KEBERHASILAN Kota Cimahi setelah 10 tahun berdiri tidak lepas dari jejak sejarah yang digalang komponen masyarakat pada Agustus 1999. Mereka antara lain tokoh angkatan '45, tokoh pemuda, LSM, partai politik, perguruan tinggi, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD).
Salah satu cikal bakal berdirinya Kota Cimahi yang awalnya berbentuk kota administratif ini, yaitu pertemuan Forum Aspirasi Masyarakat Cimahi (FAMC) yang berlangsung di kantor Kec. Cimahi Tengah pada 31 Agustus 1999. Pertemuan yang dihadiri seluruh komponen masyarakat ini membawa motivasi menjadikan Cimahi sebagai kota, yang merupakan implementasi UU No. 22/ 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya pasal 125 yang menyebutkan, kota administratif dapat ditingkatkan menjadi daerah otonom dan dapat dihapus jika tidak dapat ditingkatkan statusnya.
Tokoh pemuda, Ero Kusnadi menyampaikan, sebelum terbentuknya FAMC, perjuangan pemuda berawal dari momentum sarasehan dalam rangka HUT Proklamasi di kantor Kec. Cimahi Tengah pada 20 Agustus 1999. Sarasehan itu dilatarbelakangi terbitnya surat dari DPRD Kab. Bandung tentang persetujuan awal pemekaran Kab. Bandung.
"Sarasehan itu dihadiri 80 orang yang terdiri atas beberapa unsur masyarakat dan terbentuklah Tim 17 karena jumlah anggotanya 17 orang dan berangkat dari momentum HUT RI, 17 Agustus. Dengan diketuai H.O. Sayuti (Letkol Purn. TNI/tokoh angkatan '45) dan sekretarisnya saya sendiri (dari AMS, red)," ungkapnya.
Tim 17 kemudian mengundang 2 kecamatan lainnya, yaitu Cimahi Utara dan Cimahi Selatan pada pertemuan di kantor Kec. Cimahi Tengah, 31 Agustus 1999 dan terbentuklah FAMC yang selanjutnya terus menggalang perjuangan untuk menjadikan Cimahi sebagai daerah otonom.
Motivasi mandiri
Ero menyampaikan, beberapa sumber motivasi perjuangan FAMC antara lain pemberdayaan masyarakat dalam menentukan nasibnya sendiri dengan meningkatkan status kotif menjadi daerah otonom.
"Ada indentifikasi tentang kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Cimahi yang memenuhi syarat bagi terbentuknya sebuah kota. Dengan dijadikan kota, maka akan memberikan manfaat lebih besar baik bagi masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan pemerintah, kesejahteraan, kehidupan demokrasi, juga keadilan," ungkap Ero.
Disampaikannya, motivasi itu muncul dengan melihat banyak aspek. Secara geografis lokasi Cimahi stategis, berada pada jalur jalan utama yang menghubungkan Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi dengan kota di bagian barat seperti Bogor dan Jakarta. Selain itu berbatasan langsung dengan Kota Bandung dengan luas wilayah kurang lebih 40,37 km persegi dan jumlah penduduk pada tahun 1998 sebanyak 351.283 jiwa.
Aspek lainnya secara ekonomi melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 1976 sebesar Rp 54.722.143 dan pada tahun 1999 Rp 19.711.113.037. Juga dukungan lembaga perekonomian lainnya seperti perindustrian, pasar, dan perbankan.
"Dari segi politik, pembentukan Cimahi menjadi kota sangat mendukung kehidupan politiknya yang heterogen, banyaknya ormas, LSM, dan organisasi politik lainnya. Dari sosial budaya pun demikian. Sarana dan prasarana pendidikan, perumahan, kesehatan, dan keagamaan semakin meningkat. Sedangkan dari pertahanan dan keamanan, Cimahi ini memiliki instalasi militer yang cukup lengkap disertai banyaknya pusat pendidikan militer/ TNI," papar Ero yang sekarang bertugas di seksi pengawasan pemerintahan di Inspektorat Kota Cimahi.
Hasil perjuangan FAMC ditindaklanjuti Sekretariat Bersama (Sekber) karena saat itu banyak ormas yang lahir. Sehingga Sekber yang diketuai Dan Soeganda (alm.) pun kemudian mempersatukan ormas demi satu tujuan membentuk Kota Cimahi.
"Langkah perjuangan terus bergulir dengan dilakukannya kaji dan penelitian oleh 5 perguruan tinggi yaitu Unjani, STPDN, UPI, Unpad, dan ITB. Sekber juga beberapa kali mengunjungi Departemen Dalam Negeri dan membuka wacana serta audiensi mengenai kelayakan Cimahi menjadi kota, bersama beberapa tokoh dan kalangan birokrat untuk memperkuat pembentukan Cimahi," ungkap Ero.
Perjuangan Sekber yang diawali oleh FAMC ini berbuah manis ketika Cimahi akhirnya resmi menjadi kota dan melantik Itoc Tochija sebagai pejabat sementara selama 2 tahun pada 18 Oktober 1999. Setelah 2 tahun berjalan, berlangsung pilkada pertama secara definitif.
