Informasi Seputar Kota Cimahi

Tryout CPNS 2021

Pusat Pembelajaran CPNS Online 2021.

Prediksi Soal Soal CPNS 2021

Contoh contoh soal CPNS yang telah terbukti meluluskan di Kementerian dan Pemerintah Daerah

Siapkah Anda CPNS 2021

Langkah Cepat Menyiapkan Tes CPNS 2021

Rabu, 24 Agustus 2011

Dalam 4 Tahun TKK Pemkot Cimahi Jadi PNS


Dalam rentang waktu 4 tahun, mulai 2005 hingga 2009, Pemerintah Kota Cimahi sudah mengangkat 1.661 tenaga kerja kontrak (TKK) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sehingga, tidak ada lagi TKK di Pemkot Cimahi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dantje Sunanda mengatakan, pengangkatan tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2005. "Sejak diberlakukannya PP No. 48 Tahun 2005, Pemkot Cimahi sudah mengangkat sebanyak 1.661 TKK. Pengangkatan itu dilakukan terhadap TKK selama tahun 2005 hingga 2009," ujar Dantje kepada wartawan, belum lama ini.

Dengan adanya pengangkatan tersebut, kata Dantje, tidak ada lagi TKK di lingkungan Pemkot Cimahi. Kalaupun ada, hanya di kegiatan yang diselenggarakan di dinas-dinas Pemkot Cimahi.

"Biasanya 'kan setiap ada kegiatan memerlukan tenaga lebih. Dalam kegiatan yang diselenggarakan dinas sajalah, TKK ini ada. Itu juga sifatnya hanya temporer," terang Dantje.

Pengangkatan tersebut, tambah Dantje, dilakukan terhadap TKK yang telah memenuhi syarat. "Sejak ada PP No. 48 Tahun 2005, sudah tidak ada lagi TKK. Sekarang ini kami justru sedang menunggu tentang kebijakan baru mengenai TKK. Hal itu karena masih ada TKK di beberapa daerah. Kebijakan apa saja, kami masih menunggu," katanya.

Menurut Dantje, Kota Cimahi tidak terlalu besar seperti kota lainnya. Sehingga pihaknya bisa melaksanakan formasi dari pemerintah pusat itu hanya dalam waktu empat tahun, meski dilakukan secara bertahap.

"Mengenai bagaimana ke depannya ketenagakerjaan ini, kami masih menunggu apa kebijakan pemerintah selanjutnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini moratoriumnya sudah bisa kami dapatkan," tegas Dantje.

Share:

Narkoba Rp 1,5 Miliar Disita


Satuan Narkoba (Sat Narkoba) Polres Cimahi menyita 2,87 kuintal ganja siap edar dan 90 gram sabu-sabu senilai Rp 1,5 miliar. Ganja dan sabu-sabu itu merupakan hasil penangkapan dari 4 tersangka sindikat narkoba.

Para tersangka yang kini meringkuk di tahanan, yaitu Ha (32), warga Melong, Cimahi Selatan dengan barang bukti 250 gram ganja; Rik (33), warga Ciampea, Kab. Bogor (133 kg ganja); Ag (40), warga Kota Bogor (90 gram sabu-sabu); dan Hol alias Gepeng (29), warga Kec. Tigaraksa, Tangerang dengan barang bukti 157 kg ganja. Sedangkan tersangka lainnya berinisial F, hingga kini masih dalam pengejaran petugas.

Mereka ditangkap di daerahnya dipimpin langsung Kasat Narkoba AKP I Nyoman Yudhana pada Minggu-Senin (21-22/8). Tim Sat Narkoba memboyong keempat tersangka bersama barang buktinya menggunakan 4 mobil dan tiba di Mapolres Cimahi sekitar pukul 10.30 WIB.

Kapolres Cimahi AKPB Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan, pengungkapan ganja seberat 2,87 kuintal serta 90 gram sabu-sabu merupakan yang terbesar selama ini. Pengungkapan itu berawal dari tertangkapnya tersangka Ha di daerah Melong.

Modus operandi tersangka menyembunyikan barang haram di dalam dua botol handbody lotion besar. Ganja disimpan di bagian bawah botol, kemudian diisi handbody lotion. Saat dituangkan yang keluar handbody lotion. Tetapi ketika permukaan botol plastiknya dibelah, berisi ganja dengan berat 250 gram.

Usai penangkapan Ha, polisi mengembangkan kasus ini dengan menangkap tersangka lainnya yaitu Rik di Ciampea, Kab. Bogor. Di kamar kosnya ditemukan ganja seberat 133 kg. Dari keterangan Rik, berkembang tersangka lainnya yaitu Ag yang memiliki sabu-sabu seberat 90 gram, dan telah dikemas dengan paket kecil yang disimpan di dompet HP.

