Dalam 4 Tahun TKK Pemkot Cimahi Jadi PNS

Dalam rentang waktu 4 tahun, mulai 2005 hingga 2009, Pemerintah Kota Cimahi sudah mengangkat 1.661 tenaga kerja kontrak (TKK) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sehingga, tidak ada lagi TKK di Pemkot Cimahi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dantje Sunanda mengatakan, pengangkatan tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2005. "Sejak diberlakukannya PP No. 48 Tahun 2005, Pemkot Cimahi sudah mengangkat sebanyak 1.661 TKK. Pengangkatan itu dilakukan terhadap TKK selama tahun 2005 hingga 2009," ujar Dantje kepada wartawan, belum lama ini.

Dengan adanya pengangkatan tersebut, kata Dantje, tidak ada lagi TKK di lingkungan Pemkot Cimahi. Kalaupun ada, hanya di kegiatan yang diselenggarakan di dinas-dinas Pemkot Cimahi.

"Biasanya 'kan setiap ada kegiatan memerlukan tenaga lebih. Dalam kegiatan yang diselenggarakan dinas sajalah, TKK ini ada. Itu juga sifatnya hanya temporer," terang Dantje.

Pengangkatan tersebut, tambah Dantje, dilakukan terhadap TKK yang telah memenuhi syarat. "Sejak ada PP No. 48 Tahun 2005, sudah tidak ada lagi TKK. Sekarang ini kami justru sedang menunggu tentang kebijakan baru mengenai TKK. Hal itu karena masih ada TKK di beberapa daerah. Kebijakan apa saja, kami masih menunggu," katanya.

Menurut Dantje, Kota Cimahi tidak terlalu besar seperti kota lainnya. Sehingga pihaknya bisa melaksanakan formasi dari pemerintah pusat itu hanya dalam waktu empat tahun, meski dilakukan secara bertahap.

"Mengenai bagaimana ke depannya ketenagakerjaan ini, kami masih menunggu apa kebijakan pemerintah selanjutnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini moratoriumnya sudah bisa kami dapatkan," tegas Dantje.

Read More

Narkoba Rp 1,5 Miliar Disita

Satuan Narkoba (Sat Narkoba) Polres Cimahi menyita 2,87 kuintal ganja siap edar dan 90 gram sabu-sabu senilai Rp 1,5 miliar. Ganja dan sabu-sabu itu merupakan hasil penangkapan dari 4 tersangka sindikat narkoba.

Para tersangka yang kini meringkuk di tahanan, yaitu Ha (32), warga Melong, Cimahi Selatan dengan barang bukti 250 gram ganja; Rik (33), warga Ciampea, Kab. Bogor (133 kg ganja); Ag (40), warga Kota Bogor (90 gram sabu-sabu); dan Hol alias Gepeng (29), warga Kec. Tigaraksa, Tangerang dengan barang bukti 157 kg ganja. Sedangkan tersangka lainnya berinisial F, hingga kini masih dalam pengejaran petugas.

Mereka ditangkap di daerahnya dipimpin langsung Kasat Narkoba AKP I Nyoman Yudhana pada Minggu-Senin (21-22/8). Tim Sat Narkoba memboyong keempat tersangka bersama barang buktinya menggunakan 4 mobil dan tiba di Mapolres Cimahi sekitar pukul 10.30 WIB.

Kapolres Cimahi AKPB Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan, pengungkapan ganja seberat 2,87 kuintal serta 90 gram sabu-sabu merupakan yang terbesar selama ini. Pengungkapan itu berawal dari tertangkapnya tersangka Ha di daerah Melong.

Modus operandi tersangka menyembunyikan barang haram di dalam dua botol handbody lotion besar. Ganja disimpan di bagian bawah botol, kemudian diisi handbody lotion. Saat dituangkan yang keluar handbody lotion. Tetapi ketika permukaan botol plastiknya dibelah, berisi ganja dengan berat 250 gram.

Usai penangkapan Ha, polisi mengembangkan kasus ini dengan menangkap tersangka lainnya yaitu Rik di Ciampea, Kab. Bogor. Di kamar kosnya ditemukan ganja seberat 133 kg. Dari keterangan Rik, berkembang tersangka lainnya yaitu Ag yang memiliki sabu-sabu seberat 90 gram, dan telah dikemas dengan paket kecil yang disimpan di dompet HP.

