Pemerintah Kota Cimahi untuk keempat kalinya meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha. penghargaan tersebut diberikan Kementerian Republik Indonesia kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Piagam itu diserahkan dari Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan kepada Wakil Wali Kota Cimahi, Eddy Rachmat di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Jln.Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta, Selasa (29/5/12).
Seusai mendampingi Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi Erik Yudha mengatakan, keberhasilan yang diraih daerahnya berkat peran serta semua pihak. Menurut Erik walaupun telah menyandang Wahana Tata Nugraha, Kota Cimahi perlu melakukan pembenahan di bidang transportasi, terutama pelayanan yang berkaitan langsung dengan fasilitas publik.
“Kami belum mengetahui catatan dari Kementerian Peruhubungan mengenai kekurangan Kota Cimahi. Namun kami akan terus berbenah dengan menata jalur transportasi di sekitar pasar dan terminal, tentunya harus melibatkan Organiasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain,” Erik menerangkan
Kadishub Kota Cimahi juga menuturkan secara umum pelayanan di bidang transportasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. “Seperti pengujian kendaraan bermotor, dan keselamatan penggunan jalan, menjadi prioritas kami” tuturnya.
Selain Cimahi beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat juga mendapat penghargaan serupa. Seperti Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cirebon.
Sementara itu beberapa pengguna jalan di sekitar jalur Cimindi-Lewigajah Kecamatan Cimahi Selatan, berharap Pemeritah Kota Cimahi bisa menindak tegas para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan Cimidi, begitu juga para sopir angkutan kota yang sering mangkal di pertigaan jalan tersebut.
Adang Suryadi (33) karyawan pabrik berharap dengan dirahnya Wahana Tata Nugraha, kebijakan Pemkot Cimahi bisa memberikan solusi bagi pengguna jalan Cimindi-Lewigajah dan juga para pedagang sekitarnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Dinda (19) dia berkeinginan Cimahi memiliki transportasi masal. “Semakin banyaknya kendaraan bermotor akan membuat jalan semakin macet. Hanya pemerintah yang punya kebijakan membuat transportasi seperti Trans Jakarta,” harapnya
Tryout CPNS 2021
Pusat Pembelajaran CPNS Online 2021.
Prediksi Soal Soal CPNS 2021
Contoh contoh soal CPNS yang telah terbukti meluluskan di Kementerian dan Pemerintah Daerah
Siapkah Anda CPNS 2021
Langkah Cepat Menyiapkan Tes CPNS 2021
Kamis, 31 Mei 2012
Polisi Cimahi Gelar Operasi Simpatik
Kelangkaan LPG 3 KG Meluas di Berbagai Daerah
Selain di Jakarta, kelangkaan elpiji 3 kilogram juga terjadi di Bogor dan Cimahi, Jawa Barat. Bahkan di Cimahi sudah terjadi beberapa bulan dan sampai sekarang belum teratasi. Dan harga di tingkat pengecer mencapai 18 ribu rupiah pertabung.
Kelangkaan elpiji 3 kilogram di Bogor, Jawa Barat didalam satu minggu terakhir. Akibatnya warga harus antri untuk bisa mendapatkan elpiji 3 kilogram, itupun belum tentu dapat walau sudah antri lama. Menurut para agen elpiji, kelangkaan disebabkan karena adanya pengurangan pasokan dari Pertamina. Harga jual elpiji 3 kilogram di Bogor walaupun langka tidak mengalami kenaikan, 13 ribu hingga 14 ribu rupiah.
Di Cimahi, Bandung, Jawa Barat satu satu bulan ini elpiji ukuran 3 kilogram juga langka dan belum teratasi. Keadaan ini membuat ibu rumah tangga dan pedagang kecil pengguna elpiji sengsara. Selain harus antr,i harganya pun mengalami kenaikan menjadi 26 ribu rupiah pertabung dari sebelumnya 12 ribu rupiah.
Walau kelangkaan sudah berlangsung satu bulan terakhir tetapi belum teratasi, warga masih harus antri untuk mendapatkan elpiji 3 kilogram. Harganya pun naik hingga 18 ribu rupiah pertabung.
DPRD Cimahi Menyayangkan Sikap Pemkot Cimahi
Komisi II DPRD Kota Cimahi menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi yang tidak melibatkan pihak legislatif dalam pembahasan kelangkaan gas elpiji 3 kg yang diadakan kemarin. Sedangkan pemerintah turut mengundang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Bumi dan Gas (Hiswana Migas) dan aparat keamanan Polres dan Kodim Cimahi.
Menurut anggota Komisi II DPRD Kota Cimahi, Supriyadi, Komisi II yang membidangi masalah perekonomian dan keuangan harus dihadirkan saat audensi yang dilakukan Forum Peduli Rakyat Cimahi tersebut. Pasalnya, dalam kegiatan tersebut Hiswana Migas dimintai penjelasan mengenai mekanisme pendistribusian gas elpiji 3 kg.
