Pengamat Politik: PNS Cimahi Harus Bersikap Netral

Para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Cimahi sebaiknya bersikap netral. Pasalnya, diantara beberapa bakal calon yang akan bertarung dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) itu diantaranya adalah pimpinan mereka di rantai birokrasi. Untuk itu, pengamat politik Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Yamardi menegaskan para PNS di lingkungan Pemkot Cimahi itu seharusnya tidak kebingungan. "Mereka itu digaji dan dibayar untuk melayani kepentingan rakyat. Bukan melayani Sekda yang kini akan mencalonkan diri. Perlakukan itu harusnya sama kepada istri wali kota yang juga akan mencalonkan," katanya kepada wartawan, beberapa waktu lalu. Meski demikian, dia mengkhawatirkan para birokrat itu bukannya melayani publik dan organisasi tapi malah bekerja untuk kepentingan perorangan atau golongan tertentu. Terlebih, Yamardi memandang sebagian besar perilaku birokrasi di negeri ini tidak bisa bekerja secara profesional. "Artinya, birokrasi kita masih senang dengan jabatan dan masih terpengaruh dengan kepentingan personal. Dan terlalu ewuh-pakewuh engan atasan," imbuhnya. Lebih jauh dia mengatakan, kalau toh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai kendaraan politik itu sudah pasti akan mengusung Encep Saepulloh sebagai calon, sebaiknya Encep yang kini menjabat sebagai Sekda itu untuk segera mengundurkan diri. "Memang, saat ini tidak ada aturan agar seorang Sekda itu mengundurkan diri jauh-jauh hari sebelum ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Karena persoalannya dalam hal ini budaya politik kita yang masih di bawah. jadi, demokrasi sekarang ini seakan-akan dibajak oleh pejabat," jelas Yamardi