Setelah tiga tersangka, penangkapan berlanjut ke daerah Tangerang di Kec. Tigaraksa. Polisi menangkap Hol dan menemukan 157 kg ganja yang dikubur, tidak jauh dari rumah tersangka. Tersangka Hol sempat mengelak dikatakan memiliki ganja, namun ketika diinterogasi akhirnya mengaku dan menunjukkan tempat menimbun ganja yang kedalamannya hanya setengah meter.

"Keempat tersangka merupakan sindikat pengedar ganja wilayah Bandung, Bogor, Jakarta, dan Tangerang. Modus operandi transaksi ganja, yaitu dengan menggunakan botol handbody lotion," katanya.

Rudy masih mengembangkan kasus ini, termasuk mengungkap bandar besarnya. "Kami juga terus melakukan penyelidikan untuk memastikan asal mula ganja tersebut, yang kemungkinan besar berasal dari Aceh," tambahnya.

Para tersangka terjerat pasal 114 jo 111 UU Narkotika No. 35/2009 dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau minimal 5 tahun kurungan atau denda Rp 1 miliar.

Read More

Sistem Drainase Harus Ditata Ulang

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Cimahi menyatakan seluruh jaringan drainase di Kota Cimahi sudah tidak mampu lagi menampung volume air. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir saat musim hujan di Kota Cimahi.

Kepala DPU Kota Cimahi, Ison Suhud mengatakan, penataan jaringan drainase sangat mendesak dilakukan. Pasalnya, dilihat dari segi dimensi, ukuran drainase sangat kecil, tidak sebanding dengan volume air yang ada.

"Rata-rata ukuran drainase di Cimahi cuma 60 cm dan itu pun kondisinya dangkal. Untuk itu sangat perlu ditata ulang seluruh jaringannya. Apalagi drainase kini tidak cuma dipakai untuk menyalurkan air di jalanan saja, tapi juga air dari rumah tangga," ujar Ison kepada wartawan saat ditemui di Pemkot Cimahi, Selasa (23/8).

Menurut Ison, penataan ulang tidak hanya harus dilakukan pada drainase jalan, tapi juga drainase sanitasi untuk menampung limbah, baik industri maupun rumah tangga. "Sebenarnya drainase yang ada saat ini sudah kelebihan beban. Untuk itu diperlukan penataan drainase yang tersistem antara drainase jalan dan sanitasi," jelasnya.

Ison memaparkan, drainase yang ada saat ini sebenarnya hanya untuk menampung air hujan dari jalan. Tetapi sistem sanitasi yang buruk membuat beban drainase menjadi lebih berat. Ditambah lagi sekarang banyak warga yang mendirikan bangunan liar di atas drainase. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya banjir saat hujan turun.

Grand design

Terkait penataan ulang seluruh jaringan drainase baik jalan maupun sanitasi, diakui Ison, pihaknya sudah memiliki grand design-nya. Nantinya sistem yang akan digunakan adalah drainase jalan dan sanitasi tidak saling mengganggu, tapi tetap dalam satu jaringan dengan ukuran yang jauh lebih besar, baik lebar maupun kedalamannya. Sayangnya, Ison tidak bisa menyebutkan berapa dimensi yang akan dibangun serta rincian anggarannya.

Selain penataan ulang jaringan drainase jalan dan sanitasi, pihaknya juga telah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk turun tangan segera membenahi jaringan drainase yang menghubungkan Kota Cimahi dengan kota dan kabupaten lain yang berdekatan. Sebab, pembenahan drainase di Kota Cimahi yang terhubung dengan drainase kota/kabupaten lain, tidak akan berhasil tanpa disertai pembenahan jaringan drainase milik kota/kabupaten lain.

"Seperti yang terjadi di kawasan RW 02 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, yang dikenal sebagai langganan banjir. Kami sudah pernah melakukan penataan drainase yang terhubung dengan wilayah Kab. Bandung tersebut. Namun, penataan itu gagal karena terjadi penyempitan drainase di Kab. Bandung. Jadi, tetap saja kawasan itu selalu banjir baik saat hujan turun di daerah tersebut ataupun hujan terjadi di wilayah lain di Kota Cimahi," katanya.

Mengenai penataan drainase dan sanitasi, Ison berharap grand design yang sudah disiapkan itu bisa segera terwujud, sehingga bisa menanggulangi banjir di Cimahi.

Read More

Satkorlak Susun SOP Penanganan Bencana Alam

Agar penanggulangan bencana alam bisa lebih cepat, pemkot menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) penanganannya. Rencana tersebut akan menjadikan Cimahi sebagai kota pertama yang memiliki SOP penanggulangan bencana alam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Encep Saepuloh mengatakan, saat ini tim Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) Bencana Alam Cimahi tengah membuat draf rancangan SOP tersebut. "Kapan selesainya masih belum tahu tapi yang pasti secepatnya," ujar Encep kepada wartawn usai menggelar rapat koordinasi Satlak Penanggulangan Bencana Kota Cimahi 2011 di Pemkot Cimahi, Selasa (23/8).