“Masa kami dari perwakilan rakyat tidak dikasih tahu mengenai pertemuan tersebut. Kami tidak ingin masyarakat memandang para anggota dewan tidak ada kerjanya,” ujar anggota DPRD dari fraksi PKS tersebut yang ditemui “PRLM” di ruang kerjanya, Kamis (31/5)
Sementara itu, dalam acara tersebut pemerintah mengundang aparat keamanan dari Polres dan Kodim Kota Cimahi. Mereka diundang untuk dimintai pendapat mengenai adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh oknum distributor atau agen yang menyalurkan gas elpiji 3 kg.
Minggu, 20 Mei 2012
Penumpang Avanza Todong Polisi
Seorang penumpang mobil Avanza tiba-tiba saja menodongkan pistol ke wajah anggota Satlantas Polres Cimahi di Jalan Raya Cipatat. Saat itu, anggota Polres Cimahi dan Polsek Cipatat sedang menggelar operasi kendaraan bermotor. Kaget, polisi pun memilih mundur.
Namun, karena kunci kontak sudah diambil petugas mereka pun tidak bisa kabur menggunakan mobil. Akhirnya, seluruh penumpang yang berjumlah empat orang itu meninggalkan mobil mereka menuju arah permukiman warga. Namun, polisi tak diam dan mengejar para pelaku. Tak berapa lama, mereka pun berhasil dibekuk.
"Kami berhasil menggagalkan aksi nekat sekelompok orang yang kepergok saat akan melarikan diri dalam razia polisi pada Kamis (17/5) lalu," ujar Kapolres Bandung AKBP Anwar Sik didampingi Kasat Reskrim Agah kepada wartawan di Mapolres Cimahi, Jumat (18/5).
Kapolres mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (17/5) sore. Ketika itu, para petugas melakukan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan aparat Polres Cimahi dan Polsek Cipatat. Saat itu, petugas yang sigap melihat gerak gerik para penjahat itu, mensinyalir ada sesuatu yang dilakukan sekelompok tersebut.
Kronogisnya, saat petugas melihat mobil Avanza yang secara tiba-tiba berhenti dari arah Cianjur. Diduga mereka menghindari razia polisi. Karena gerak gerik mereka mencurigakan, sejumlah petugas kemudian mendekati mobil Avanza yang diduga mobil rental. Namun mobil yang didekat petugas berupaya membelokkan kendaraannya ke arah Cianjur. Beruntung petugas lainnya mengambil kunci kontak mobil.
Dari gerakan yang paling mengagetkan polisi, lanjut Anwar, salah seorang di antara mencoba melawan polisi dengan mengacungkan pistol. Petugas pun, katanya, mengambil langkah mundur dan menghindari mereka.
"Seluruh penumpang di dalam Avanza keluar dari mobil dan melarikan diri ke arah perkampungan. Namun, berkat bantuan masyarakat polisi dapat menaklukkan mereka yang berjumlah empat orang," paparnya.
Dalam penangkapan, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti kejahatan berupa pistol, alat kejut listrik, lakban dan obeng. Diduga, mereka hendak melakukan perampokkan di tempat lain. Kapolres mengimbau masyarakat senantiasa memberikan informasi kepada polisi jika mendapati hal-hal yang mencurigakan.
Hingga tadi malam, petugas masih memeriksa keempat pelaku. Kabar Humas Polres Cimahi AKP Muncar Sudiono saat dikonfirmasi, kemarin, menerangkan kegiatan polisi dalam pelaksanaan razia selalu saja membuahkan hasil. "Kegiatan yang dilakukan aparat Polres Cimahi dengan Polsek Cipatat berhasil menggelandang pelaku yang diduga akan melakukan kejahatan di lokasi lain," pungkas Muncar. (gun)
Polres Cimahi Siap Tuntaskan Kasus Ajaran Sesat Rohmansyah
Kapolres Cimahi, AKBP Anwar, S.Ik, MSi berjanji akan menangani kasus dugaan aliran sesat yang disebarluaskan oleh Rohmansyah warga Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat secara tuntas dengan bukti-buktinya cukup untuk menjerat pelaku. Pihaknya juga akan meminta rekomendasi dari Bakorpakem untuk menguatkan bukti.
"Bukti-bukti tersebut sangat kita butuhkan agar yang bersangkutan bisa segera kita proses. Namun tentunya hal itu harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang ada sehingga kita ingin menegakkan supremasi hukum namun tidak melanggar hukum," jelas Anwar saat digelar pertemuan kembali dengan ormas Islam, MUI, FKUB, KUA dan Kemenag Kabupaten Bandung di Ruang kantor Mapolres Cimahi Jum’at sore (18/5).
Pihaknya juga menilai apa yang dilakukan ormas Islam sudah benar sesuai dengan koridor hukum, yakni melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak main hakim sendiri.
Dalam pertemuan tersebut Ketua FKUB Kab.Bandung Barat,H.Undang Abidin dan Perwakilan MUI Kabupaten Bandung Barat, Hoerudin S.HI mengungkapkan pada rapat yang digelar oleh Bakorpakem telah menyepakati bahwa jelas ajaran Rohmansyah sudah menyimpang dan dapat dikatakan sesat. Pihaknya juga dalam waktu dekat akan kembali mengadakan rapat guna menyamakan persepsi mengenai ajaran Rohmansyah tersebut.
