Sekitar 40 persen proyek pengadaan barang dan jasa di Kota Cimahi belum bisa dilelang, karena adanya penyesuaian pola pemeriksaan penghitungan nilai proyek. Akibatnya, sejumlah perbaikan yang didominasi fasilitas infrastruktur menjadi tersendat.
Ketua Pusat Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (P3BJ) Kota Cimahi, Syamsul Hidayat mengatakan, beberapa proyek yang hingga kemarin belum bisa dilelang di antaranya proyek sekolah dan ruang kelas, proyek pembangunan beberapa gedung pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), jembatan serta proyek pembuatan sumur artesis.
"Keterlambatan lelang proyek disebabkan adanya keharusan untuk menyesuaikan pola perhitungan nilai proyek dengan yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam perhitungan BPK, terdapat pemisahan nilai antara nilai fisik bangunan dan kajiannya. Padahal, selama ini keduanya selalu disatukan," tutur Syamsul saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (4/8).
Pihaknya memilih untuk membuat perencanaan yang lebih matang daripada nantinya hasil temuan BPK memperlihatkan hasil yang tidak diinginkan.
Selama ini proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah melakukan kekeliruan. Di mana perencanaan dan pelaksanaannya dimasukkan dalam satu tahun anggaran. Padahal, perencanaan sudah bisa dilakukan satu tahun sebelumnya.
"Hal ini mengakibatkan pengadaan barang dan jasa, baik fisik dan nonfisik mengalami keterlambatan. Saya harap ke depan perencanaan ini bisa disiapkan satu tahun atau dua tahun sebelumnya. Dengan begitu sisa pemakaian anggaran di tahun sebelumnya, bisa dimasukkan ke dalam anggaran perubahan," sambungnya.
Mengenai proyek yang perhitungannya lebih mudah seperti halnya perbaikan jalan yang sempat molor, kata Syamsul, kini sudah selesai dilelang. (B.113)**
Informasi Bisnis :
0 comments:
Posting Komentar