Menurutnya, SOP sangat dibutuhkan mengingat sering terjadi salah persepsi mengenai bencana alam yang terjadi. Dijelaskan, dalam SOP disebutkan lima indikator kejadian yang masuk kriteria bencana alam. Di antaranya terdapat korban jiwa, kerugian, juga kerusakan lingkungan dan ekonomi. "Untuk penanganan banjir, Kota Cimahi tidak mempunyai badan khusus, hanya ada adhoc," katanya.

Dalam SOP itu juga dijelaskan apa saja yang harus dilakukan Satkorlak maupun tim khusus penanganan ketika bencana terjadi untuk memudahkan penanganannya. "SOP pun menjelaskan proses pelaporan dan penanganan bencana. Tidak hanya bagi tim khusus, tapi juga unsur masyarakat," katanya.

Pihaknya telah menetapkan beberapa titik rawan bencana di Cimahi. Seperti untuk bencana banjir berada di Kel. Melong RW 02 dan longsor di Kel. Cipageran.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Cimahi, ada 22 titik di Kota Cimahi yang termasuk kategori rawan banjir dan longsor. Semua titik itu tersebar di tiga wilayah kecamatan di Kota Cimahi. Lima di antaranya merupakan daerah rawan longsor, sedangkan 17 lainnya rawan banjir.

Sementara Ketua Tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Cimahi, Tom Gunawan mengatakan, timnya selalu siap dalam penanganan bencana. Menurutnya Tagana dibentuk di setiap kelurahan untuk memudahkan penanganan setiap bencana yang terjadi.

"Jadi setiap kali ada bencana kami selalu sampai lebih cepat untuk melakukan penanganan. Seperti saat terjadi kebakaran di Wilayah Utama, belum lama ini. Untuk peralatan juga sudah ada dan siap digunakan," tegasnya.

Read More

Operasi Satpol PP Dihadang PKL

Pedagang kaki lima (PKL) di Jln. Sriwijaya menghadang patroli Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat melakukan operasi di pertigaan taman Jln. Sriwijaya-Jln. Gandawijaya, Selasa (23/8) pukul 08.30 WIB. Perselisihan terjadi antara 10 PKL dengan petugas Satpol PP yang datang menggunakan truk Dalmas.

Beruntung kejadian tidak berlanjut pada adu fisik. Namun akibat kejadian tersebut, 4 PKL digiring ke kantor Satpol PP untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik.

Kabid Tata Usaha Satpol PP Kota Cimahi, Handiman yang bertindak sebagai penengah mengatakan, insiden ini berawal ketika truk Satpol PP dihalau para PKL. "Tadi pagi seperti biasa kami melakukan pantauan dan berharap mereka tidak menggelar lapak pada pagi hari. Sesuai protap, satu truk berisi 10 orang. Karena merasa tidak dihargai, salah seorang anggota kami ada yang lepas kontrol hingga bersitegang dengan PKL. Untungnya tidak terjadi keributan lebih parah karena bisa diselesaikan di kantor Satpol PP dan semua berakhir damai," jelasnya.

Menurut Handiman, kondisi Jln. Sriwijaya depan Pasar Antri Baru semakin sulit dikendalikan mendekati Lebaran. Para PKL membuka lapak sejak pagi hari sehingga menambah kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas.

Ia menegaskan, kendati mendekati Lebaran merupakan masa ramai pembeli, tidak ada kebijakan mengenai keberadaan PKL di sana. "Hasil pertemuan tadi pagi diperoleh kesepakatan, sekalipun tetap berjualan tetapi jika ada petugas Satpol PP yang bertugas memantau, paling tidak mereka menghargai dengan tidak berjualan dulu, jangan ada pedagang di sepanjang jalan tersebut. Bukan dengan cara menghalau truk Satpol PP, seperti yang hari ini terjadi," ungkapnya.

Jika aksi menghalau Satpol PP ini kembali terulang, pihaknya tidak akan memberi toleransi dan siap "perang" dengan PKL. "Pada pertemuan hari ini (kemarin, red), perwakilan PKL yaitu Apit dan yang lainnya sudah menyadarinya dan tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi," katanya.

