada perwakilan pemerintah pusat yang datang mengevaluasi kesiapan kami beberapa waktu lalu,” tuturnya.

Sejauh ini, kata Erik, persiapan penerapan e-KTP masih terus dilakukan. Bahkan untuk beberapa persiapan akhir, pihaknya telah diundang untuk melakukan rapat kerja oleh pemerintah pusat pada 10-12 April 2011 mendatang.

Bantuan peralatan dari pemerintah pusat saat ini juga sudah diterima dan ditempatkan di tiga kantor kecamatan yang ada di Kota Cimahi. Selain itu, pemkot Cimahi juga sudah menyiapkan alat tambahan yang ditempatkan di 15 kantor kelurahan.

Di sisi lain, Erik mengakui, biaya pembuata e-KTP memang lebih mahal dibandingkan dengan KTP yang ada saat ini.Dari beberapa pertemuan dengan pemerintah pusat pihaknya mendapat informasi bahwa untuk satu blanko e-KTP diperlukan dana Rp 23.000 hingga Rp 26.000.

Hal ini harus dipikirkan oleh pemkot Cimahi, karena terhitung mulai tahun kedua (2012) pembuatan e-KTP tidak lagi dibiayai pemerintah pusat. Yang jelas dalam perda, administrasi yang dibebankan kepada masyarakat hanya Rp 5.000. “Sisanya ini yang harus kami pikirkan bersama,” kata Erik.

Mengomentari masalah ini, Walikota Cimahi Itoc Tochija mengatakan, pihaknya berharap pemerintah pusat sudah bisa memperhitungkan potensi wajib KTP baru dalam penerapan e-KTP. “Kalau tidak, kami terpaksa harus mengalokasikan dana pada anggaran perubahan nanti, karena untuk APBD 2011 belum dialokasikan,” katanya.

Read More

Jemaat Ahmadiyah Garut dan Cimahi Tobat

Proses seremonial pertobatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Cimahi tidak berjalan semestinya. Dari 18 orang yang sedianya datang ke Masjid Agung, Cimahi, hanya satu orang bersedia hadir. Sisanya tidak mau hadir karena menolak dipublikasi.

Anggota Ahmadiyah Cimahi yang bersyahadat ialah Dahlan (65). Ia kembali masuk Islam dihadapan Wali Kota Cimahi Itoc Tochija dan unsur Muspida lainnya di Masjid Agung, Kota Cimahi, Rabu (30/3/2011).

"Rencananya memang hari ini akan hadir 18 orang Ahmadiyah yang bertobat. Tapi hanya satu orang yang datang. Jadi, 17 lainnya tidak hadir karena tidak mau diekspos atau dipublikasi. Yang tidak hadir itu sebenarnya sudah tobat dan membaca syahadat pada Senin lalu," ujar Ketua Dewan Syuro Front Umat Islam (FUI), Hilman Firdaus, di lokasi acara.

Hilman menjelaskan, tidak hadirnya 17 orang itu dimaklumi karena alasan keamanan. FUI menglaim sudah ada sekitar 17 hingga 20 orang Ahmadiyah Cimahi yang kembali masuk Islam. "Tapi mereka enggak mau diekspose secara terang-terangan," ujar Hilman.

Dahlan tadi membacakan dua kalimat syahadat sambi dibimbing Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi, Hilmi Rifai. Kegiatan tersebut disaksikan Wali Kota Cimahi Itoc Tochija dan unsur Muspida serta perwakilan ormas Islam.

Pantauan detikbandung, di dalam masjid tersebut Dahlan disodorkan kertas yang berisi pernyataan masuk Islam. Dahlan akhirnya mengucapkan syahadat sambil didikte oleh Hilmi. Tangan keduanya saling berjabatan hingga akhir pembacaan syahadat. Usai itu, belasan anggota ormas Islam meneriakan takbir.

"Saya ikut Ahmadiyah karena keluarga juga Ahmadiyah," ujar Dahlan sambil menambahkan keluarganya itu belum ada yang bertobat.

Wali Kota Cimahi Itoc Tochija mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berbaur dan menjaga persaudaran dengan para mantan Ahmadiyah itu. "Mereka jangan dianggap orang asing. Kita harus meningkatkan dan membangun ukhuwah Islamiyah," singkat Itoc.

