Sejuta Relawan Pengawas Pemilu di Kota Cimahi

Sejuta Relawan Pengawas Pemilu di Kota Cimahi  

Pemilu 2014

Sebagai upaya menekan angka pelanggaran dalam pemilu legislatif (pileg) 2014 mendatang, dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di Vila Neglasari Jln. Sirnarasa Kota Cimahi, Jumat (27/12/2013).

Kegiatan itu juga diisi dengan peluncuran Gerakan 1 Juta Relawan Pengawas Pemilu Se-Indonesia tingkat Kota Cimahi.

Menurut Ketua Panwas Pileg 2014 Kota Cimahi Maman Suaman, panwas memiliki keterbatasan dalam kewenangan. "Yaitu hanya mengawasi tahapan pemilu, menerima dan meneruskan laporan dugaan pelanggaran dan tidak berwenang untuk memberikan sanksi. Di tingkat kota panwas hanya memiliki tiga orang personel saja, begitu pula dengan yang ada di tingkat kecamatan yang hanya memiliki tiga orang dan kelurahan 3-5 orang. "Apalagi, personil panwas kita juga terbatas," ujarnya.

Sentra Gakkumdu melibatkan unsur Panwas Kota Cimahi, Polres Cimahi, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cimahi. Mereka bergerak sesuai pelaporan kejadian di lapangan, waktu pemrosesan laporan pun dibatasi undang-undang.

Laporan pelanggaran pemilu diproses, jika memenuhi unsur pidana diteruskan ke Polres Cimahi Kejari Cimahi. Maksimal seluruh proses harus rampung dalam 2 pekan.

Pihaknya mengharapkan dukungan secara optimal dari lembaga pemerintahan maupun badan independen seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pemilih pemula dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Panwaslu memberi ruang lebih luas kepada masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pemilu," tuturnya.
Ia mengharapkan, relawan juga dapat bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap jalannya seluruh tahapan pemilu, dan menyampaikan laporan sesegera mungkin kepada Panwaslu jika di lapangan ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu. "Ini adalah bagian dari upaya kami dalam menciptakan pemilu berintegritas," tegasnya

Read More

Tiga Parpol Telat Lapor Dana Kampanye di KPU Kota Cimahi

Tiga Parpol Telat Lapor Dana Kampanye di KPU Kota Cimahi 

Pemilu 2014

Hingga batas akhir pelaporan dana kampanye awal Pemilu Legislatif (Pilleg) 2014 Kota Cimahi, sembilan dari 12 parpol di Kota Cimahi yang melaporkan sesuai jadwal, Jumat (27/12/2013) pukul 16.30 WIB. Sisanya, P-Hanura,P-Gerindra, dan PBB datang terlambat melebihi batas waktu dengan berbagai alasan. Pelaporan dilakukan di kantor KPU Kota Cimahi Jln. Pesantren Kota Cimahi.

Menurut Ketua KPU Kota Cimahi Handy Dananjaya, banyak hak yang dijadikan alasan parpol lambat melaporkan dana kampanye. "Malah, parpol baru membuat rekening bank di saat-saat terakhir. Padahal, sejak ditetapkan sebagai peserta Pileg 2014 sudah banyak kegiatan yang dilakukan. Bisa jadi, banyak kegiatan menggunakan dana kampanye yang akhirnya tidak terlaporkan," tuturnya.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2013, dana kampanye setiap parpol harus dilaporkan kepada KPU daerah. Syarat pelaporan dana kampanye diantaranya laporan keuangan dari parpol dan caleg, sumbangan perorangan, kelompok, ataupun badan usaha non-pemerintah.
"Untuk sumbangan perseorangan tidak boleh lebih dari Rp 1 miliar, dan sumbangan kelompok atau badan usaha Rp 7,5 miliar. Dana sumbangan pun harus jjelas, ada format formulir yang harus dilengkapi sesuai PKPU No. 17/2013," ucapnya.

Dana asing baik dari perorangan maupun lembaga juga dilarang. "Apalagi, dana dari pemerintah tidak boleh. Meski, parpol mendapat bantuan dana operasional dari anggaran negara," tuturnya.