Semrawut

Tidak hanya di depan Pasar Antri sampai Jln. Gandawijaya, PKL musiman dari luar Cimahi pun awalnya akan menyerbu kawasan depan Bioskop Rio dekat alun-alun. "Jangan sampai lahan Cimahi dimakan orang lain. Kalau memaksakan datang maka kami akan bongkar. Awalnya pada hari Jumat (19/8) lokasi di depan Ramayana mau didatangi PKL dan Minggu (21/8) dipasang tendanya, tapi akhirnya batal. Karena kami melakukan pendekatan persuasif dengan musyarawah yang juga melibatkan kodim, polres, dan polsek," paparnya.

Kesemrawutan PKL juga terjadi di jalur angkot depan taman pertigaan, yang digelar salah satu ormas. Bahkan satu lapak disewakan dengan harga Rp 500 ribu, tetapi kini turun menjadi Rp 250 ribu.

Salah seorang PKL, Widodo (38) menyebutkan, menjelang Idulfitri PKL di Pasar Antri bertambah sekitar 100 orang. "Kami juga memahami PKL memang dilarang dan tidak boleh berjualan di pinggir jalan. Tetapi kami hanya berjualan musim Lebaran saja, semoga bisa dimengerti," katanya.

Pedagang lainnya, Agus (40), warga Caringin yang membuka lapak kaus mengaku hanya musim Lebaran saja berjualan di depan Pasar Antri. "Biasanya saya berjualan di depan hotel di Bandung tapi bulan puasa ini sepi, jadi saya pindah ke Cimahi," katanya.

Read More

BOS Triwulan III Cimahi Kembali Telat

Untuk kesekian kalinya, pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) Kota Cimahi kembali terhambat. Setelah molor sekitar dua bulan pada tri wulan kedua, BOS tri wulan ketiga 2011 yang seharusnya cair pada awal Juli lalu, masih juga belum cair.

Kondisi tersebut dikeluhkan sejumlah pengurus sekolah di Kota Cimahi. Terlebih dengan penyelenggaraan ujian sekolah beberapa waktu lalu, keterlambatan pencairan BOS dinilai cukup merepotkan kepala sekolah dan guru dalam mencari dana talangan.

Setidaknya hal tersebut dirasakan Kepala Sekolah Dasar Negeri Padasuka Mandiri 1 Tuti Juariah. Ia mengaku sempat bingung, karena tidak ada dana yang tersedia di kas sekolah beberapa hari menjelang pelaksanaan ujian. “Akhirnya mau tidak mau, kami mengumpulkan pinjaman di kalangan guru dan kepala sekolah,” ujarnya saat ditemui di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Cimahi, Senin (15/8).

Tuti mengaku sempat bingung dalam mencari dana untuk pelaksanaan ujian. Sekolah tidak mungkin mengajukan pinjaman ke koperasi, karena jelas ada kelebihan uang jasa yang harus dikembalikan nantinya. Beruntung, delapan dari dua puluh guru di sekolah tersebut sudah tersertifikasi, sehingga memiliki dana lebih dari tunjangan profesi
mereka.

Dari hasil tersebut, akhirnya terkumpul dana sekitar Rp 30 juta untuk kebutuhan penyelenggaraan ujian sekolah. “Awalnya pusing, karena kami tidak ada sumber dana lain. Kami kan tidak bisa memungut dari orangtua siswa meski bentuknya sumbangan,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan Kepala SDN Padasuka Mandiri IV Entin Cintasari. Ia mengatakan, kepala sekolah dan guru selalu direpotkan oleh kesulitan mencari dana operasional setiap kali BOS terlambat dicairkan. Padahal sehari-hari guru sudah repot mengurusi kegiatan belajar mengajar.

Menanggapi masalah ini Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar Disdipora Kota Cimahi Zaeni Anwar mengatakan, kendala pencairan BOS tri wulan ketiga masih seperti sebelumnya. “Masih ada tiga SD dan 1 SMP yang hingga saat ini belum menyerahkan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) dari dana BOS yang tri wulan kedua,” ujarnya.

Zaeni menegaskan, pihaknya sudah memberi keringanan dengan memberikan dispensasi surat pertanggungjawaban (SPJ) dan menggantinya dengan SPTJB. Namun, tetap saja masih ada sekolah yang terlambat menyerahkan. Alhasil, pencairan BOS kembali tertunda.

Saat ini, kata Zaeni, piranti lunak yang dapat mempermudah pembuatan SPJ oleh sekolah sebenarnya sudah tersedia. Ia berharap, setelah penyelenggaraan workshop dalam beberapa waktu ke depan, pihak sekolah dapat segera menguasai piranti tersebut guna memudahkan mereka menyusun SPJ.

Read More