Stikes Budiluhur Kerja Sama dengan Filipina

Tingkat keterampilan tenaga perawat di Indonesia dinilai masih rendah, sehingga permintaan dari luar negeri untuk merekrut perawat dari Indonesia sangat minim. Sebagai salah satu upaya meningkatan kualitas keperawatan, pada 2011 ini Stikes Budiluhur Cimahi menjalin kerja sama dengan Filipina.

Wali Kota Cimahi, H.M. Itoc Tochija mengaku bangga Stikes Budiluhur dapat membuka kerja sama dengan Filipina. Karena seperti diketahui, Filipina menjadi negara pengekspor tenaga perawat terbesar ke negara-negara maju di Eropa, Amerika, dan negara-negara di Timur Tengah.

"Pemerintah mendukung dan berkomitmen bersama-sama dengan Stikes Budiluhur dalam mencetak tenaga perawat untuk go international dengan menjalin kerja sama pendidikan keperawatan Indonesia-Filipina," ungkap Itoc saat menghadiri launching dan penandatanganan MoU Stikes Budiluhur dengan Pendidikan Keperawatan Filipina, yang dihadiri Dubes Filipina, H.E. Maria Rosario C. Aguinaldo, di kampus Stikes Budiluhur, Jln. Leuwigajah, Selasa (1/3).

Itoc menilai kerja sama peningkatan mutu keperawatan di Stikes Budiluhur akan meningkatkan kualitas perawat di Cimahi. Pasalnya, 60% mahasiswa Stikes merupakan warga asli Cimahi.

Direktur pendidikan keperawatan Indonesia-Filipina, Prof. Carmen Toribio Ramos R.N., M.Ph., D.N.E. mengatakan, saat ini Filipina menjadi panutan dalam peningkatan derajat dan kualitas keperawatan. Sehingga, lulusan perawat di Filipina lebih banyak mengais dolar di negeri orang. Sedangkan jumlah perawat di dalam negerinya menjadi berkurang. Melalui kerja sama ini diharapkan kualitas perawat di Indonesia dapat setara dengan perawat di Filipina.

"Sekarang Indonesia dan Cimahi benar-benar menjadi rumah kedua saya setelah Filipina. Karena pendidikan keperawatan dilakuan secara serius. Berdasarkan laporan badan PBB, untuk dekade mendatang dibutuhkan 4 juta tenaga keperawatan yang berkualitas internasional. Menghadapi kebutuhan perawat yang hebat, mengapa Indonesia tidak bisa," ujarnya.

Kendati menerapkan sistem pendidikan keperawatan di Indonesia, Carmen mengaku tenaga perawat asal Filipina tidak perlu tersaingi. Carmen pun meminta wali kota agar Klinik Budiluhur meningkat menjadi laboratorim pelatihan dan pendidikan dengan setting rumah sakit internasional. "Kami berjanji kepada wali kota klinik tersebut akan memenuhi standar amdal," ujarnya.

Ketua Stikes Budiluhur, Ijun Rijwan berjanji dalam lima tahun ke depan pihaknya akan mengirimkan tenaga perawat yang berkualitas ke negara-negara di Eropa, Amerika, dan Timur Tengah.

"Untuk mewujudkannya, pada awal 2011 ini kami sudah membangun atmosfer akademi, menambah tenaga dosen serta menyekolahkan dosen ke Filipina," katanya.

Read More

PKL Ragukan Janji PDJM

Target Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM) untuk segera melaksanakan launching operasional Pasar Atas Baru (PAB) pada April mendatang, diragukan para pedagang kaki lima (PKL), terutama eks PKL Jln. Gandawijaya. Bahkan, Pemkot Cimahi, DPRD Kota Cimahi, serta PDJM dinilai kerap melakukan kebohongan terkait operasional PAB yang dijanjikan akan beroperasi pada empat tahun lalu itu.

"Kalau diperhatikan, baik Pemerintah Kota Cimahi maupun DPRD Kota Cimahi sama saja, bisanya hanya janji-janji terus dan kami bosan mendengarnya," tegas koordinator eks PKL Gandawijaya, Acong Wisdin kepada wartawan, Selasa (1/3).

Lebih jauh ia mengatakan, janji bahwa PAB akan segera di-launching pada April mendatang terkesan hanya menjadi cara pemerintah dan DPRD untuk menghindar dari tuntutan masyarakat. Pasalya, kondisi fisik PAB hingga sekarang tampak belum siap untuk dioperasikan.

"Dari dulu 'kan janjinya PAB merupakan salah satu sarana untuk pengalihan PKL Gandawijaya yang terkena gusur. Tentu saja kami mengharapkan launching PAB secepatnya, dengan catatan tak lagi hanya janji belaka," tuturnya.