Jika sampai batas waktu pelaporan dana kampanye awal tidak dilakukan, KPU Kota Cimahi mengumumkan secara terbuka parpol bersangkutan.
"Sanksi tidak ada, paling berupa sanksi sosial dari masyarakat yang menilai bahwa parpol tidak transparan soal dana kampanye. Kalau sampai batas akhir pelaporan dana kampanye pada 2 Maret 2014 tidak kunjung dilakukan, maka sanksi bisa sampai pembatalan sebagai peserta Pileg 2014 sesuai pasal 138 ayat 1 dan ayat 2 UU No 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Dan bagi caleg yang tidak melaporkan dana kampanye, bisa diberi sanksi sampai dicoret sebagai caleg terpilih sesuai aturan," ujarnya.
Setelah adanya pelaporan, lanjutnya, tim audit independen akan mengaudit tiap 3 bulan terhitung sejak PKPU tersebut mulai ditetapkan. "Ketentuan itu mengikat dan kalau parpol punya itikad baik dalam rangka transparasi dan akuntabilitas kepada masyarakat," ujar Handi.

Ketua DPC PPP Kota Cimahi Jalaludin Sayuti didampingi Bendahara DPC PPP Kota Cimahi H. Nurul Haq Ridwan mengatakan, dirinya baru melaporkan dana kampanye di akhir batas waktu karena baru mengurus rekening bank. "Kemarin terbatas waktu karena cuti bersama," katanya.

Diakui Jalal, pihaknya tidak berharap para caleg menggunakan dana parpol berlebihan. "Caleg harus hindari praktek politik uang. Dana kampanye jangan berlebihan, jangan sampai balas dendam saat terpilih dengan meraup anggaran, juga menghindari stress karena utang besar saat tidak terpilih," katanya

Read More

Walikota Cimahi Terima Penghargaan Ibu Tangguh Istimewa

Walikota Cimahi Terima Penghargaan Ibu Tangguh Istimewa

WALIKOTA Cimahi Atty Suharti

Kaum ibu diharapkan memberi dampak positif meluas bagi keluarga dan bangsa. Selain berkiprah dan berkarir di bidang masing-masing, juga tidak meninggalkan tugas mengurus anak dan mendampingi suami.
Demikian diungkapkan Walikota Cimahi Atty Suharti, saat menerima penghargaan "Anugerah Ibu Tangguh" dari Biskuit Klop atas Peran Ibu Indonesia dalam rangka Peringatan Hari Ibu, di Kompleks Pemkot Cimahi Jln. Rd. Demang Hardjakusumah Kota Cimahi.

Atty optimistis bahwa kaum ibu bisa menjadi seseorang yang mampu mendorong kemajuan bangsa. "Penghargaan ini diterima mewakili kaum ibu se-Kota Cimahi. Sebagai seorang ibu, harus menyiapkan diri menjadi ibu tangguh. Selamat Hari Ibu," ujarnya.

Sementara itu Head Of Corporate and Marketing Communications Orang Tua. (OT) Yuna Eka Kristina mengatakan, diberikannya Anugerah Ibu Tangguh kepada Atty karena dianggap sebagai ibu yang mampu berperan di pemerintahan.

"Kami pilih Ibu Walikota Cimahi karena selain dia seorang ibu, dia juga ibu tangguh yang bisa mempertangguh ibu lainnya," jelas Yuna.

Berkaitan dengan program Pemkot Cimahi bagi kaum perempuan, seperti Sekolah Jumat bagi ibu-ibu dan tata boga, pihaknya akan mencoba untuk menyalurkan bantuan.

Menurutnya, program tersebut sangat berkaitan dengan misi Klop yang menitik beratkan keluarga termasuk ibu.
"Kegiatan ini akan kita evaluasi lagi, dan bukan tidak mungkin kami akan perluas jangkauannya tidak hanya di Bandung," katanya

Read More

10.000 Pelajar Kota Cimahi Gelar Ikrar Bebas Narkoba

10.000 Pelajar Kota Cimahi Gelar Ikrar Bebas Narkoba 

 Ikrar Anti Narkoba Pelajar Cimahi

Sedikitnya 10.000 pelajar Kota Cimahi melaksanakan Ikrar Anti Narkoba, di Stadiun Sangkuriang Kota Cimahi Jln. Sangkuriang Kota Cimahi, Jumat (20/12/2013). Hal itu dilakukan untuk menghindari pelajar terjerat pengaruh narkoba dan minuman keras.

