Simply Valore Hotel Cimahi

Hotel Simply Valore bukanlah sebuah hotel yang biasa, karena hotel ini menyediakan kamar yang luas dan fasilitas bintang 4 seperti, kolam renang berukuran besar, pusat kebugaran, restoran dan ruang pertemuan. Hotel ini adalah penginapan yang tepat untuk keluarga saat berlibur ke Bandung tanpa harus memikirkan biaya ekstra untuk fasilitasnya yang mewah.

Rasakan pengalaman berbeda saat mengunjungi Bandung dengan bermalam di Simply Valore Hitel. Terletak di kawasan Cimahi, Simply Valore Hotel bisa dijangkau dalam waktu 20 menit dari Bandara Husein Sastranegara maupun Jalan Setiabudhi. Seluruh 50 kamar properti bintang 3 ini memiliki desain modern dan elegan dengan perabotan kayu yang hangat. Setiap kamar dilengkapi kulkas, pendingin udara, TV, peralatan mandi serta koneksi internet Wi-Fi gratis. Manjakan diri anda dengan menikmati fasilitas pendukung hotel, mulai dari kolam renang, sauna hingga gym yang bisa digunakan tanpa biaya tambahan. Meskipun berada di pinggir kota Bandung, Simply Valore Hotel bisa menjangkau berbagai atraksi turis ternama seperti Ciwidey, Kawah Putih dan Kebun Strawberry (1-2 jam berkendara).

Alamat : 

Jl. Raya Baros No. 57 

Cimahi

Read More

Atty Suharty Optimis PAD PBB Kota Cimahi Capai Rp 28,1 Miliar

Pemerintah Kota Cimahi menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Pemerintah Kota Cimahi menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun ini sebesar Rp 28,119 miliar. Tahun sebelumnya, pendapatan di sektor tersebut mencapai Rp 30,114 miliar dari target yang dicanangkan sebesar Rp 27,927 M.

Walikota Cimahi, Atty Suharti optimistis target tersebut tercapai dan terealisasi, bahkan naik dari target seperti tahun 2015. Pasalnya, tren pendapatan dari PBB selalu naik setiap tahunnya.

“Setiap tahun selalu naik. Karena masyaraktnya yang taat pajak. Tahun ini kami tergetkan di angka Rp. 28 M, kami optimis serapannya akan lebih seperti tahun sebelumnya,” ujarnya saat ditemui di Kantor Pemerintah Kota Cimahi, usai sosialisasi dan launching pendistribusian SPPT-PBB tahun 2016 di Jl. Rd. Demang Hardjakusuma, Jumat (26/2).

Optimisme nilai akan melampaui target tersebut lahir dari jumlah SPPT yang tercetak sebanyak 114.535 SPPT, dengan potensi jumlah ketetapan nilai PBB mencapai Rp 41,8 miliar.

Pihaknya telah mengintruksikan kepada seluruh lurah dan camat dari tahun 2015 lalu untuk mendistribusikan SPPT PBB kepada seluruh wajib pajak di kota cimahi.

Dinaikannya target pendapatan tersebut, ia jelaskan untuk kepentingan pembangunan di Kota Cimahi. Serapan dari PBB menyumbang 20% untuk total seluruh PAD Kota Cimahi. “Kami berharap nilai yang terserap akan melampaui target, karena hal itu sangat penting untuk pembangunan,” katanya.

Demikian juga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Atty katakan sudah mulai tumbuh. “Kalau dilihat tren tiap tahun, masyarakat sudah mulai paham bahwa pembangunan kota bisa tercapai salah satunya dari pajak,” imbuhnya.

Untuk mengimbangi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, Pemkot Cimahi mengaku siap untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pajaknya.

Hal itu juga bertujuan untuk menghindari timbulnya kecemburuan sosial, yang diakibatkan oleh data yang tercantum pada SPPT PBB data lama. “Atas dasar itu, mulai tahun 2016 ini, akan dilaksanakan pendataan dan pemutakhiran data pbb secara bertahap, dimana untuk yang pertama akan dilakukan pendataan di 4 (empat) kelurahan terlebih dahulu,” terangnya.

Adanya pemutakhiran data ini sebagai bagian untuk pemerataan dan keadilan dalam pengelolaan PBB. Dengan begitu, ia jelaskan, hasilnya akan berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran seluruh warga masyarakat dalam membayar pajak.

