Lebih 30 Titik Baru Rawan Banjir dan Longsor di Kota Cimahi

Sepanjang 2010, Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan (DPLK) Kota Cimahi menerima lebih dari tiga puluh usulan titik rawan banjir dan longsor baru. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam penanganan titik-titik rawan tersebut.

Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan DPLK Kota Cimahi Ade Ruhiyat mengatakan, sejauh ini penanganan titik rawan longsor dan banjir di Kota Cimahi masih dilakukan bertahap dengan penetapan urutan prioritas. "Tidak bisa kami tanganai sekaligus, karena anggaran tidak mencukupi," ujarnya ketika ditemui, Rabu (24/11).

Menurut Ade, pada 2010 DPLK Kota Cimahi hanya mendapatkan dana Rp 400 juta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Cimahi dan sepuluh paket bantuan senilai Rp 1 Milyar dari pemprov Jabar. "Sementara, untuk satu titik saja dana yang diperlukan bisa ratusan juta," katanya.

Sementara itu, tambah Ade, usulan titik rawan banjir dan longsor terus masuk dari beberapa kelurahan sepanjang 2009 dan 2010. Padahal data terakhir pada 2008 sudah ada sekitar 26 titik rawan yang sudah dipetakan dan belum tertangani seluruhnya. "Yang lama belum selesai, usulan baru sudah ada lagi," ucapnya.

Kondisi ini diperkirakan akan semakin dipersulit dengan turunnya nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan diterima Kota Cimahi dari pemerintah pusat pada 2011 mendatang. Seperti diberitakan sebelumnya, DAK Kota Cimahi turun drastis menjadi Rp 1,9 miliar pada 2011 mendatang. “Untuk sanitasi kalau tidak salah sekitar Rp 1,1 miliar,” ujar Ade.

Selain masalah anggaran, penanganan titik rawan banjir dan longsor di Kota Cimahi terkendala banyaknya lokasi yang terletak yang berbatasan dengan wilayah administratif lain seperti Kota Bandung, Kab. Bandung, dan KBB. “Seperti kawasan Cimindi dan Pasirkaliki yang berbatasan dengan Kota Bandung atau kawasan Melong yang berbatasan dengan Kota Bandung dan Kab. Bandung,” katanya.

Di kawasan Melong, kata Ade, pihaknya telah meminta bantuan dari pemprov dan pemerintah pusat. Namun, sejauh ini penanganan yang bisa dilakukan masih akan berbenturan. “Jika bisa menyelesaikan masalah banjir di Kota Cimahi, bisa menimbulkan banjir di kawasan Kab. Bandung. Jadi terpaksa dianalisa kembali untuk mencari solusi terbaik bagi kedua wilayah,” katanya.

Ade menuturkan, dengan segala kendala yang dihadapi, penyelesaian masalah banjir dan longsor di Kota Cimahi baru bisa dilakukan bertahap dengan urutan prioritas. “Kami sebenarnya memprioritaskan semua, tapi keterbatasan anggaran membuat urutannya harus disusun sedemikian rupa,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, DPLK Kota Cimahi mengutamakan penanganan di lokasi yang memiliki kemungkinan terganggunya fasilitas publik dan keamanan warga. “Kami utamakan titik yang saat terjadi banjir bisa mengganggu kenyamanan fasilitas publik seperti jalan umum atau daerah yang bila terjadi longsor akan menimbulkan kerusakan pada banyak rumah warga,” katanya menjelaskan.