Read More

Ketua RW Diciduk Karena Berani Bikin SIM

Seorang Ketua RW Kampung Nagrog Desa Ciharashas Kec. Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat berinisial Uj (41) terpaksa meringkuk di tahanan Kepolisian Resor Cimahi. Uj ditahan atas keterlibatannya dalam kasus pemalsuan surat ijin mengemudi (SIM), bersama dua rekannya Ja (30) dan Man (48).

Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Rudy Heriyanto Adi Nugroho melalui Kasatreskrim Ajun Komisaris Ahmad Zubair mengatakan, kasus ini terungkap setelah salah seorang saksi korban datang Polres Cimahi untuk memeriksa apakah SIM yang ia peroleh dari tersangka benar-benar buatan Polres. “Setelah dicek SIM itu memang bukan hasil terbitan Polres Cimahi, karena dari segi fisik jelas berbeda dan nama Kapolres yang menandatanganinya asal catut entah dari mana,” tutur Zubair di Mapolres Cimahi, Minggu (3/4).

Setelah diusut, tambah Zubair, tersangka didapati telah membuat sekitar dua puluh SIM palsu di sebuah studio foto di kawasan Cipeundeuy. Dalam membuat SIM palsu tersebut, tersangka berpura-pura layaknya calo dan hanya meminta persyaratan KTP dan pas foto. Sementara korban tidak diminta datang ke lokasi pembuatan. Untuk setiap SIM yang dibuat, tersangka memintai biaya sebesar Rp 300.000 - Rp 700.000 dari korban.

Dalam melakukan aksinya, ketiga tersangka memiliki tugas masing-masing. Ja yang sehari-hari berprofesi sebagai fotografer dan tukang cetak foto, bertindak sebagai pembuat SIM di studio miliknya. Sementara man dan Uj menjadi perantara yang mencari korban. Menurut Ja, proses pembuatan SIM palsu tersebut cukup sederhana. Ia mendapatkan contoh blanko SIM palsu dengan memindai SIM asli yang diperoleh dari Man. “Setelah itu data dimasukkan dan hasilnya dicetak di atas kertas foto lalu dilaminating,” kata pria yang sudah melakukan aksinya sejak Juli 2010 tersebut.

Untuk setiap SIM yang dibuat, Ja mengaku mendapat imbalan Rp 50.000-100.000. Namun, uang yang diambil dari korban bisa mencapai Rp 700.000 dengan banyaknya rantai perantara. “Saya sendiri terima dari teman Rp 300.000, dari orangnya sendiri saya tidak tahu ia meminta berapa,” ujar Uj yang juga berprofesi sebagai sopir angkutan rental.

Zubari menambahkan, dari tersangka, polisi saat berhasil menyita barang bukti satu unit komputer, satu monitor, satu alat pemindai, dua mesin cetak (printer), satu gunting, satu pisau cutter, dan potongan kertas foto. Sementara SIM palsu yang baru diamankan sebanyak tiga buah, terdiri dari sebuah SIM C atas nama Rahmat, sebuah SIM B1 atas nama Ujang Sopandi, dan sebuah SIM BII atas nama Yanto. Atas kejahatan tersebut ketiga pelaku akan dijerat Pasal 263 Jo 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

Read More

PNS di Cimahi Sambut Baik Kenaikan Gaji

Kenaikan gaji pegawai negeri sipil yang mulai dicairkan Jumat (1/4) disambut baik pegawai di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Sejak pagi, puluhan PNS pemkot Cimahi sudah mengantri di bilik anjungan tunai mandiri dan cabang Bank Jabar yang ada di kompleks perkantoran pemkot Cimahi.

Sebut saja Dhani (34), salah seorang PNS Pemkot Cimahi yang masih penasaran tentang kenaikan gajinya. Dhani mengaku belum sempat mengecek rekeningnya, karena belum sempat ikut antri di bank. “Saya dengar dari teman-teman kenaikan gaji sudah cair, tetapi saya sendiri belum melihat sendiri,” ujarnya saat ditemui Jumat (1/4) siang.

Dhani mengaku sangat bersyukur akhirnya pemerintah merealisasikan kenaikan gaji PNS 2011 yang baru terealisasi pada tri wulan kedua tersebut. Bagi Dhani, kenaikan gaji tersebut menjadi motivasi tersendiri untuk lebih giat menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.

