Komisi IV DPRD Kota Cimahi memberikan apresiasi atas keseriusan Dinas Kesehatan mengerjakan program sehingga kebutuhan masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan dapat terpenuhi. Namun dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2010 masih ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan menjadi catatan strategis Komisi IV atas LKPJ tersebut.
"Untuk Dinkes, secara keseluruhan kami memberikan 9 catatan atas LKPJ 2010. Dan, itu menjadi catatan strategis kami yang akan ditindaklanjuti dalam rapat Pansus LKPJ 2010 mendatang," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Masrokhan kepada wartawan, Kamis (14/4).
Masrokhan berharap 9 catatan tersebut segera direspons dengan baik oleh eksekutif untuk lebih mengoptimalkan kinerja dalam merealisasikan program kerja.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ike Hikmawati memaparkan, 9 catatan penting Dinkes yang akan segera ditindaklanjuti di pansus antara lain masalah kesehatan di lingkungan padat penduduk.
Beberapa lokasi dengan kepadatan penduduk tinggi cenderung menjadi kumuh dengan kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan serta penyelenggaraan penyehatan lingkungan perlu dilakukan secara serius dan intens.
"Apalagi Kota Cimahi merupakan kota dengan luas wilayah terbatas, namun tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap daya dukung dan kualitas lingkungan yang pada akhirnya berakibat pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat," jelasnya kepada wartawan, Kamis (14/4).
Catatan lainnya terkait penyakit demam berdarah dangue (DBD). Pasalnya, Cimahi merupakan daerah endemis DBD. Penyakit endemis dan penyakit menular lainnya perlu terus diawasi sehingga kesadaran atas penanggulangan penyakit menular terbangun dengan kuat di seluruh lapisan masyarakat.
Yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi catatan, lanjut Ike, adalah angka kematian ibu dan bayi. Walaupun jumlah kematian ibu dan bayi di Kota Cimahi masih di bawah rata-rata jumlah Jawa Barat, akan tetapi tetap harus diwaspadai dan mendapatkan prioritas perhatian.
"Pelayanan untuk penganggulangan angka KIA di puskesmas sudah cukup baik. Namun perlu diiringi dengan peningkatan sarana prasarana poned, dokter spesialis kandungan, dan dokter spesialis anak di setiap puskesmas (saat ini baru tersedia di 3 puskesmas dari 13 puskesmas yang ada), peningkatan pemahaman masyarakat dan ibu hamil akan pentingnya perawatan kesehatan kehamilan ibu dan anak," katanya.
Di samping itu yang perlu mendapat perhatian lebih adalah permasalahan balita gizi buruk dan balita gizi kurang. Meski Kota Cimahi sudah dapat menurunkan angka untuk gizi buruk dan balita gizi kurang, namun keterbatasan kemampuan ekonomi yang disertai dengan rendahnya pemahamanan masyarakat akan pentingnya asupan gizi, menuntut pemerintah daerah untuk terus memberikan perhatian dan upaya penanganan serius terhadap status gizi masyarakat.
Komisi IV juga menyoroti jumlah keluarga miskin di Kota Cimahi relatif masih banyak yaitu sebanyak 32.480 jiwa, namun belum ter-cover jamkesmas. Kuota Jamkesmas Kota Cimahi sebanyak 85.178 jiwa, namun pengajuan berdasarkan data RTS dari BPS kartu jamkesmas yang dicetak Kota Cimahi baru diperuntukkan bagi 73.898 jiwa.
"Oleh karenanya, Komisi IV terus mendesak Dinas Kesehatan untuk melakukan upaya-upaya maksimal ke Kementerian Kesehatan RI sehingga 11.280 gakin yang masuk kriteria RTS atau gakin non-RTS yang memiliki penyakit kronis dapat terfasilitasi untuk segera memiliki kartu jamkesmas. Itulah beberapa catatan penting yang perlu direspons khusus oleh eksekutif untuk segera ditindaklanjuti," tegas Ike.
0 comments:
Posting Komentar