“Kita juga perlu fatwa dari MUI yang menyatakan ajaran tersebut sesat dan menyesatkan,”imbuh Undang.
Sementara itu Kasatserse Polres Cimahi,AKP Agah Sonjaya menjelaskan pihaknya akan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saki termasuk saksi korban jika ada. Dalam perdalaman penyidikan nanti pihaknya juga akan meminta saksi ahli untuk menguatkan dugaan ajaran sesat tersebut.
"Harus kami akui pengetahuan kepolisian terutama tentang ajaran Islam secara detail dan mendalam masih terbatas,sehingga kami sangat membutuhkan saksi ahli untuk membandingkan ajaran Rohmansyah tersebut dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Saya kira dalam pendalaman kasus ini kami butuh saksi ahli khususnya dari MUI yang bisa menjelaskan kesesatan ajaran yang bersangkutan.Karena secara hukum di Indonesia polisi tidak berhak menyatakan suatu ajaran itu sesat atau tidak,yang berhak dalam hal ini tentunya para ulama" jelasnya.
Agah menambhakan jika kemudian dalam perkembangannya muncul dugaan Rohmansyah diduga mengalami gangguan jiwa, pihak kepolisian tetap akan memeriksanya melalui psikiater setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Jika yang bersangkutan dinyatakan sehat maka penyidikan akan terus dilanjutkan sampai yang bisa disidangkan hingga ada putusan hukum.Namun jika dinyatakan gila atau ada gangguan kejiwaan maka penyidikan akan dihentikan dan direkomendasikan ke RS Jiwa.
“Nah bisa gantian (jika ada gangguan jiwa) menjadi tugas bapak-bapak sekalian untuk ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaannya sekaligus meluruskan aqidahnya,” ujar Agah yang disambut tawa hadirin.
Sementara itu ormas Islam yang tergabung dalam Forum Islami (FIS) melalui juru bicaranya Suryana Nurfatwa menyambut baik apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian.Namun pihaknya berharap kepolisian dan pihak terkait dapat segera menuntaskan kasus tersebut.
"Kami tentunya sangat berharap polisi bisa menuntaskan kasus ini. tetapi sepenuhnya mekanismenya akan diserahkan kepada polisi. Kita tetap akan mengawal dan siap membantu penanganan masalah ini sampai tuntas.Kalau bisa segera dituntaskan dan jangan lama-lama," pintanya.
Cecep Abaikan Hasil Survei
Popularitas Cecep Rustandi salah satu bakal calon Wali Kota Cimahi, dari Partai Demokrat kian menurun. Hasil survei yang diterbitkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan Cecep hanya meraih dukungan sebanyak 6,6 persen. Padahal awal April lalu ia mengantongi dukungan 20,9 persen responden, mengungguli dua bakal calon lainnya dari partai yang sama, yakni Ketua DPRD Kota Cimahi, Ade Irawan (15,9 persen) dan anggota DPRD Kota Cimahi, Aida Cakrawati (6,8 persen).
Menanggapi hal tersebut Cecep tampak tidak terpengaruh dan menghiraukannya. ”Saya menduga hasil survei ini bersifat pesanan, lebih baik saya menunggu keputusan resmi dari Partai Demokrat,” tutur Cecep yang dihubungi "PRLM" di Cimahi, Sabtu (19/5/12).
Saat ini dirinya akan fokus untuk mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Berdasarkan penjelasan Cecep, pengurus Partai Demokrat di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Cimahi dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Barat, memiliki kewenangan untuk menentukan kandidat walikota dan wakilnya, karena mereka yang lebih tahu permasalahan yang ada di daerah.
Namun keputusan final mengenai terbitnya rekomendasi berada di tangan DPP Partai Demokrat. Surat rekomendasi akan diperoleh berdasarkan pertimbangan dari pengurus Partai Demokrat dari tingkat Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat. “Saat ini upaya yang saya lakukan adalah mendapat dukungan penuh dari jajaran Partai Demokrat di semua tingkatan,” kata Cecep yang juga anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Cimahi.
Cecep nampaknya akan legowo bila keputusan Partai Demokrat batal mengusung dirinya. “Sebagai kader partai saya akan tunduk kepada keputusan yang telah ditetapkan. Namun saat ini partai belum menentukan keputusan apapun, sehingga saya memiliki peluang yang sama dengan bakal calon yang lain,” kata dia.
Gas LPG 3 Kilogram Langka di Cimahi
Pasokan LPG ukuran tiga kilogram di Cimahi, Jawa Barat, mengalami kelangkaan sejak Rabu (16/5). Akibatnya terjadi kenaikan harga di sejumlah agen dan pengecer.
Seorang warga mengaku sangat kecewa. Sebab, gas ukuran kecil sulit didapat bahkan di setiap warung gas kosong. Kelangkaan dipicu adanya pembatasan kilang pengisian gas LPG kepada agen yang semula mendapat jatah 7.670 tabung menjadi 5.310 tabung.