Lain dengan Dhani, Feli (28) tampak tersenyum lebar saat keluar dari bilik ATM di sebelah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi. “Saya sudah memeriksa, ternyata gaji memang sudah naik. Kenaikannya sekitar 15 persen,” katanya.

Feli menambahkan, dirinya akan segera mengajukan rapel untuk mengambil haknya atas kenaikan gaji Januari-Maret yang tertunda. Dalam pemberitaan berbagai media massa nasional, kenaikan gaji PNS 2011 memang direalisasikan pemerintah pusat per 1 April dan untuk kenaikan gaji Januari-Maret, PNS bisa mengajukan rapel.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011, pemerintah pusat telah menganggarkan Rp 91,2 triliun untuk pembayaran gaji. Anggaran tersebut masuk dalam alokasi anggaran belanja pegawai di 2011 yang mencapai Rp 180,6 triliun atau 2,65 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Di sisi lain, kenaikan gaji PNS memang tidak dapat dipungkiri selalu berimbas pada kenaikan harga bahan pokok. Namun, dari pantauan “PRLM” di beberapa pasar tradisional dan warung kecil di Kota Cimahi, hingga saat ini belum ada kenaikan harga.

Hal tersebut dibenarkan Ida (34) seorang warga Kec. Cimahi Tengah ketika ditemui seusai berbelanja di Pasar Antri Kota Cimahi. “Harga bahan pokok masih seperti kemarin dan hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada kenaikan, karena untuk untuk keluarga wirausaha, penghasilan tidak ada kenaikan,” tuturnya.

Read More

PPID Cimahi Buka Informasi Seluas-luasnya untuk Publik dan Media Massa

Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Cimahi membuka informasi seluas-luasnya kepada publik dan media massa. Namun, informasi publik yang bersifat ketat, terbatas dan tidak permanen dikecualikan dalam hal ini.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Cimahi Harjono mengatakan, keterbukaan informasi di Pemkot Cimahi didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Aturan tersebut dikuatkan oleh Surat Keputusan Walikota Cimahi No. 488/Kep.85-HMS/2011 tentang PPID pada Pemkot Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi No. 4 Tahun 2011 tentang Tata kerja PPID di lingkungan Pemkot Cimahi.

Pada prinsipnya, kata Harjono, media massa dan masyarakat umum bisa meminta bantuan kepada PPID terkait informasi di luar informasi yang dikecualikan. “PPID akan membantu memperoleh informasi tersebut dari dinas terkait di lingkungan Pemkot Cimahi,” ujarnya di sela-sela Rapat Koordinasi Kehumasan Daerah di lingkungan pemkot Cimahi, Rabu (30/3).

Read More

Rapel Gaji PNS di Cimahi Cair Pertengahan April

Pemerintah Kota Cimahi telah menyiapkan dana sekitar Rp 5,4 miliar untuk pembayaran rapel kenaikan gaji pegawai negeri sipil
Januari-Maret 2011. Rapel kenaikan gaji tersebut diperkirakan sudah bisa cair pada pertengahan April 2011, menyusul kenaikan gaji yang sudah cair 1 April 2011 lalu.

Kepala Sub Bagian Kebendaharaan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Lia Yuliati mengatakan, pihaknya sempat memperkirakan rata-rata kenaikan gaji sekitar 6.189 PNS di lingkungan pemkot Cimahi akan membutuhkan dana tambahan sekitar Rp 4,1 miliar. “Jadi kami anggarkan alokasi belanja gaji pegawai April 2011 Rp 22 miliar atau naik dari Rp 17,9 miliar dari alokasi gaji Maret 2011. Namun realisasinya, gaji April hanya membutuhkan Rp 19,7 miliar,” ujarnya, Rabu (6/4).

Dengan demikian, tambah Lia, dana tambahan untuk kenaikan gaji April 2011 adalah sekitar Rp 1,8 miliar yang terdiri atas Rp 1,5 miliar untuk kenaikan gaji pokok dan Rp 300 juta untuk kenaikan tunjangan keluarga dan tunjangan khusus. Dengan asumsi yang sama, maka rapel kenaikan gaji Januari-Maret 2011 akan membutuhkan dana sampai Rp 5,4 miliar.

