Kaum buruh Kota Cimahi mengaku kecewa, dengan penetapan jumlah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk Upah Minimum Kota (UMK) 2010 di Kota Cimahi, yang jumlahnya di bawah Kabupaten Bandung Barat.
"Jika berbicara puas, sebenarnya masih ada yang mengganjal. Kenapa KHL Kota Cimahi masih di bawah Kabupaten Bandung Barat," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC SPSI) Kota Cimahi Edi Suherdi, di Kota Cimahi, Selasa.
Menurut dia, penetapan KHL Kota Cimahi Rp1.107.304 masih lebih kecil dibandingkan dengan KHL Kabupaten Bandung Barat yang mencapai Rp1.113.017.
"Pada awalnya, kami berharap, KHL Kota Cimahi bisa lebih besar dari Kabupaten Bandung Barat, tapi kenyataan tidak," kata Edi.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi, yang juga mantan aktivis buruh, Robin Sihombing, menyatakan, wajar jika buruh merasa kecewa dengan penetapan KHL tersebut.
"Kekecewaan mereka (buruh) itu sah-sah saja kok," kata Robin yang ditemui di ruang komisi IV.
Menurut Robin, selama ini dirinya telah berupaya semaksimal mungkin dalam memperjuangkan nasib buruh, terutama untuk masalah penetapan KHL dan UMK.
"Kami dari Komisi IV sudah berupaya semaksimal mungkin dalam memperjuangkan aspirasi buruh. Ini kami wujudkan dengan dibuatkannya nota komisi yang isinya masukan dari buruh untuk pihak eksekutif," ujar Robin.
Sebelumnya, Dewan Pengupahan Kota Cimahi, menetapkan bahwa jumlah nilai Kebutuhan Layak Hidup (KHL) untuk Upah Minimum Kota (UMK) 2010 di Kota Cimahi, Jawa Barat, mencapai Rp1.107.304.
"Dari hasil pertemuan antara buruh, Apindo, kalangan akademik dan perwakilan eksekutif yang tergabung dalam Dewan Pengupahan, ditetapkan bahwa KHL di Kota Cimahi ialah Rp1.107.304," kata Asisten Pemerintah dan Plt Disduk Pencapil Sosnaker Kota Cimahi, A Ridwan.
Ia menyatakan, setelah ditetapkannya angka KHL di Kota Cimahi, Rabu (11/11) mendatang, pihaknya akan menyelenggarakan rapat pleno penetapan UMK 2009 untuk Kota Cimahi.
0 comments:
Posting Komentar