Akibatnya, pengecer dan masyarakat harus mengantre di agen besar yang ada di Cimahi. Tak tanggung, mereka mengantre sejak pukul 07.00 WIB untuk mendapatkan gas LPG tiga kilogram. Sementara kenaikan harga mencapai Rp2000 hingga Rp3000
Polres Cimahi Jemput Bola Buka Layanan SKCK di KPUD
Kepolisian Resor (Polres) Cimahi akan menempatkan beberapa petugas di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Cimahi mulai Senin (21/5/12) mendatang. Pasalnya, pihak Polres Cimahi akan membuka layanan permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di kantor KPUD Cimahi. Dengan itu, untuk para bakal calon Wali Kota Cimahi tidak perlu mengajukan permohonan SKCK ke Mapolres Cimahi.
Pernyataan itu dikemukakan Ketua Kelompok Kerja (Kapokja) Sosialisasi KPUD Cimahi Kristyono Ratmoko saat dijumpai seusai rapat koordinasi di Kantor KPUD Cimahi, Jalan Pesantren TTUC 118, Cimahi, Sabtu (19/5/12).
Kristyono mengatakan, KPUD Cimahi akan mulai menerima pendaftaran bakal calon Wali Kota Cimahi. KPUD Cimahi akan membuka dua kali gelombang pendaftaran, pada 24-28 Mei 2012 bagi bakal calon perseorangan dan tanggal 12-18 Juni 2012 bagi bakal calon yang diusung partai politik
Lebih lanjut, Kristyono menuturkan, bagi bakal calon jalur perseorangan harus menyertakan bukti dukungan empat persen dari keseluruhan jumlah penduduk Cimahi ketika mendaftar. Jika dijumlahkan, bakal calon jalur perseorangan minimal harus mendapatkan dukungan sebanyak 22.294 orang.
Setelah menyerahkan bukti dukungan, ujar Kristyono, bakal calon jalur perseorangan akan mendapatkan verifikasi faktual dari pihak KPUD Cimahi. Oleh karena itu, Kristyono mengharapkan kepada para tim sukses bakal calon perseorangan, agar menghadirkan pendukungnya kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS). Mengenai hal itu, KPUD Cimahi memberikan waktu selama 14 hari.
Selain itu, Kristyono juga mengimbau kepada masyarakat Cimahi agar segera mendaftarkan diri sebagai pemilih. Dia mengharapkan, daftar pemilih sementara (DPS) sudah terdaftar sebelum 31 Mei. Para calon pemilih bisa mendaftarkan diri kepada setiap kelurahan setempat.
Sementara itu, Kapolres Cimahi AKBP Anwar menyatakan, jajaran kepolisian sangat mendukung pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) agar berjalan tertib dan damai. “Polres Cimahi siap mengawal proses pemilu dari awal hingga akhir,” kata Anwar.
Di lain pihak, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Maman Suaman mengatakan, sudah menyosialisasikan peraturan pemilu pada rapat koordinasi tersebut. “Sampai saat ini, proses pemilu berjalan sesuai dengan peraturan,” ujar Maman.
Seperti yang diberitakan “PRLM” pada Sabtu (11/2/12) lalu, pemungutan suara Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Cimahi akan berlangsung pada Sabtu, 8 September 2012 mendatang. Hal tersebut tercantum dalam Keputusan KPU Kota Cimahi No. 1/Kpts/KPU/Kota-011329201/II/201
Senin, 14 Mei 2012
Curug Malela - Niagara Mini di Kabupaten Bandung
Cimahi Krisis Air Baku
Minimnya pasokan air baku masih menjadi masalah di Kota Cimahi. Pemerintah daerah telah melakukan upaya, seperti menggandeng investor untuk membuat sumber air di wilayah setempat. Namun hasilnya, nihil.
"Kami belum memiliki solusi," kata Wali Kota Cimahi, Itoc Tochija, kemarin. Sejumlah investor yang sempat mengajukan kerjasama, menurut dia, mengundurkan diri karena menilai investasinya tidak menguntungkan. Keputusan itu mereka ambil seusai melakukan studi kelayakan (Feasibility Study).
Itoc mengatakan sebelumnya terdapat dua investor yang tertarik untuk menanamkan modal. Mereka berani berinvestasi lantaran hingga kini air baku Kota Cimahi masih disuplai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja. Diketahui, perusahaan tersebut diklaim milik Pemerintah Kabupaten Bandung, meskipun keberadaannya di Kota Cimahi.
Pasokan dari perusahaan air minum itu pun minim. Menurut Itoc, hanya 15 persen dari jumlah penduduk Kota Cimahi yang mendapat pasokan dari PDAM Tirta Raharja. Sementara sekitar 14 persen penduduk memasok air dari sumur-sumur yang tersebar di wilayah sekitar. Sisanya, masyarakat kesulitan mendapat air baku. "Kapasitasnya terbatas," ujarnya.
Hal itu juga yang menjadi alasan sejumlah investor membatalkan rencananya untuk berinvestasi. Mereka menganggap, investasi air baku di Kota Cimahi tidak menguntungkan karena harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar.