Acong menilai terus molornya pengoperasian PAB lantaran perencanaan pembangunan yang tidak matang. Sehingga, pembangunan tidak pasti tahapannya.

Selama ini, belum ada komitmen yang jelas antara para PKL dengan pemerintah. Karena itu, Acong mendesak agar DPRD Kota Cimahi segera memfasilitasi pertemuan antara PKL dengan pihak terkait, terutama pemkot dan PDJM. "Kami mengharapkan ada pertemuan antara pemerintah dengan PKL untuk mencari solusi sebelum launching PAB dilakukan. DPRD 'kan bisa memanggil pihak terkait," katanya.

Mengenai adanya pelimpahan pengelolaan PAB dari Pemkot Cimahi ke PDJM, menurut Acong, keberadaan PKL akan lebih baik jika berada di bawah pengelolaan pemkot ketimbang PDJM. Karena diharapkan ada keberpihakan kebijakan terhadap PKL, meski diakuinya selama ini nasib PKL masih terkatung-katung. "Pemerintahlah yang paling mengetahui sejarah dan kondisi PKL," katanya.

Dia mengaku belum cukup percaya jika melihat kinerja PDJM yang hingga saat ini belum dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Oleh sebab itu, ia kembali mengingatkan pemerintah agar tetap berpegang pada komitmen awal pembangunan PAB.

"Keberadaan PAB tak terlepas dari komitmen awal untuk mengakomodasi eks PKL Gandawijaya. Tanpa komitmen itu, pembangunan PAB tidak mungkin terealisasi. Bantuan Bank Dunia bergulir atas komitmen itu, semua pihak pun tahu, termasuk anggota dewan," ujarnya.

Para PKL memberi sinyal pihaknya akan bertindak jika pada kenyataannya pemerintah tak melaksanakan komitmen awal tersebut. "Kalau nanti komitmen awal tak direalisasikan, kami akan melapor ke Komnas HAM," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Humas dan Marketing PDJM, Asep Taryana menyatakan target launching PAB pada bulan April tahun ini.

"Kalaupun belum semua kios terisi, sebagian tempat bisa didahulukan, guna menandai dimulainya aktivitas ekonomi PAB. Mudah-mudahan launching kali ini tak jadi isapan jempol belaka," katanya dan memastikan PDJM tetap memprioritaskan PKL.

Read More

Satpol PP Segera Tertibkan Becak

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cimahi akan segera melakukan operasi penertiban becak di beberapa kawasan larangan becak. Hingga Senin (28/2), sedikitnya 23 tukang becak telah mendapat surat teguran yang ketiga dari Satpol PP.

"Kita sudah mengeluarkan surat teguran sampai tiga kali, terutama kepada 23 tukang becak yang biasa mangkal di beberapa ruas jalan protokol di Kota Cimahi," ungkap Kepala Seksi Pengendalian Operasi Satpol PP Kota Cimahi, Hery Setiawan, Senin (28/2) di Pemkot Cimahi, Jln. Rd. Hardjakusumah Cimahi.

Menurut Hery, pihaknya sudah memberikan toleransi kepada para tukang becak selama dua bulan setelah larangan enam titik bagi becak dan delman digulirkan berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 19/2010 tentang Enam Titik Bebas Becak dan Delman di Kota Cimahi.

"Kita sudah berikan kesempatan, tapi mereka tetap beroperasi di kawasan tersebut. Karena itu kita tidak akan memberikan toleransi lagi, karena itulah akan akan segera menggelar operasi penertiban khusus becak," papar Hery.

Sesuai aturan, setelah melayangkan surat teguran ketiga, Satpol PP bisa langsung menindak para tukang becak tersebut. Teguran pertama diberikan awal Januari (7/1), kedua pertengahan Januari (13 dan 18/1), dan teguran terakhir akhir Januari (31/1). Dari teguran terakhir hingga rencana operasi penertiban yang akan segera dilakukan, diberikan rentang waktu sekitar satu bulan.

"Saya kira itu sudah cukup bagi mereka, untuk tidak lagi beroperasi di ruas jalan terlarang, tapi kenyataannya masih ada becak yang melanggar. Apalagi ada di antara becak ini yang sering melawan arus, itu membahayakan karena bisa mengundang kecelakaan," jelasnya.

Kebijakan tersebut, lanjut Hery, tidak bermaksud menghilangkan komunitas angkutan becak, melainkan hanya membatasi jalur operasinya, terutama di enam titik jalan utama. Masih banyak ruas jalan di Kota Cimahi yang dapat digunakan tukang becak untuk beroperasi.