Setelah tiga tersangka, penangkapan berlanjut ke daerah Tangerang di Kec. Tigaraksa. Polisi menangkap Hol dan menemukan 157 kg ganja yang dikubur, tidak jauh dari rumah tersangka. Tersangka Hol sempat mengelak dikatakan memiliki ganja, namun ketika diinterogasi akhirnya mengaku dan menunjukkan tempat menimbun ganja yang kedalamannya hanya setengah meter.

"Keempat tersangka merupakan sindikat pengedar ganja wilayah Bandung, Bogor, Jakarta, dan Tangerang. Modus operandi transaksi ganja, yaitu dengan menggunakan botol handbody lotion," katanya.

Rudy masih mengembangkan kasus ini, termasuk mengungkap bandar besarnya. "Kami juga terus melakukan penyelidikan untuk memastikan asal mula ganja tersebut, yang kemungkinan besar berasal dari Aceh," tambahnya.

Para tersangka terjerat pasal 114 jo 111 UU Narkotika No. 35/2009 dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau minimal 5 tahun kurungan atau denda Rp 1 miliar.

Share:

Sistem Drainase Harus Ditata Ulang


Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Cimahi menyatakan seluruh jaringan drainase di Kota Cimahi sudah tidak mampu lagi menampung volume air. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir saat musim hujan di Kota Cimahi.

Kepala DPU Kota Cimahi, Ison Suhud mengatakan, penataan jaringan drainase sangat mendesak dilakukan. Pasalnya, dilihat dari segi dimensi, ukuran drainase sangat kecil, tidak sebanding dengan volume air yang ada.

"Rata-rata ukuran drainase di Cimahi cuma 60 cm dan itu pun kondisinya dangkal. Untuk itu sangat perlu ditata ulang seluruh jaringannya. Apalagi drainase kini tidak cuma dipakai untuk menyalurkan air di jalanan saja, tapi juga air dari rumah tangga," ujar Ison kepada wartawan saat ditemui di Pemkot Cimahi, Selasa (23/8).

Menurut Ison, penataan ulang tidak hanya harus dilakukan pada drainase jalan, tapi juga drainase sanitasi untuk menampung limbah, baik industri maupun rumah tangga. "Sebenarnya drainase yang ada saat ini sudah kelebihan beban. Untuk itu diperlukan penataan drainase yang tersistem antara drainase jalan dan sanitasi," jelasnya.

Ison memaparkan, drainase yang ada saat ini sebenarnya hanya untuk menampung air hujan dari jalan. Tetapi sistem sanitasi yang buruk membuat beban drainase menjadi lebih berat. Ditambah lagi sekarang banyak warga yang mendirikan bangunan liar di atas drainase. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya banjir saat hujan turun.

Grand design

Terkait penataan ulang seluruh jaringan drainase baik jalan maupun sanitasi, diakui Ison, pihaknya sudah memiliki grand design-nya. Nantinya sistem yang akan digunakan adalah drainase jalan dan sanitasi tidak saling mengganggu, tapi tetap dalam satu jaringan dengan ukuran yang jauh lebih besar, baik lebar maupun kedalamannya. Sayangnya, Ison tidak bisa menyebutkan berapa dimensi yang akan dibangun serta rincian anggarannya.

Selain penataan ulang jaringan drainase jalan dan sanitasi, pihaknya juga telah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk turun tangan segera membenahi jaringan drainase yang menghubungkan Kota Cimahi dengan kota dan kabupaten lain yang berdekatan. Sebab, pembenahan drainase di Kota Cimahi yang terhubung dengan drainase kota/kabupaten lain, tidak akan berhasil tanpa disertai pembenahan jaringan drainase milik kota/kabupaten lain.

"Seperti yang terjadi di kawasan RW 02 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, yang dikenal sebagai langganan banjir. Kami sudah pernah melakukan penataan drainase yang terhubung dengan wilayah Kab. Bandung tersebut. Namun, penataan itu gagal karena terjadi penyempitan drainase di Kab. Bandung. Jadi, tetap saja kawasan itu selalu banjir baik saat hujan turun di daerah tersebut ataupun hujan terjadi di wilayah lain di Kota Cimahi," katanya.

Mengenai penataan drainase dan sanitasi, Ison berharap grand design yang sudah disiapkan itu bisa segera terwujud, sehingga bisa menanggulangi banjir di Cimahi.