Lebih lanjut Atty mengaku sudah menginstruksikan Kepada Dinas Pendapatan agar terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para kasi pemerintahan di tingkat kelurahan selaku petugas distribusi. “Saya instruksikan, untuk melakukan berbagai pembenahan yang komprehensif baik yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi SDM (sumber daya Manusia), peningkatan prosedur piranti pendukung dan sistem maupun penyempurnaan regulasi dan mekanisme dalam pengelolaan pajak, termasuk dalam hal ini mengenai pengelolaan pembayaran SPPT secara online,” ungkapnya.
“Lakukan juga pendekatan yang persuasif kepada masyarakat karena kunci dari suksesnya pengelolaan pajak oleh daerah adalah tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di daerahnya melalui pembayaran pajak,” pungkasnya. Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun ini sebesar Rp 28,119 miliar. Tahun sebelumnya, pendapatan di sektor tersebut mencapai Rp 30,114 miliar dari target yang dicanangkan sebesar Rp 27,927 M.

Read More

BPBD Cimahi Mulai Petakan Daerah Berpotensi Bencana

Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) Kota Cimahi, mulai memetakan daerah potensi bencana, yang kemungkinan bisa terjadi sewaktu-waktu pada beberapa daerah di Kota Cimahi.

Kepala BPBD Kota Cimahi, Dani Bastian, mengatakan meski KotaCimahi luasnya hanya 40,2 Km dan terbagi dalam tiga Kecamatan dan 15 Kelurahan, tetap harus waspada dengan bencana.

"Kota kecil bukan berarti bebas bencana. Dalam peta rawan bencana Kota Cimahi, disebutkan ada beberapa titik daerah rawan disetiap Kecamatan," ujar Dani, saat ditemui Tribun, di Aula Gedung A, Kantor Pemerintah Kota Cimahi, Jalan Daeng Hardjakusumah, Sabtu (27/2).

Dikatakan Dani, berdasarkan hasil pemetaan sementara, ada tiga titik yang berpotensi bencana seperti longsor di
Cimahi utara, Banjir di Cimahi Selatan dan kekeringan hampir di semua wilayah.

"Tiga daerah itu memang menjadi fokus kami, tapi daerah lain juga masih kami petakan," katanya.

Read More

DPD P-Golkar Kota Cimahi Tunggu Hasil Munas

Sejumlah partai politik di Kota Cimahi mulai melakukan persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 mendatang. Meski demikian, Partai Golkar harus menunggu kepastian kepengurusan di tingkat pusat melalui Musyawarah Nasional (Munas) sehingga dapat melakukan persiapan di tingkat daerah.

Ketua DPP P-Golkar Cimahi Sudiarto mengatakan, pihaknya belum melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah karena harus melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk menentukan langkah dan strategi dalam Pilkada Serentak Kota Cimahi tahun 2017.

"Untuk menentukan langkah dalam pilkada, harus menunggu rakerda yang dilaksanakan sesudah musda. Terlebih dalam Musda, nantinya ada pengurus baru," ujarnya, Selasa (16/2/2016).

Untuk melaksanakan Musda, DPD P-Golkar Cimahi juga harus menunggu hasil Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. "Nanti akan muncul kepengurusan baru. Setelah itu, nantinya akan dibicarakan langkah Golkar menghadapi pilkada," ucapnya.

Disinggung mengenai waktu penjaringan bakal calon kepala daerah yang bakal diusung, diakuinya saat ini sudah terbilang mepet. Meski begitu, pihaknya tidak ingin melangkahi mekanisme yang berlaku dalam partai.

"Untuk penjaringan para balon (bakal calon) wali kota atau wakil wali kota, ada mekanisme yang mengatur. Memang waktunya sudah mepet, terlebih kita belum Musda. Tapi kita harus ikuti mekanisme partai," terangnya.

Sudiarto mengaku belum bisa menyatakan bakal calon yang dibidik P-Golkar dalam Pilkada Serentak Kota Cimahi 2017.

"Siapapun boleh mengikuti penjaringan jika nanti sudah dibuka. Tentunya yang menentukan pengurus partai tingkat Jabar dan pusat," imbuhnya.

Saat ini, parpol yang sudah terbuka melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah menghadapi Pilkada Serentak di tahun 2017 yaitu DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi. Penjaringan dibuka untuk umum dimulai pada Sabtu (13/2/2016) dan akan ditutup pada 27 Februari 2016 mendatang.