Lia menegaskan, saat ini pencairan rapel gaji Januari-Maret hanya tinggal menunggu pengajuan dari tiap satuan kerja perangkat daerah masuk semua ke bagian keuangan. Dengan begitu, semua PNS di lingkungan pemkot Cimahi akan menerima rape dalam waktu serentak.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Encep Saepulloh mengatakan, Pemkot Cimahi tidak kesulitan merealisasikan kenaikan gaji PNS. Pasalnya, kenaikan gaji tersebut sudah diantisipasi sejak pengumuman rencana kenaikan gaji PNS oleh presiden pada akhir 2010 lalu.

Encep mengatakan, sejak rencana kenaikan gaji diumumkan, kenaikan anggaran belanja pegawai sudah dimasukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Cimahi 2011. “Jadi sekarang tinggal realisasinya, uangnya sudah ada dan tinggal menunggu prosedur rampung” tuturnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Cimahi Dantje Sunanda mengatakan, kesigapan pemkot Cimahi dalam merealisasikan kenaikan gaji, harus dijawab oleh semua PNS yang ada dengan peningkatan kinerja. “Ini harus dijadikan motivasi baru dalam bekerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Read More

Tarif Retribusi Kesehatan Cimahi Naik 66,7 Persen

Terhitung mulai 11 April 2011, tarif retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat Kota Cimahi mengalami kenaikan. Untuk biaya layanan rawat jalan poli umum, retribusi yang sebelumnya hanya Rp 3.000/kunjungan naik 66,7 persen menjadi Rp 5.000/kunjungan. Kendati demikian kenaikan tarif tersebut tidak berpengaruh bagi warga miskin pemegang kartu jaminan kesehatan masyarakat.

Kepala Bidang Pelayanan medis dan Farmasi Dinas Kesehatan Kota Cimahi Sri Wahidiati mengatakan, kenaikan tarif ini merupakan penyesuaian atas perubahan kebutuhan pelayanan di puskesmas sendiri. “Tarif sebelumnya diatur dalam peraturan daerah No. 34 Tahun 2003 dan belum mengalami perubahan hingga saat ini,” katanya ketika ditemui seusai Sosialisasi Perda No. 8/2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas di aula Pemkot Cimahi, Rabu (6/4).

Menurut Sri, selama tujua tahun lebih, tarif retribusi tidak pernah mengalami penyesuaian. Sementara kebutuhan layanan medis dan operasional puskesmas telah mengalami beberapa kali perubahan. Terutama untuk harga obat yang menjadi layanan utama bagi masyarakat dan biaya operasional seperti listrik, telefon, dan air yang sudah beberapa kali mengalami kenaikan.

Selain itu, penambahan sara dan prasarana puskesmas juga menjadi pertimbangan kenaikan tarif. Saat ini jumlah puskesmas di Kota Cimahi sudah bertambah sejak 2003 dari delapan menjadi 12 unit. Belum lagi penambahan peralatan di laboratorium. Begitu pula dengan pelayanan yang terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat seperti layanan spesialis untuk beberapa puskesmas besar.

Meski mengalami kenaikan, kata Sri, layanan puskesmas Kota Cimahi sebenarnya masih disubsidi oleh pemkot dalam jumlah yang relatif masih besar. Untuk rawat jalan poli umum misalnya, satu orang pasien sekali berkunjung sebenarnya membutuhkan biaya Rp 10.000. Dengan kata lain, subsidi pemkot hanya berkurang Rp 2000 dari Rp 7.000 menjadi Rp 5.000.

Sri menegaskan, penyesuaian itu sendiri sebenarnya hanya untuk pelayanan. Sementara untuk obat sebenarnya masih terhitung gratis. Pasalnya dalam sekali kunjungan rawat jalan poli umum, masyarakat biasa diberi paling sedikit tiga jenis obat yang nilainya sekitar Rp 10.000. “Untuk obat, reagen dan bahan habis pakai, subsidi pemkot tahun lalu lebih dari Rp 3 miliar. Tahun ini karena tidak ada dana alokasi khusus, subsidi obat turun menjadi Rp 2,75 miliar,” ujarnya

Terkait sosialisasi tarif baru ini, secara resmi memang baru dilakukan. Namun, sosialisasi langsung di puskesmas sudah dilaksanakan sejak beberapa hari terakhir dan daftar tarif retribusi baru sudah ditempel di masing-masing puskesmas.

Read More