WARGA CIMAHI IKUT CPNS DI DAERAH LAIN

Karena Kota Cimahi tidak mendapatkan jatah untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), menyebabkan warganya mengikuti CPNS di daerah lain, itu terbukti dengan tingginya warga pembuat kartu kuning dan SKCK.

Warga pada umumnya telah mendapatkan informasi sejak dua bulan lalu jika Cimahi tidak mendapatkan kuota penerimaan PNS, kata Asep Saefudin warga pembuat kartu kuning saat ditemui wartawan, Rabu.
Meski Cimahi tidak mendapatkan jatah CPNS, dirinya mencoba mendaftar di daerah lain yang memiliki kuota CPNS dari pemerintah pusat termasuk CPNS di departemen dan kementerian.

"Awalnya kita berharap ada pembukaan CPNS sehingga aksesnya tidak terlalu sulit. Selama ada penerimaan CPNS di Cimahi saya hanya memfokuskan di Cimahi saja. Tapi, nasib belum memihak pada saya meski sudah empat kali ikut tapi tidak pernah mendapatkan manisnya menjadi seorang abdi rakyat (PNS)," katanya.

Warga lainnya, Dadang mengatakan hal yang sama, dirinya sejak remaja memiliki cita-cita untuk menjadi PNS yang nantinya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. "Sejak keluar kuliah ingin menjadi PNS, bahkan waktu masih umur masih muda. Tapi, belum keterima juga, maka sebelum ada kata terlambat sekarang mencoba lagi. Selagi usia masih muda, meskipun banyangan masih gelap apa dapat atau tidak, yang penting kami berusaha terlebih dahulu," paparnya.

Seperti diketahui, Pemkot Cimahi tidak mendapatkan kuota CPNS dari pemerintah pusat. Dengan demikian, Pemkot Cimahi tidak akan menggelar penerimaan CPNS. Hal tersebut karena Cimahi dinilai memiliki kelebihan sumber daya manusia (SDM) secara kuantitatif sebanyak 300 orang dari total PNS yang mencapai 6.000 orang. Pada tahun lalu, Cimahi mendapat kuota CPNS sebanyak 162 orang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi Encep Saepulloh mengatakan, jika pihaknya telah melakukan analisis jabatan terhadap enam ribu PNS di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Hasilnya menunjukkan bahwa secara kuantitas jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi kelebihan 300 orang. Akan tetapi, secara kualitatif atau kebutuhan pegawai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian khusus, sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih kekurangan.

Salah satu SKPD yang kelebihan pegawai saat ini adalah Dinas Perhubungan karena semua pegawai yang biasa bertugas di jalan kini ditarik ke kantor, sesuai dengan perubahan undang-undang. Sementara SKPD yang masih kekurangan pegawai adalah Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, dan Tenaga Kerja.

"Dengan demikian, kita akan mendata ulang PNS dengan latar belakang pendidikan dan keahlian masing-masing, lalu kita akan tarik PNS dari SKPD yang kelebihan dan menempatkannya di SKPD yang membutuhkan. Untuk menyesuaikan kompetensi, kita ada lakukan diklat," pungkasnya.