Itoc mengatakan, pemerintah kotanya belum berani membentuk badan usaha yang mengelola air baku. Itu seperti upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat baru-baru ini. Sebab wilayah Kota Cimahi, menurut dia, belum memiliki titik potensial untuk sumber air baku.
Upaya yang tengah dilakukan, lanjut dia, hanya dengan sanitasi atau membina masyarakat untuk memanfaatkan keadaan. Itu seperti pemanfaatan pasokan air baku yang ada Kota Cimahi. Kesadaran warga terhadap upaya itu pun masih rendah. Karenanya, pemerintah setempat memberikan sanitasi dalam lingkup yang besar. "Setelah itu kami ciptakan sarana dan prasarana," kata Itoc.
Dana CSR dari 25 Perusahaan Berhasil Mendirikan 173 RKB
Berdasarkan peta statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hanya 5 dari 26 kab./kota di Jabar yang komponen rata-rata lama sekolah (RLS) di atas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Kelima daerah itu ialah Kota Depok (10,54 tahun), Kota Bekasi (10,36), Kota Cimahi (10,36), Kota Bandung (10,16), dan Kota Bogor (9,75).
Berdasarkan peta statistik itu, 19 dari 26 kab./kota mendapat "rapor merah" dalam hal RLS. Warna merah itu menunjukkan, RLS di daerah itu hanya 0-8 tahun. Tiga daerah dengan RTS terendah ialah Kab. Indramayu (5,7), Kab. Sukabumi (6,5), dan Kab. Cirebon (6,55).
Untuk meningkatkan RLS tersebut, Pemprov. Jabar menggiatkan program Ruang Kelas Baru (RKB). "Tiap tahun Pemprov Jabar membuat 5.000 - 6.000 RKB. Namun itu tidak cukup karena idealnya perlu ada 27.000 RKB. Hanya saja, anggaran kami tidak bisa mencukupi itu semua. Itu sebabnya, perlu bantuan pihak swasta atau BUMN dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility-red.)," ujar Kepala Bappeda Jabar Deny Juanda Puradimaja, dalam diskusi tentang Forum CSR Jabar, di Gedung Bappeda Jabar, Jln. Juanda, Kota Bandung, Senin (14/5/12) petang.
Di tahun 2011, kata Deny, dana CSR dari 25 perusahaan, telah berhasil mendirikan 173 RKB. Namun bukan RKB saja yang dibutuhkan, tapi juga sarana kesehatan dan lingkungan. "Karena CSR itu untuk kemanusiaan dan lingkungan. Kemanusiaan dirujuk ke pendidikan dan kesehatan," ucapnya.
Sementara itu, duta CSR Jawa Barat, Syafik Umar, menuturkan, banyak perusahaan yang menyampaikan ke media tentang aplikasi CSR ke masyarakat. "Peran media sangat penting agar dana CSR itu memang diberikan ke daerah yang membutuhkan," ujarnya.
Dia juga menambahkan, forum CSR Jabar, tidak pernah mengelola dana CSR. "Forum ini sebagai media sharing antara swasta dan pemerintah. Jadi dana CSR swasta diselaraskan dengan program utama pemerintah khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Namun semuanya murni dilakukan swasta. Pemerintah dan juga forum CSR, tidak mengelola dana tersebut," ujarnya.
Duta CSR lainnya, Tina Talisa, menambahkan, tugas forum CSR ialah memberikan informasi kepada perusahaan tentang kondisi lapangan di Jabar, khususnya tentang pendidikan, kesehatan dan lingkungan. "Kami harapkan, media pun bisa mendukung program CSR ini," ucapnya.
Kamis, 10 Mei 2012
Di Perkirakan 100 Senjata Api Beredar Bebas di Cimahi
Kepolisian Resor Kota Cimahi memperkirakan ada sekitar 100 senjata api yang beredar luas di kalangan sipil.
Kapolres Kota Cimahi AKBP Anwar mengatakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan senjata api, pihaknya akan melakukan pengetatan pemberian izin.
“Untuk masalah senjata api yang dipegang sipil itu sudah ada aturannya yakni yang bersangkutan harus terdaftar di Perbakin (Persatuan Menemba Indonesia,red),” kata Anwar, Selasa (8/5).
Menurutnya, penggunaan senjata ilegal harus ditertibkan secepatnya. Di Cimahi sendiri hingga kini masih belum ada tindakan penyalahgunaan senjata api untuk melakukan kejahatan.
Meski begitu, pihaknya akan tetap mewaspadai berbagai kemungkinan. Terlebih saat ini tengah marak kasus penggunaan senjata api untuk memuluskan aksi kejahatan seseorang.
“Senjata itu untuk melindungi diri. Dan polisi memiliki senjata tidak bisa sembarangan menembak orang, ada aturannya sebelum menembak dengan cara memberikan peringatan,” ujarnya.
Bagi aparat kepolisian tidak mungkin diam diri, apabila yang bersangkutan posisinya sudah terancam oleh pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api.Tindakan tegas berupa tembak ditempat akan menjadi pilihan.