Mengenai penertiban yang akan dilakukan, Hery mengatakan, tidak semua jalur larangan becak/delman dirazia. "Tapi kita pun tidak bisa menjelaskan lebih detail, jalur mana saja dari enam jalur terlarang tersebut yang akan dirazia. Jika dibocorkan operasi yang dilakukan akan kurang maksimal," ujarnya.

Meurut Hery, setelah operasi becak selesai, pihaknya juga akan melakukan penertiban yang sama terhadap delman di enam titik terlarang. Begitu juga dengan PKL.

"Untuk penindakan khususnya terhadap tukang becak, akan digelar sidang tipiring," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Perwal No. 19/2010 mengatur enam titik yang harus bebas becak dan delman, yaitu Jln. Amir Mahmud, Gandawijaya, Maharmartanegara, Gatot Subroto, Tagog, dan Jln. Gedung Empat. Kebijakan tersebut diluncurkan sejak September 2010.

Read More

Jabatan Komandan Pussen Armed Diserahterimakan

Jabatan Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan (Pussen Armed) Kodiklat TNI Angkatan Darat diserahterimakan dari Brigjen TNI A.A. Gede Suardhana, S.I.P., M.Sc. kepada Brigjen TNI R. Ediwan Prabowo, S.I.P. Acara serah terima jabatan (sertijab) dilaksanakan di Pussen Armed Kodiklat TNI AD, Jln. Baros, Selasa (1/3) pagi.

Dalam sertijab kemarin, Komandan Kodiklat, Letjen TNI Budiman menyampaikan, pergantian jabatan di lingkungan TNI AD merupakan hal yang biasa, karena proses alih generasi. "Di samping itu pergantian jabatan tersebut bertujuan untuk penyegaran suatu organisasi demi kepentingan pembinaan personel dan pembinaan satuan sesuai dengan tuntutan tugas pokok TNI AD," katanya.

Ia berharap serah terima jabatan dapat dipahami sebagai suatu rangkaian dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tugas pokok Kodiklat TNI AD. Saat ini Pussen Armed menghadapi tantangan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Kondisi ini memicu perkembangan sistem senjata dan perubahan sistem pertahanan di berbagai negara.

"Dinamika tersebut perlu disikapi dengan meningkatkan profesionalisme prajurit melalui langkah-langkah yang terencana dan terpadu, baik dalam aspek doktrin, pendidikan maupun latihan. Sehingga, teknik bertempur harus berkembang sesuai dengan doktrin yang kita miliki dan mampu menjawab berbagai ancaman yang mungkin terjadi," papar Budiman.

Dengan tantangan tersebut, tegas Budiman, Pussen Armed harus mengkaji perkembangan taktik dan teknik bertempur artileri saat ini dan di masa mendatang. Menurutnya, Pussen Armed merupakan salah satu badan pelaksana utama Kodiklat TNI AD. Kedudukannya langsung di bawah Komandan Kodiklat TNI AD.

"Pussen Armed bertugas menyelenggarakan pembinaan dan fungsi kesenjataan artileri medan, pendidikan dan latihan, penelitian serta pengembangan di lingkungan TNI AD dalam pembinaan kemampuan dan kekuatan kesenjataan artileri medan dan pembinaan satuan artileri medan," jelasnya.

Read More

Itoc Minta Waspadai ”Trafficking”

Wali Kota Cimahi, H.M. Itoc Tochija mengimbau kepada pengurus RT dan RW untuk aktif memberikan laporan jika ada warganya yang terlibat trafficking (perdagangan manusia, red). Itoc pun meminta kepada warganya supaya tidak ragu melapor kepada polisi jika menemukan dugaan adanya tindakan-tindakan mengarah pada trafficking di lingkungannya.

Imbauan Itoc disampaikan menyusul adanya warga Kota Cimahi yang diciduk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jabar terkait kasus perdagangan anak. Warga berinisial Fir tersebut, ditangkap di rumahnya di RT 07/RW 05 Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara.

Saat penggerebekan pada Sabtu (26/2) lalu, ditemukan 3 gadis di bawah umur In, Ris, dan Dew di rumah itu. Ketiganya akan diberangkatkan ke Ambon sebagai sebagai pemandu lagu.

Ditemui wartawan usai menghadiri acara peringatan Maulid Nabi di Kel. Cigugur Tengah, Minggu (27/2) pagi, Itoc mengatakan, penanganan kasus trafficking menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat serta RT dan RW dituntut berperan aktif memberikan laporan jika ada indikasi warganya terlibat dalam human trafficking.

"Diimbau kepada RT dan RW setempat untuk berperan aktif dan memberikan laporan jika ada warganya yang terlibat trafficking," tegasnya.