Peserta terdiri dari pelajar SMP dan SMA/SMK. Mereka membawa spanduk bertuliskan kampanye anti narkoba di kalangan pelajar.

Wali kota Cimahi Atty Suharti mengatakan, sebagai daerah perlintasan dikhawatirkan Cimahi dijadikan tempat transit narkoba dan peredarannya. "Jangan sampai peredaran narkoba menyasar pelajar sebagai korban," ujarnya.

Bersama pelajar, jajaran muspida Kota Cimahi ikut membaca ikrar pelajar anti narkoba. Yaitu Wali kota Cimahi Atty Suharti, Kapolres Cimahi AKBP Erwin Kurniawan, Dandim 0609/Kab. Bandung Letkol. RD. Agus Prasetyo Utomo, Kajari Cimahi Fadlul Azmi, perwakilan Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan Danrem 062/Tarumanegara Kolonel Inf Besar Harto Karyawan.

Isi ikrar tersebut, diantaranya pelajar tidak akan menyalahgunakan narkoba, menciptakan generasi anti narkoba, mengutuk segala bentuk penyalahgunaan narkoba, kejahatan narkoba harus dihancurkan.

"Kami, anak bangsa menolak dan menjauhi narkoba guna mewujudkan generasi muda yang berprestasi, bermoral, dan bermartabat. Kami akan bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Narkoba No, Belajar Yes," ujar pelajar serempak.

Read More

Disiagakan 1.317 Personel Untuk Amankan Tahun Baru dan Natal

Sebanyak 1.317 personel gabungan aparat polisi ditambah unsur TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), Pemadam Kebakaran (Damkar), Satpol PP, dan Pramuka, siap mengamankan kegiatan Natal dan Tahun Baru 2014 di wilayah hukum Polres Cimahi. Sejumlah gereja utama, sedikitnya akan dijaga antara 30 hingga 40 personel polisi dan aparat terkait lainnya.

Demikian terungkap dalam Rakor Lintas Sektoral antara Polres dengan unsur Muspida Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Gedung Pengabdian Mapolres Cimahi, Jalan Raya Cibabat (Jln. Amir Machmud) Cimahi, Kamis (12/12).

Rakor dalam rangka persiapan Operasi Lilin Lodaya 2013 untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru 2014 tersebut, dihadiri Kapolres AKBP Erwin Kurniawan, Sekda Kota Cimahi Bambang Ari Nugroho, Wakil Bupati KBB Yayat T. Soemitra, Ketua PNBB Achmad Sukandar, S.H., Kajari Bale Bandung Sugiono, S.H., Dandim 0609 Cimahi Letkol Agus Prasetyo Utomo, Dewan Gereja, Ketua MUI Kota Cimahi K.H. Hafidz Suyuti, dan unsur ormas Islam maupun ormas lainnya.

"Operasi Lilin di wilayah hukum Polres Cimahi akan berlangsung 23 Desember 2013 hingga 1 Januari 2014. Dalam operasi pengamanan Natal 2013 dan Tahun Baru 2014 ini, kami mengerahkan 1.317 personel. Yakni anggota Polres Cimahi 983 anggota, sisanya unsur dari kodim, Dishub, Satpol PP, damkar, dan Pramuka," ungkap kapolres.

Dikatakan Erwin, rakor tersebut selain sebagai persiapan Operasi Lilin, juga dalam rangka menyamakan persepsi antara intansi terkait, baik dari Pemkot Cimahi, Pemkab Bandung Barat, Kodim 0609, dan unsur terkait lainnya, sehingga operasi berjalan sesuai harapan.

Menurut Erwin, pihaknya juga akan membentuk tim buru sergap (buser) yang beranggotakan 70 personel. Tim ini akan dilengkapi 35 motor trail dan perlengkapan standar kepolisian, termasuk senjata. Tim ini akan menjalankan tugasnya secara mobile.

"Mereka akan ditempatkan di tiga titik rawan gangguan kamtibmas dan rawan macet yang secara umum mencakup wilayah Lembang, Kota Baru Parahyangan (Padalarang), dan Cimahi," jelasnya.

Tim khusus

Kapolres menambahkan, tugas utama tim buser di antaranya mengamankan berandalan bermotor, baik pada perayaan Natal maupun malam Tahun Baru, serta mengurai kemacetan krusial di suatu ruas jalan tertentu.