“Inipun masih ada aturannya. Apakah tembak di bagian kaki atau bagian lainnya,” katanya lagi.
Polsek Cimahi Selatan Bekuk Empat Pelaku Curanmor
Jajaran Polek Cimahi Selatan berhasil mengamankan 17 unit kendaraan sepeda motor dari empat pelaku curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor). Keempat
tersangka akan menjalani hukuman Pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara.
Dedi Junaedi (32) dan Asep Wahyudin (26) berhasil ditangkap di Kampung Cihapit Barat, Cimahi Selatan. “Dari dua tersangka tadi Polsek Cimahi Selatan berhasil mengembangkan dan menangkap dua tersangka lagi yaitu Agus (22) dan Rahmat (38)” ujar Kapolsek Sujana di Kantor Polsek Cimahi Selatan Jalan Mendit III Cimahi Selatan, Selasa (8/5).
Menurut Sujana mereka mempunyai modus incaran yaitu kendaraan motor yang terpakir di depan rumah. “Ketika rumah itu tidak dikunci, dengan menggunakan kunci T motor langsung dibawa kabur dan dijual kepenadah” ucapnya.
Poksek Cimahi Selatan juga masih memburu dua DPO (Daftar Pencarian Orang) selaku penadah. Suhendar asal Cianjur dan Taryadi Asal Subang menjadi penadah dari empat tersangka yang sudah ditangkap
Kapolres Cimahi Mengaku Dilaporkan ke Polda Jabar
Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Anwar SIK MSi mengatakan, pihaknya tidak pernah melakukan tebang pilih kepada anggota yang dianggap layak mendapat pengurangan remunerasi.
Uang remunerasi yang didapat anggota, kata Anwar, semuanya berbasis kinerja anggota bersangkutan yang dinilai untuk kemudian dimasukkan ke dalam kelayakan pengajuan remunerasi.
Tidak mengherankan jika ternyata ada anggota yang menerima besaran remunerasi yang berbeda. "Kalau memang layak mendapatkan pengajuan (remunerasi) penuh, ya mengapa tidak kita ajukan," kata Anwar kepada Tribun di Mapolres Cimahi, Senin (7/5/2012).
Kapolres mengatakan, Polres Cimahi sudah menegakkan aturan pemotongan remunerasi begitu keluar aturan soal remunerasi tersebut. Menurut Anwar, begitu aturan remunerasi turun, Korps Brimob dan Polres Cimahi langsung melakukan instruksi pelaksanaan remunerasi.
"Kalau tidak salah bulan dua bulan tigaan (Februari-Maret, Red) kami melaksanakannya (pemberian remunerasi)," kata Anwar.
Karena adanya perbedaan nilai dan tudingan "pemotongan" remunerasi ini, kata Anwar, ia sempat dilaporkan ke Polda. Meski tidak menyebutkan siapa yang melaporkan, Anwar mengatakan boleh-boleh saja siapa pun melaporkan dirinya. "Saya hanya menegakkan aturan, kok," katanya.
Anwar menegaskan, dalam pemberian remunerasi, tidak ada istilah pemotongan. Kalaupun ada anggota yang tidak mendapat hak remunerasi penuh, itu pun bukan diartikan sebagai "dipotong".
"Sebenarnya tidak ada istilah 'pemotongan' remunerasi. Yang ada adalah kami 'tidak mengajukan sepenuhnya' karena hitungannya tunjangan kinerja, berbasis kinerja yang bersangkutan," tutur Anwar.
Remunerasi, kata Anwar, merupakan tunjangan yang diberikan berdasarkan kinerja anggota. Ada aturan tersendiri yang mengatur penangguhan pengajuan remunerasi, seperti tidak masuk kantor, tidak mengikuti apel, dan izin tidak bekerja.
"Izin tidak masuk berarti jelas dipotong atau dikurangi pengajuan remunerasinya. Tidak apel sekian persen, tidak masuk sekian persen, dan lain-lain," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Anwar, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil olehnya saat mengajukan remunerasi untuk setiap anggota. Makin banyak catatan pertimbangan pengajuan remunerasi, makin besar pula "pemotongan" remunerasi tersebut.
"Jadi, sebelum mengajukan pencairan remunerasi, setiap anggota itu dinilai satu per satu, mana yang berhak mendapat pengajuan remunerasi penuh, mana yang tidak diajukan penuh, dan mana yang tidak mendapat remunerasi sama sekali. Jadi ada tiga tahapan," kata Anwar sambil mencontohkan anggota yang tidak mendapat remunerasi sama sekali adalah anggota yang desersi dan bolos selama 30 hari berturut-turut.
Munculnya pemberitaan terkait pemotongan remunerasi, membuat anggota kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Bandung enggan membicarakannya. Sebagian mengatakan, itu sudah menjadi kebijakan dari pimpinan. Tidak perlu digembar-gemborkan. "Terima nasib ini, apa adanya aja lah," ujar Dian, bukan nama sebenarnya yang tercatat masuk dalam Grade 8.
Lain halnya dengan Lucky, bukan nama sebenarnya, yang menanggapi pengurangan atau pemotongan remunerasi ada plus minusnya. Bergantung dari anggota yang bersangkutan memandang hal tersebut.