Jajaran DPD PKS Kota Cimahi juga sudah melakukan persiapan. Program kerja DPD PKS Cimahi di tahun 2016 adalah program kerja yang khas karena dilakukan dalam rangka pemenangan pilkada Kota Cimahi di bulan Februari 2017 mendatang. Calon yang akan diusung sudah disiapkan dan sedang dalam konsultasi di tingkat DPW dan DPP PKS.

Read More

Sekretaris Pribadi Jenderal Badrodin Haiti Jadi Kapolres Cimahi

Polri melakukan rotasi besar-besaran perwira menengah di lingkungan Polda seluruh Indonesia dan Mabes Polri, Jumat (11/9/2015). Sebanyak 220 anggota menempati jabatan baru.

"Betul, semalam pimpinan Polri mengeluarkan surat telegram rotasi pejabat di Polda dan Mabes Polri," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Suharsono, Sabtu (12/9/2015).

Dari salinan surat telegram yang didapatkan wartawan, beberapa perwira menengah yang diganti antara lain AKBP Ade Ary Syam Indradi dari jabatan Kasubbagbungkol Spripim Polri menjadiKapolres Cimahi, Polda Jawa Barat. Ade dikenal sebagai sekretaris pribadi Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

Selain itu, AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto dari Kanit III Subdit V Dittipikor Bareskrim Polri menjadi Kapolda 50 Kota Polda Sumatera Barat. Bagus dikenal lantaran dia adalah penyidik yang memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai saksi dalam perkara korupsi UPS.

Kemudian AKBP John Weynart Hutagalung dari Kanit II Subdit V Dittipikor Bareskrim Polri menjadi Kapolres Kepulauan Seribu, Polda Metro Jaya. John juga dikenal sebagai penyidik yang memeriksa Abraham Lunggana alias Lulung sebagai saksi dalam perkara korupsi UPS.

Sementar Kombes Bahagia Dakhi sebagai Dosen Utama STIK Lemdikpol juga dirotasi menempati jabatan baru sebagai Kabaggrenmin Densus 88 Antiteror Polri.

Suharsono mengatakan, rotasi besar-besaran ini merupakan hal yang wajar. Setidaknya ada beberapa pertimbangan, antara lain adanya perwira menengah yang pensiun, penyegaran jabatan dan promosi perwira. "Ini juga demi mencapai kinerja Polri yang lebih baik lagi, tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di daerah-daerah," ujar Suharsono. (kompas.com)

Read More

Pemkot Cimahi Tertibkan 64 Minimarket

Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat, segera menertibkan 64 minimarket yang menyalahi peraturan seperti tidak dilengkapi perizinan dan lokasinya dekat dengan pasar tradisional di kota itu.

"Tidak ada toleransi bagi minimarket yang melanggar akan disegel, ditutup paksa," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cimahi Aris Permono kepada wartawan di Cimahi, Minggu (13/9).

Ia menuturkan, rencana penindakan bagi minimarket menyalahi aturan itu telah mendapat dukungan dari DPRD Kota Cimahi.

Dukungan DPRD itu, kata dia, langsung pada penindakan dengan cara tutup paksa, bukan peringatan maupun pembinaan kepada pengelola minimarket.

"Dukungan itu bukan pembinaan, tapi minta langsung menyegel dan menutup pasar modern yang menyalahi aturan Perda Kota Cimahi," kata Aris.

Ia mengungkapkan, jajarannya merasa semangat mendapat dukungan dari pihak legislatif terkait maraknya minimarket di Cimahi.

Rencana penertiban, kata dia, secepatnya akan dilakukan dengan waktu yang masih dirahasiakan.

"Siap melakukan tindakan bagi minimarket yang membandel, bahkan akan sampai disidang di pengadilan, nanti pengadilan akan memutuskan apakah akan didenda atau hukuman kurungan atau tidak boleh buka," katanya.

Ia mengimbau kepada pengelola minimarket agar segera mengurus semua perizinannya sebelum ditutup paksa petugas.

"Kita imbau pengelola minimarket patuhi aturan," katanya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cimahi Edy Sofyan menyampaikan dukungannya kepada Satpol PP Cimahi untuk menutup paksa minimarket yang menyalahi aturan dan meresahkan pedagang kecil.

"Karena telah banyak pelanggaran yang dilakukan pengelolanya. Kedepan kita perketat aturan agar tidak ada pasar modern yang dibangun semena-mena," kata Edy.

Read More