Share:

Satkorlak Susun SOP Penanganan Bencana Alam


Agar penanggulangan bencana alam bisa lebih cepat, pemkot menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) penanganannya. Rencana tersebut akan menjadikan Cimahi sebagai kota pertama yang memiliki SOP penanggulangan bencana alam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Encep Saepuloh mengatakan, saat ini tim Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) Bencana Alam Cimahi tengah membuat draf rancangan SOP tersebut. "Kapan selesainya masih belum tahu tapi yang pasti secepatnya," ujar Encep kepada wartawn usai menggelar rapat koordinasi Satlak Penanggulangan Bencana Kota Cimahi 2011 di Pemkot Cimahi, Selasa (23/8).

Menurutnya, SOP sangat dibutuhkan mengingat sering terjadi salah persepsi mengenai bencana alam yang terjadi. Dijelaskan, dalam SOP disebutkan lima indikator kejadian yang masuk kriteria bencana alam. Di antaranya terdapat korban jiwa, kerugian, juga kerusakan lingkungan dan ekonomi. "Untuk penanganan banjir, Kota Cimahi tidak mempunyai badan khusus, hanya ada adhoc," katanya.

Dalam SOP itu juga dijelaskan apa saja yang harus dilakukan Satkorlak maupun tim khusus penanganan ketika bencana terjadi untuk memudahkan penanganannya. "SOP pun menjelaskan proses pelaporan dan penanganan bencana. Tidak hanya bagi tim khusus, tapi juga unsur masyarakat," katanya.

Pihaknya telah menetapkan beberapa titik rawan bencana di Cimahi. Seperti untuk bencana banjir berada di Kel. Melong RW 02 dan longsor di Kel. Cipageran.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Cimahi, ada 22 titik di Kota Cimahi yang termasuk kategori rawan banjir dan longsor. Semua titik itu tersebar di tiga wilayah kecamatan di Kota Cimahi. Lima di antaranya merupakan daerah rawan longsor, sedangkan 17 lainnya rawan banjir.

Sementara Ketua Tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Cimahi, Tom Gunawan mengatakan, timnya selalu siap dalam penanganan bencana. Menurutnya Tagana dibentuk di setiap kelurahan untuk memudahkan penanganan setiap bencana yang terjadi.

"Jadi setiap kali ada bencana kami selalu sampai lebih cepat untuk melakukan penanganan. Seperti saat terjadi kebakaran di Wilayah Utama, belum lama ini. Untuk peralatan juga sudah ada dan siap digunakan," tegasnya.

Share:

Operasi Satpol PP Dihadang PKL


Pedagang kaki lima (PKL) di Jln. Sriwijaya menghadang patroli Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat melakukan operasi di pertigaan taman Jln. Sriwijaya-Jln. Gandawijaya, Selasa (23/8) pukul 08.30 WIB. Perselisihan terjadi antara 10 PKL dengan petugas Satpol PP yang datang menggunakan truk Dalmas.

Beruntung kejadian tidak berlanjut pada adu fisik. Namun akibat kejadian tersebut, 4 PKL digiring ke kantor Satpol PP untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik.

Kabid Tata Usaha Satpol PP Kota Cimahi, Handiman yang bertindak sebagai penengah mengatakan, insiden ini berawal ketika truk Satpol PP dihalau para PKL. "Tadi pagi seperti biasa kami melakukan pantauan dan berharap mereka tidak menggelar lapak pada pagi hari. Sesuai protap, satu truk berisi 10 orang. Karena merasa tidak dihargai, salah seorang anggota kami ada yang lepas kontrol hingga bersitegang dengan PKL. Untungnya tidak terjadi keributan lebih parah karena bisa diselesaikan di kantor Satpol PP dan semua berakhir damai," jelasnya.

Menurut Handiman, kondisi Jln. Sriwijaya depan Pasar Antri Baru semakin sulit dikendalikan mendekati Lebaran. Para PKL membuka lapak sejak pagi hari sehingga menambah kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas.

Ia menegaskan, kendati mendekati Lebaran merupakan masa ramai pembeli, tidak ada kebijakan mengenai keberadaan PKL di sana. "Hasil pertemuan tadi pagi diperoleh kesepakatan, sekalipun tetap berjualan tetapi jika ada petugas Satpol PP yang bertugas memantau, paling tidak mereka menghargai dengan tidak berjualan dulu, jangan ada pedagang di sepanjang jalan tersebut. Bukan dengan cara menghalau truk Satpol PP, seperti yang hari ini terjadi," ungkapnya.