Ia sendiri yang termasuk dalam grade 3 menanggapinya biasa saja. Bisa dikatakan positif, artinya secara pribadi memotivasi untuk lebih disiplin.
Selasa, 01 Mei 2012
Pemkot Cimahi Prioritaskan Perbaikan Drainase
Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi tahun ini memprioritaskan perbaikan drainase untuk mendukung sarana infrastruktur jalan. Dari anggaran Rp 20 miliar untuk perbaikan jalan tahun ini, 20 persennya digunakan untuk perbaikan drainase.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Cimahi, Ahmad Maryaman mengatakan, selain untuk mempertahankan kualitas jalan, perbaikan drainase juga dibutuhkan untuk mencegah banjir yang kerap terjadi di beberapa daerah di Cimahi. Sebab, menurut dia, banjir di antaranya terjadi karena tidak optimalnya fungsi drainase.
“Meski anggarannya masih kecil, tetapi perbaikan drainase akan kami optimalkan,” katanya, Minggu (29/4).
Perbaikan dan pemeliharaan drainase, kata Ahmad, dilakukan seiring dengan perbaikan jalan di sejumlah ruas di Kota Cimahi. Dari 118 km panjang jalan kota, sekitar 28 persen di antaranya akan diperbaiki tahun ini.
Perbaikan drainase tidak hanya dilakukan di sejumlah ruas jalan kota, tetapi juga di perumahan dan permukiman penduduk. Kepala Bidang Permukiman dan Perumahan Dinas PU Kota Cimahi Agus Joko menyebutkan, alokasi anggaran untuk perbaikan drainase di wilayah permukiman dan perumahan mencapai Rp8 miliar.
“Dana tersebut akan digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan drainase baru,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kota Cimahi, Ison Suhud mengatakan, dari total anggaran Dinas PU tahun ini sebesar Rp 52 miliar, anggaran perbaikan jalan dan drainase sebenarnya jauh dari cukup. Meski demikian, dia mengaku akan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk meningkatkan sarana dan infrastruktut kota.
Ison mengaku akan tetap memprioritaskan pembetonan dalam perbaikan jalan tahun ini agar daya tahannya lebih lama. Meski biayanya lima kali lipat dari biaya pengaspalan, menurut dia, jalan beton dapat bertahan hingga lima tahun tanpa perbaikan rutin.
“Infrastruktur jalan harus tetap dipelihara karena selain memberikan kenyamanan bagi warga kota, hal itu juga akan menarik banyak investor yang berinvestasi di Cimahi,” katanya.
Ison menambahkan, Cimahi juga akan terus berbenah diri menjadi sebuah kota strategis di Jawa Barat, salah satunya dengan menyiapkan kawasan Baros sebagai pusat bisnis regional. Hal itu, menurut dia, akan didukung dengan berbagai penataan di sejumlah jalan protokol di Kota Cimahi
Pengamat Politik: PNS Cimahi Harus Bersikap Netral
Para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Cimahi sebaiknya bersikap netral. Pasalnya, diantara beberapa bakal calon yang akan bertarung dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) itu diantaranya adalah pimpinan mereka di rantai birokrasi.
Untuk itu, pengamat politik Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Yamardi menegaskan para PNS di lingkungan Pemkot Cimahi itu seharusnya tidak kebingungan. "Mereka itu digaji dan dibayar untuk melayani kepentingan rakyat. Bukan melayani Sekda yang kini akan mencalonkan diri. Perlakukan itu harusnya sama kepada istri wali kota yang juga akan mencalonkan," katanya kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Meski demikian, dia mengkhawatirkan para birokrat itu bukannya melayani publik dan organisasi tapi malah bekerja untuk kepentingan perorangan atau golongan tertentu. Terlebih, Yamardi memandang sebagian besar perilaku birokrasi di negeri ini tidak bisa bekerja secara profesional.
"Artinya, birokrasi kita masih senang dengan jabatan dan masih terpengaruh dengan kepentingan personal. Dan terlalu ewuh-pakewuh engan atasan," imbuhnya.
Lebih jauh dia mengatakan, kalau toh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai kendaraan politik itu sudah pasti akan mengusung Encep Saepulloh sebagai calon, sebaiknya Encep yang kini menjabat sebagai Sekda itu untuk segera mengundurkan diri.
"Memang, saat ini tidak ada aturan agar seorang Sekda itu mengundurkan diri jauh-jauh hari sebelum ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Karena persoalannya dalam hal ini budaya politik kita yang masih di bawah. jadi, demokrasi sekarang ini seakan-akan dibajak oleh pejabat," jelas Yamardi
PDIP Cimahi Turunkan 2.184 Petugas Amankan Pemilih
Untuk mengamankan pemilih, DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Cimahi menurunkan sebanyak 2.184 orang petugas.
Ketua DPC PDIP Kota Cimahi Denta Irawan mengatakan angka itu berasal dari pengurus anak ranting yang diturunkan di setiap RW. "Untuk satu RW itu ada tujuh petugas. Se-Cimahi ini ada 312 RW," katanya kepada INILAH.COM saat ditemui di Sekretariat Baros Benteng Center, Senin (30/4/2012).
