Pemkot Cimahi Bantu Kontingen Rp 35 Juta

Pemerintah Kota Cimahi memberikan bantuan hingga Rp 35 juta untuk kontingen lomba seni Pendidikan Agama Islam tingkat Jawa Barat. Rencananya mereka akan berlaga membawa nama Kota Cimahi dalam even tahunan yang kali ini diselenggarakan di Soreang, Kab. Bandung, 16-17 April 2011 itu.

Wakil Walikota Cimahi Eddy Rachmat mengatakan, bantuan tersebut diberikan lebih utama sebagai upaya pembinaan keagamaan bagi siswa SD dan MI di Kota Cimahi. "Prestasi bukan yang utama, pembinaan lebih penting," ujarnya seusai melepas kontingen secara resmi di Aula Pemkot Cimahi, Jumat (15/4).

Menurut Eddy, usia SD adalah saat yang tepat untuk membentuk karakter manusia yang berbudi luhur. Untuk itu, pembinaan keagamaan harus diterapkan seoptimal mungkin pada masa-masa tersebut.

Diakui Eddy, saat ini di Cimahi belum ada MI negeri. Namun, ia berjanji bahwa pemkot akan mendorong Kementerian Agama untuk mewujudkan adanya MI Negeri di Cimahi.

Read More

Pemkot Cimahi Bantu Kontingen Rp 35 Juta

Pemerintah Kota Cimahi memberikan bantuan hingga Rp 35 juta untuk kontingen lomba seni Pendidikan Agama Islam tingkat Jawa Barat. Rencananya mereka akan berlaga membawa nama Kota Cimahi dalam even tahunan yang kali ini diselenggarakan di Soreang, Kab. Bandung, 16-17 April 2011 itu.

Wakil Walikota Cimahi Eddy Rachmat mengatakan, bantuan tersebut diberikan lebih utama sebagai upaya pembinaan keagamaan bagi siswa SD dan MI di Kota Cimahi. "Prestasi bukan yang utama, pembinaan lebih penting," ujarnya seusai melepas kontingen secara resmi di Aula Pemkot Cimahi, Jumat (15/4).

Menurut Eddy, usia SD adalah saat yang tepat untuk membentuk karakter manusia yang berbudi luhur. Untuk itu, pembinaan keagamaan harus diterapkan seoptimal mungkin pada masa-masa tersebut.

Diakui Eddy, saat ini di Cimahi belum ada MI negeri. Namun, ia berjanji bahwa pemkot akan mendorong Kementerian Agama untuk mewujudkan adanya MI Negeri di Cimahi.

Read More

Soal dan LJK di Bandung-Cimahi Dikirim Minggu

Berbeda dengan kota dan kabupaten lainnya di Jabar, distibusi soal dan lembar jawaban komputer (LJK) Ujian Nasional (UN) untuk Kota Bandung dan Kota Cimahi dilaksanakan sehari sebelum UN.

"Pendistribusian soal dan LJK UN untuk Kota Bandung serta Kota Cimahi dilakukan pada Minggu 17 April," ujar Kadisdik Jabar Wahyudin Zarkasyi saat dihubungi wartawan via ponsel, Jumat (15/4/2011).

Ia menjelaskan, titik bongkar soal dan LJK UN untuk Bandung dan Cimahi itu nantinya di rayon yang sudah disiapkan.

Disdik Jabar mengutamakan telebih dahulu kota dan kabupaten yang jaraknya jauh. Pelaksanaan pendistribusian soal dan LJK UN tingkat SMA/MA/SMK untuk wilayah Jabar berlangsung Jumat 15 April hingga Sabtu 16 April ini.

Read More

Polres Cimahi Terapkan Status Siaga I

Pascaledakan bom bunuh diri di Mapolresta Cirebon, jajaran Polres Cimahi juga menerapkan status Siaga 1. Seusai salat Jumat, seluruh anggota bahkan diberi pengarahan langsung oleh Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Rudy Heriyanto Adi Nugrogo untuk meningkatkan penjagaan di Mapolres Cimahi.

Dari pantauan "PRLM", pintu masuk yang biasa digunakan masyarakat ditutup rapat. Hanya gerbang utama yang dibuka dengan penjagaan ketat dari beberapa petugas propam. Beberapa di antara mereka bahkan siaga dengan senjata laras panjang.

Rudy melalui Kasat Reskrim Ajun Komisaris Ahmad Zubair mengatakan, setiap orang yang masuk ke Mapolres Cimahi akan diperiksa sebagai langkah antisipasi. "Terutama untuk yang dicurigai, kami terpaksa harus memeriksa isi tas yang mereka bawa," ujar Zubair.