Jika aksi menghalau Satpol PP ini kembali terulang, pihaknya tidak akan memberi toleransi dan siap "perang" dengan PKL. "Pada pertemuan hari ini (kemarin, red), perwakilan PKL yaitu Apit dan yang lainnya sudah menyadarinya dan tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi," katanya.

Semrawut

Tidak hanya di depan Pasar Antri sampai Jln. Gandawijaya, PKL musiman dari luar Cimahi pun awalnya akan menyerbu kawasan depan Bioskop Rio dekat alun-alun. "Jangan sampai lahan Cimahi dimakan orang lain. Kalau memaksakan datang maka kami akan bongkar. Awalnya pada hari Jumat (19/8) lokasi di depan Ramayana mau didatangi PKL dan Minggu (21/8) dipasang tendanya, tapi akhirnya batal. Karena kami melakukan pendekatan persuasif dengan musyarawah yang juga melibatkan kodim, polres, dan polsek," paparnya.

Kesemrawutan PKL juga terjadi di jalur angkot depan taman pertigaan, yang digelar salah satu ormas. Bahkan satu lapak disewakan dengan harga Rp 500 ribu, tetapi kini turun menjadi Rp 250 ribu.

Salah seorang PKL, Widodo (38) menyebutkan, menjelang Idulfitri PKL di Pasar Antri bertambah sekitar 100 orang. "Kami juga memahami PKL memang dilarang dan tidak boleh berjualan di pinggir jalan. Tetapi kami hanya berjualan musim Lebaran saja, semoga bisa dimengerti," katanya.

Pedagang lainnya, Agus (40), warga Caringin yang membuka lapak kaus mengaku hanya musim Lebaran saja berjualan di depan Pasar Antri. "Biasanya saya berjualan di depan hotel di Bandung tapi bulan puasa ini sepi, jadi saya pindah ke Cimahi," katanya.

Share:

Minggu, 21 Agustus 2011

BOS Triwulan III Cimahi Kembali Telat

Untuk kesekian kalinya, pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) Kota Cimahi kembali terhambat. Setelah molor sekitar dua bulan pada tri wulan kedua, BOS tri wulan ketiga 2011 yang seharusnya cair pada awal Juli lalu, masih juga belum cair.

Kondisi tersebut dikeluhkan sejumlah pengurus sekolah di Kota Cimahi. Terlebih dengan penyelenggaraan ujian sekolah beberapa waktu lalu, keterlambatan pencairan BOS dinilai cukup merepotkan kepala sekolah dan guru dalam mencari dana talangan.

Setidaknya hal tersebut dirasakan Kepala Sekolah Dasar Negeri Padasuka Mandiri 1 Tuti Juariah. Ia mengaku sempat bingung, karena tidak ada dana yang tersedia di kas sekolah beberapa hari menjelang pelaksanaan ujian. “Akhirnya mau tidak mau, kami mengumpulkan pinjaman di kalangan guru dan kepala sekolah,” ujarnya saat ditemui di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Cimahi, Senin (15/8).

Tuti mengaku sempat bingung dalam mencari dana untuk pelaksanaan ujian. Sekolah tidak mungkin mengajukan pinjaman ke koperasi, karena jelas ada kelebihan uang jasa yang harus dikembalikan nantinya. Beruntung, delapan dari dua puluh guru di sekolah tersebut sudah tersertifikasi, sehingga memiliki dana lebih dari tunjangan profesi
mereka.

Dari hasil tersebut, akhirnya terkumpul dana sekitar Rp 30 juta untuk kebutuhan penyelenggaraan ujian sekolah. “Awalnya pusing, karena kami tidak ada sumber dana lain. Kami kan tidak bisa memungut dari orangtua siswa meski bentuknya sumbangan,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan Kepala SDN Padasuka Mandiri IV Entin Cintasari. Ia mengatakan, kepala sekolah dan guru selalu direpotkan oleh kesulitan mencari dana operasional setiap kali BOS terlambat dicairkan. Padahal sehari-hari guru sudah repot mengurusi kegiatan belajar mengajar.

Menanggapi masalah ini Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar Disdipora Kota Cimahi Zaeni Anwar mengatakan, kendala pencairan BOS tri wulan ketiga masih seperti sebelumnya. “Masih ada tiga SD dan 1 SMP yang hingga saat ini belum menyerahkan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) dari dana BOS yang tri wulan kedua,” ujarnya.

Zaeni menegaskan, pihaknya sudah memberi keringanan dengan memberikan dispensasi surat pertanggungjawaban (SPJ) dan menggantinya dengan SPTJB. Namun, tetap saja masih ada sekolah yang terlambat menyerahkan. Alhasil, pencairan BOS kembali tertunda.