Menurutnya, langkah itu pasti dilakukan semua partai politik. Termudah, kata dia, setiap parpol itu mengamankan pemilih berdasarkan kartu tanda anggota (KTA).
"Dalam hal ini, kita dari partai ingin berperan aktif agar DPS (daftar pemilih sementara) itu valid. Sampai saat ini, kita belum ada temuan terkait DPS itu," ujar Denta.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun INILAH.COM, terkait akan ditetapkannya DPS tersebut, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Cimahi mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam pengoreksian pemilih.
Kini, Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan hasil pemutakhiran data itu di setiap kelurahan. Pengumuman itu dilakukan pada 19 April-9 Mei 2012.
Ketua Pokja Sosialisasi KPUD Kota Cimahi Kristyono Ratmoko mengatakan imbauan itu tidak hanya ditujukan kepada pengurus partai politik. Namun, lurah, ketua RT/RW, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
"Kita mohon agar pengumuman DPS di kelurahan itu ditanggapi, dicermati, dan dikoreksi. Termasuk jika ada pemilih yang belum terdaftar, mereka segera menyampaikan kepada PPS setempat," jelasnya
Benahi Infrastruktur, Pemkot Cimahi Siapkan Rp52 M
Untuk pembenahan infrastruktru di Kota Cimahit, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Cimahi menganggarkan dana sebesar Rp52 miliar.
Kepala Dinas PU Kota Cimahi Ison Suhud menyebutkan, anggaran sebanyak itu untuk keseluruhan pembenahan infrastuktur. "Anggaran Rp52 miliar itu tidak seluruhnya digunakan untuk perbaikan jalan. Tapi, angkaitu untuk keseluruhan pembenahan infrastruktur sarana dan prasarana," kata Ison kepada wartawan.
Menurutnya, khusus untuk perbaikan jalan jumlahnya mencapai Rp20 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membenahi jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkot Cimahi yang terhitung 118 km panjangnya. "Untuk jalan yang kondisinya rusak berat mencapai 2%, rusak sedang 17% dan rusak ringan mencapai 9%. Total jalan yang rusak mencapai 72% dari 118 km," sebutnya.
Sedangkan untuk memperbaiki drainase, Pemkot Cimahi mengalokasikan APBDnya Rp8 miliar. Kepala Bidang Permukiman dan Perumahan Agus Joko menyebutkan alokasi anggaran untuk perbaikan drainase di wilayah permukiman dan perumahan mencapai Rp8 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan drainase baru.
Pemeliharaan meliputi pengerukan endapan sampah dan lumpur, perbaikan kirmir, serta menambah ukuran dimensi drainase.
Khusus untuk pembangunan drainase baru, pihaknya akan menyodet Sungai Cimahi untuk menampung luapan air hujan dari Jalan Kolonel Masturi. Selain itu, sodetan di wilayah Marga Asih pun akan dilanjutkan untuk menangani banjir langganan di kawasan Melong.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Cimahi, Achmad Nuryana menambahkan, dari total anggaran untuk perbaikan jalan yang hampir Rp20 miliar, 20 persen diantaranya akan digunakan untuk drainase jalan. “Ada 27 paket pekerjaan perbaikan jalan dan sebagian besar diantaranya menyertakan perbaikan drainase," imbuhnya
1.500 Buruh Cimahi akan Datangi Gedung Sate
Mereka hanya akan berkonsentrasi melakukan aksi ke provinsi dan Jakarta.
Ketua Serikat Serikat Buruh (SB)/Serikat Pekerja (SP) Kota Cimahi Asep Djamaludin mengatakan, sudah hampir pasti buruh Cimahi tidak akan menggelar aksi ke Pemkot Cimahi.
"Kami hanya akan melakukan aksi ke provinsi dan Jakarta saja," ungkap Asep melalui ponselnya, Senin (30/4/2012).
Asep mengatakan, Serikat SB/SP rencananya akan mengerahkan kekuatan anggotanya sebanyak 1.500 anggota untuk menggeruduk Gedung Sate di Bandung. Mereka akan mengambil titik awal dari Kahatex dan Suritex di kawasan Cimahi Selatan.
"Kami berangkat mulai pukul 07.00 besok dari Suritex dan Kahatex, lalu berangkat dengan mengambil jalur Cimindi, Gunung Batu lalu Pasteur," katanya.
Terpisah, Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Anwar SIK MSi melalui Kasubbag Humas Ajun Komisaris Muncar S mengatakan, polisi hanya akan melakukan pengamanan beberapa titik ruas jalan yang akan dilalui buruh menuju Bandung. Sebab, memang tidak ada permintaan izin aksi buruh di Cimahi.
"Untuk pengamanan titik-titk ruas jalan dan antisipasi lain, kami menyiapkan 470 personel," kata Muncar.
PEMILUKADA CIMAHI: APBD diprediksi bocor untuk kepentingan politik
Bakal Cawalkot Cimahi Pasang Balon Udara