Itoc mengingatkan, pencegahan trafficking dapat dilakukan melalui peran keluarga dan kader PKK di masyarakat. "Peran ibu-ibu PKK sangat membantu dalam mencegah terjadinya kasus trafficking, sehingga mereka tidak tergiur dengan iming-iming diberi gaji yang besar," katanya.

Pemerintah pun, lanjutnya, melakukan pencegahan lewat upaya menyukseskan program wajib belajar 9 tahun dan kelompok belajar paket. Menurut Itoc, trafficking seringkali terjadi akibat tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang rendah.

Selain itu, pemerintah pun berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya pemberdayaan ekonomi oleh Dinas Koperasi dan UKM, serta program peningkatan ekonomi keluarga dari PKK. Selain pendidikan, tambahnya, trafficking sering terjadi akibat kesejahteraan masyarakat yang rendah.

Upaya preventif

Sementara itu, Kapolresta Cimahi, AKBP Rudy Heryanto yang dimintai komentarnya tentang kasus trafficking di Kota Cimahi, mengatakan, kepolisian dan pemerintah memiliki peranan penting dalam mengantisipasi terjadinya praktik trafficking. "Tindakan preventif memang harus bersama sama dilakukan agar masyarakat terutama remaja pencari kerja tidak terjerumus dalam sindikat ini," kata Kapolres, Minggu (27/2).

Menurut Kapolres, sosialisasi merupakan langkah terpat dalam upaya pencegahan terjadinya kasus tersebut. Dengan sosialisasi, masyarakat terutama pencari kerja akan lebih berhati-hati.

"Sosialisasi hal-hal yang berhubungan dengan tingkat kerawanan trafficking kita sampaikan," katanya.

Pihak kepolisian, lanjutnya, akan melakukan penyidikan dan pengembangan kasus untuk membongkar jaringan. "Namun yang lebih penting adalah tingkat pencegahan. Dengan pemahaman dari masyarakat kita harapkan kasus perdagangan akan terhindari," tegasnya.

Diakui Kapolres, Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat (KBB) yang merupakan wilayah hukum Polresta Cimahi, memiliki tingkat kerawanan trafficking. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, memiliki peranan dalam memberikan informasi tentang prosedur mencari kerja yang benar terutama tujuan luar negeri.

Read More

DKC Desak Pemkot Cimahi Realisasikan Kampung Seni

Dewan Kesenian Cimahi (DKC) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi dan DPRD Kota Cimahi segera merealisasikan keberadaan kampung seni di Kota Cimahi. Alasannya, walaupun Kota Cimahi selama ini tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang mumpuni, namun memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Bidang seni dan budaya diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri.

"Kami juga tentunya mengharapkan SDM di bidang seni dan budaya dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cimahi. Untuk itu, kita sangat mendorong Pemkot Cimahi segera realisasikan kampung seni karena dapat menjadi salah satu pusat perhatian wisatawan," papar Ketua DKC, Dede Syarif kepada wartawan, Selasa (1/3).

Menurutnya, dengan hadirnya kampung seni kelak banyak potensi yang dapat diambil di dalamnya, selain sebagai sarana pelestarian budaya dan seni. Keuntungan lainnya, banyak seniman yang bisa berkreasi dan tidak perlu berekspresi di luar seperti yang sekarang ini banyak dilakukan.

"Sebetulnya SDM penggiat seni dan budaya di Kota Cimahi ini cukup banyak, namun sejauh ini sebagian besar dari mereka mengepakkan sayapnya di luar dengan alasan tak ada ruang di Kota Cimahi yang bisa dijadikan sebagai pusat kesenian. Bahkan, gedung kesenian yang katanya akan dibangun, sampai sekarang masih belum terdengar kabarnya dan selama 9 tahun ini Cimahi tidak memiliki ruang khusus untuk berkesenian," terangnya.

Dede menyebutkan beberapa lokasi yang tepat dijadikan kampung seni, di antaranya Cipageran di Kecamatan Cimahi Utara, atau Kampung Ciseupan di Kecamatan Cimahi Selatan. Sementara untuk fasilitas yang diperlukan, yang penting kampung seni bisa menjadi pusat ekspresi seni dan budaya. Ia mengakui, akan dibutuhkan anggaran cukup besar untuk membuat kampung seni yang mungkin mencapai Rp 1,3 miliar.

"Jika pemerintah tak memiliki dana yang cukup, maka bisa bekerja sama atau menarik investor," katanya.

Yang jelas, pihaknya mengaku bakal terus mendorong pemerintah dalam merealisasikan kampung seni. "Kami akan lakukan survei untuk mengetahui kesiapan pemerintah. Di samping itu, kami juga mendorong pemerintah dan DPRD untuk memberikan regulasinya," tandasnya.

Read More