Kondisi Siaga 1 ini, tambah Zubair, akan berlangsung sampai ada instruksi pencabutan. Namun, untuk waktu pastinya, Zubair tidak bisa memastikan.

Di sisi lain, Zubair berharap masyarakat bisa memaklumi langkah antisipasi tersebut. Namun, masyarakat dipastikan tetap mendapat layanan pengurusan SIM dan keperluan lainnya. (A-178/das)***

Read More

75 Warga Cimahi Jalani Sidang Tipiring

Sebanyak 75 warga menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Kantor Kelurahan Cigugur Tengah, Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi, Rabu (6/4). Jumlah tersebut terdiri atas 18 pedagang kaki lima yang melanggar ketertiban umum 5 warga yang tidka memiliki kartu tanda penduduk, dan 52 pendatang yang tidak memiliki kartu identitas penduduk musiman (Kipem).

Kepala Pengendalian dan Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi Herry Setiawan mengatakan, terdakwa kasus Tipiring tersebut merupakan hasil operasi yustisi dan penertiban yang dilakukan sejak Senin (4/4) malam. “Operasi ini memang rutin kami lakukan secara berkala,” ujarnya.

Yang menarik dalam operasi kali ini adalah terjaringnya dua orang waria yang tidak memiliki KTP. Mereka mengaku bingung saat akan membuat KTP karena ragu akan jenis kelamin mereka sendiri.

Read More

Warga Cimahi tidak akan Dipungut Biaya e-KTP

Masyarakat tidak akan dipungut biaya dalam pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) secara massal yang rencananya akan dilakukan tahun ini. Di tahun berikutnya, biaya administrasi e-KTP juga akan tetap merujuk pada peraturan daerah yang berlaku saat ini sebesar Rp 5.000.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Erik Yudha Buana mengatakan, untuk tahun pertama 2011, pembuatan e-KTP masih dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. “Jadi masyarakat tidak akan dikenakan biaya sedikitpun,” katanya di sela-sela penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Pemkot Cimahi 2010 oleh Walikota di gedung DPRD Kota Cimahi, Selasa (5/4).

Erik menegaskan, pihaknya sempat khawatir pemerintah pusat tidak memperhitungkan potensi wajib KTP baru 2011 dalam penghitungan biaya penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Pasalnya jika tidak terhitung, maka pemkot Cimahi mau tidak mau harus mengeluarkan anggaran sendiri untuk pengadaan blanko e-KTP bagi wajib KTP baru tersebut.

Menurut Erik, sejauh ini pemerintah pusat sudah mendata sekitar 434.758 wajib KTP yang ada di Cimahi. Namun, saat ini ada sekitar 7746 warga yang berusia 16 tahun dan akan genap 17 tahun pada 2011. “Namun, hal ini sudah disampaikan kepada perwakilan pemerintah pusat yang datang mengevaluasi kesiapan kami beberapa waktu lalu,” tuturnya.

Sejauh ini, kata Erik, persiapan penerapan e-KTP masih terus dilakukan. Bahkan untuk beberapa persiapan akhir, pihaknya telah diundang untuk melakukan rapat kerja oleh pemerintah pusat pada 10-12 April 2011 mendatang.

Bantuan peralatan dari pemerintah pusat saat ini juga sudah diterima dan ditempatkan di tiga kantor kecamatan yang ada di Kota Cimahi. Selain itu, pemkot Cimahi juga sudah menyiapkan alat tambahan yang ditempatkan di 15 kantor kelurahan.

Di sisi lain, Erik mengakui, biaya pembuata e-KTP memang lebih mahal dibandingkan dengan KTP yang ada saat ini.Dari beberapa pertemuan dengan pemerintah pusat pihaknya mendapat informasi bahwa untuk satu blanko e-KTP diperlukan dana Rp 23.000 hingga Rp 26.000.

Hal ini harus dipikirkan oleh pemkot Cimahi, karena terhitung mulai tahun kedua (2012) pembuatan e-KTP tidak lagi dibiayai pemerintah pusat. Yang jelas dalam perda, administrasi yang dibebankan kepada masyarakat hanya Rp 5.000. “Sisanya ini yang harus kami pikirkan bersama,” kata Erik.

Mengomentari masalah ini, Walikota Cimahi Itoc Tochija mengatakan, pihaknya berharap pemerintah pusat sudah bisa memperhitungkan potensi wajib KTP baru dalam penerapan e-KTP. “Kalau tidak, kami terpaksa harus mengalokasikan dana pada anggaran perubahan nanti, karena untuk APBD 2011 belum dialokasikan,” katanya.

Read More