Pihaknya juga akan membentuk tim khusus pemburu kejahatan yang dibagi dalam lima rayon. Tugas utama mereka, lanjutnya, untuk mengamankan objek-objek vital seperti perkantoran, tempat ibadah (gereja), gedung perbankan, hotel, tempat-tempat wisata, dan pusat perbelanjaan.

Disiagakan 1.317 Personel Untuk Amankan Tahun Baru dan Natal

Khusus untuk pengamanan di gereja, tambah Erwin, setidaknya ada tiga gereja utama yang akan menjadi prioritas pengamanan dengan menempatkan antara 30-40 personel setiap gerejanya. Ketiga gereja tersebut yaitu Ignatius Baros, GKI Pacinan, dan gereja Lembang. Ketiga gereja ini memiliki jemaah sekitar 500 orang setiap pelaksanaan ibadahnya. "Sementara untuk gereja lain, akan ditempatkan antara 5 sampai 6 personel," jelas Erwin.

Ditanya apakah ada unsur aparat Gegana yang ditempatkan di gereja utama, Erwin menjelaskan, meski tidak secara langsung hadir, namun operasi tersebut tetap didukung tim Gegana Polda Jabar. Bahkan, pihaknya juga membentuk tim sniper. "Unsur Gegana tidak dilibatkan langsung, tapi siap mem-back up," tandasnya.

Ditambahkan, dalam perayaan Natal dan Tahun Baru biasanya terjadi mobilisasi massa di sentra-sentra tertentu seperti tempat wisata, tempat ibadah, dan perbelanjaan. Di tempat seperti itulah akan berpotensi timbulnya gangguan kamtibmas.

Rawan kriminal

Sesuai analisis, kata Erwin, saat perayaan Natal dan Tahun Baru ada tren peningkatkan gangguan kamtibmas seperti pencurian, penganiayaan, perkelahian, dan penyalahgunaan minuman keras. Karena itulah harus ada langkah-langkah antisipasi dan preventif dengan penindakan yang tepat.

Dalam acara itu pun dilakukan pemaparan mengenai estimasi seputar kerawanan kamtibmas di wilayah Polres Cimahi oleh Kasat Intel AKP Suherman, dan pengamanan oleh Kabag Ops Kompol Ijang. Di wilayah Polres Cimahi, ada 28 gereja dan 4 rumah ibadah. Masing-masing 12 gereja dan dua rumah ibadah di Kota Cimahi, serta 16 gereja ditambah dua rumah ibadah di KBB.

Read More

Dispenda Cimahi Serahkan Data Aset Ratu Atut ke KPK

Dispenda Cimahi Serahkan Data Aset Ratu Atut ke KPK

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi, telah selesai menelusuri aset atas beberapa nama yang diduga terkait dengan kasus yang melibatkan keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Hasil penelusuran itu juga, secara resmi telah menyerahkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (6/12/2013).
Penyerahan data itu sesuai surat permohonan KPK yang minta informasi data aset kepada Dispenda Kota Cimahi sejak pekan lalu, Jumat (29/11).
"Betul, hari ini (Jumat) kami sampaikan sesuai hasil penelusuran dari database yang kami punya. Hanya isi dari hasil penelusuran dimaksud, mohon maaf tidak bisa kami informasikan," kata Kepala Dispenda Kota Cimahi Muhamad Yani kepada wartawan, Jumat.
Menurutnya, surat yang diberikan kepada KPK itu bersifat rahasia. "Memang sifatnya rahasia, sehingga kami tidak bisa memberikan informasi detailnya," ujarnya.
Yani juga tidak bisa memastikan, jika hasil penelusuran yang dilakukan Dispenda Kota Cimahi sesuai dengan yang diharapkan oleh KPK.
"Kami hanya bertugas mencari apa yang diminta KPK. Untuk hasil penelusurannya juga belum dijamin validitasnya, karena terbatasnya data dan informasi yang kami miliki. Kami juga tidak bisa menyampaikan jumlah asetnya yang telah kita cari," paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kota Cimahi menjadi salah satu wilayah yang ditelusuri oleh KPK untuk mencarikan aset beberapa nama yang diduga terkait dengan kasus yang melibatkan keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Pencarian dilakukan oleh Dispenda Kota Cimahi selama seminggu.

Read More