Cimahi Terima Pasokan 1.120 Tabung Elpiji 3 Kg

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi mengklaim telah melakukan berbagai upaya terkait kelangkaan elpiji 3 kg. Salah satu upaya yang dilakukan para wakil rakyat itu dengan berkirim surat ke Kementrian ESDM di Jakarta. "Kami sudah mengirimkan surat ke Menteri ESDM Republik Indonesia. Dalam surat tersebut Pemerintah dan DPRD Kota Cimahi, meminta 6 juta tabung elpiji 3 kg untuk setahun dari kebutuhan 500 ribu / bulan,” kata Ade Irawan saat menerima Serikat Pekerja/ Serikat Buruh/ (SP/SB) Cimahi, di Kantor DPRD Kota Cimahi Jln Gandawijaya Alun- alun, Cimahi, Selasa (5/6/12) Dari hasil surat tersebut, Kota Cimahi sejak 1 Juni lalu, telah menerima tambahan elpiji 3 kg sebanyak 1.120 tabung. Ade berharap pasokan tersebut terus meningkat sehingga ketersediaan elpiji kembali normal. Meski demikian, ketua DPRD Kota Cimahi juga tidak bisa memastikan kapan pasokan elpiji bisa berjalan seperti biasa. “Regulasinya ada pada Iswana Migas, tetapi kami akan tetap berpihak kepada masyarakat agar kelangkaan ini bisa segera teratasi,” tutur ketua DPRD Kota Cimahi. Dia mengakui kodisi ini juga serupa terjadi hampir di seluruh daerah di Indoensia. Ditempat yang sama, Dadan Sugiana koordinator Aliansi buruh Cimahi yang tergabung dalam Serikat Pekerja/ Serikat Buruh/ (SP/SB) Cimahi menuturkan bahwa elpiji 3 kg telah langka sejak satu bulan terakhir. Damapknya harga elpiji 3 kg yang saat ini sudah mencapai harga Rp 20 ribu per tabung. "Padahal harga normalnya Rp 13.500 per tabung," tutur dia. Dadan menuntut DPRD Kota Cimahi dapat menekan Pemkot Cimahi melalui dinas- dinas terkait untuk mengawasi distribusi elpiji yang dilakukan Pertamina sebagai agen penyalur. Selain itu, pihaknya juga meminta DPRD dan Pemkot Cimahi melakukan pengawasan harga, mulai dari agen, pangkalan hingga pengecer . Bila pihak DPRD dan Pemkot Cimahi tidak serius dalam mengantisifasi kelangkaan elpiji 3 kg, Dadan mengancam pihaknya akan mengerakan massa, sebagai bentuk ketidak percayaan mereka terhadap wakil rakat dan pemerintah setempat.