PKB Cimahi Kekurangan Caleg Perempuan, Berminat?
 |
| Dibutuhkan Caleg Perempuan PKB Cimahi |
Pendaftaran calon legislatif oleh DPW PKB Kota Cimahi gelombang dua
masih terbuka. Hal itu karena seleksi pendaftar di gelombang pertama
hingga saat ini baru mencapai 41 orang.
Ketua DPW PKB Cimahi Acep Jamal mengatakan kuota untuk DPRD Kota Cimahi sebanyak 45 orang. " Kami masih kekurangan empat bakal caleg yang seluruhnya perempuan," ujarnya di Cimahi, Selasa (12/3).
Tahap pertama pendaftaran telah berakhir pada (23/12/12) lalu. Saat ini pendaftaran kembali dibuka hingga 31 Maret 2013 mendatang.
Seluruh kader yang mendaftar telah dilakukan fit and proper test terlebih dahulu. Sehingga tidak mudah untuk mencalonkan di legislatif.
Dalam aturan PKB, untuk pendaftaran porsinya tidak hanya berasal dari kader PKB saja. "PKB hanya mendapatkan 50 persen dari kuota yang ditetapkan," ujarnya.
Sedangkan 30 persen merupakan bakal caleg yang telah menerima rekomendasi Nahdatul Ulama. Diluar porsi tersebut, 20 persennya dapat berasal dari simpatisan profesional baik ahli pendidikan, ahli pemerintahan, maupun ahli pembangunan yang mendapatkan rekomendasi dari PKB maupun NU.
Mereka pun tidak perlu terlalu memahami wilayah karena kedepannya akan dilakukan orientasi bakal caleg. "Jangan sampai mencalonkan DPRD tetapi kewenangannya ingin sebagai Wali Kota," kata Acep.
Ketua DPW PKB Cimahi Acep Jamal mengatakan kuota untuk DPRD Kota Cimahi sebanyak 45 orang. " Kami masih kekurangan empat bakal caleg yang seluruhnya perempuan," ujarnya di Cimahi, Selasa (12/3).
Tahap pertama pendaftaran telah berakhir pada (23/12/12) lalu. Saat ini pendaftaran kembali dibuka hingga 31 Maret 2013 mendatang.
Seluruh kader yang mendaftar telah dilakukan fit and proper test terlebih dahulu. Sehingga tidak mudah untuk mencalonkan di legislatif.
Dalam aturan PKB, untuk pendaftaran porsinya tidak hanya berasal dari kader PKB saja. "PKB hanya mendapatkan 50 persen dari kuota yang ditetapkan," ujarnya.
Sedangkan 30 persen merupakan bakal caleg yang telah menerima rekomendasi Nahdatul Ulama. Diluar porsi tersebut, 20 persennya dapat berasal dari simpatisan profesional baik ahli pendidikan, ahli pemerintahan, maupun ahli pembangunan yang mendapatkan rekomendasi dari PKB maupun NU.
Mereka pun tidak perlu terlalu memahami wilayah karena kedepannya akan dilakukan orientasi bakal caleg. "Jangan sampai mencalonkan DPRD tetapi kewenangannya ingin sebagai Wali Kota," kata Acep.
0 comments:
Posting Komentar