Saat ini, kata Zaeni, piranti lunak yang dapat mempermudah pembuatan SPJ oleh sekolah sebenarnya sudah tersedia. Ia berharap, setelah penyelenggaraan workshop dalam beberapa waktu ke depan, pihak sekolah dapat segera menguasai piranti tersebut guna memudahkan mereka menyusun SPJ.

Share:

Di Cimahi, e-KTP Belum Diproses

Molornya pelaksanaan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi diyakini akibat terkendala pengiriman perangkat alat e-KTP dari pusat.

"Bila ada kesalahan pada televisi Anda, artinya kesalahan bukan pada daerah Anda," kelakar Wali Kota Cimahi, H.M. Itoc Tochija saat dimintai komentarnya mengenai e-KTP, usai upacara HUT Kemerdekaan RI, di Lapangan Rajawali, Jln. Gatot Soebroto, Rabu (17/8).

Seperti diketahui, pelaksanaan e-KTP di Cimahi terkendala keterbatasan perangkat alat dari pihak konsorsium yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri. Dari 33 alat yang dijanjikan, termasuk 24 perangkat yang dipinjamkan, hingga saat ini Kota Cimahi baru menerima 2 perangkat.

Satu perangkat pertama dikirimkan pada 1 Agustus lalu, kemudian pada 15 Agustus dikirim lagi dari konsorsium langsung ke kantor Kecamatan Cimahi Selatan. Sehingga, total alat yang diterima di Kota Cimahi baru dua unit.

"Kota Cimahi harus menyukseskan pelaksanaan e-KTP. Tetapi jika kondisi sekarang belum terlaksana, itu bukan kesalahan Kota Cimahi karena bantuan alatnya yang belum datang. Untuk itu kami sedang berusaha agar pemerintah pusat segera mengirimkan alat sesuai yang dijanjikan," papar Itoc.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi, Erik Yudha Buana menyampaikan, dengan tersendatnya bantuan peralatan, maka pihaknya belum bisa bergerak dalam pelaksanaan e-KTP.

"Kami sebenarnya belum bisa bergerak dengan keterbatasan alat ini. Untuk itu masih menunggu batuan alat sesuai yang telah dijanjikan. Karena pada pemberitahuan semula, pemerintah pusat pada 15 Agustus akan mengirimkan bantuan alat itu sebanyak 6 alat, masing-masing kecamatan mendapatkan 2 alat. Tetapi pada kenyataannya baru dikirim satu alat ke Kecamatan Cimahi Selatan," ungkap Erik.

Satu perangkat tersebut saat ini masih dibiarkan terbungkus di dalam kardus dan belum di-setting maupun di-instal.

Menurut Erik, kondisi ini tidak hanya dialami Kota Cimahi, tetapi juga dialami 10 kota dan kabupaten lain di Jabar serta daerah lainnya di luar Jabar yang menjadi pilot project dalam pelaksanaan e-KTP.

Kasi Sistem Informasi Kependudukan Disdukcapil, Wawan Haryana menyebutkan, jumlah wajib KTP di Kota Cimahi hingga Juni sebanyak 441.465/jiwa, sebelumnya pada Mei sebanyak 421.908/jiwa. Jumlah wajib KTP hingga Agustus diprediksi terus bertambah, mengingat tidak sedikit warga yang akan berusia 17 tahun di bulan Agustus.

Mengingat banyak wajib KTP yang harus dilayani dalam waktu 125 hari, Disdukcapil tetap optimistis e-KTP dapat terselesaikan hingga akhir tahun.




Share:

Pemkot Cimahi Bidik Anugerah Inovasi Jabar

Pemkot Cimahi berpeluang menyabet Anugerah Inovasi Jawa Barat yang akan diumumkan, Jumat (19/8) di Lapangan Gasibu. Anugerah diberikan untuk inovasi dan kesinambungan penataan bantaran sungai.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkot Cimahi, Harjono menyampaikan, saat ini bantaran sungai di Cimahi sudah tertata dengan baik. Terutama di sepanjang 1.500 meter mulai lingkungan pemkot sampai Tagog. Seperti dengan dibangunnya embung-embung, rumah hijau, dan jalan setapak di pinggiran sungai. Selain untuk aksesibilitas warga, jalan tersebut juga memudahkan petugas ketika mengontrol air.

"Di sepanjang bantaran Sungai Cimahi juga dibangun hutan kota yang menambah keasrian lingkungan. Kemudian ke arah hilirnya telah dibangun septictank komunal serta istalasi pengolahan air limbah (IPAL) pabrik tahu. Ada pula balai benih ikan sebagai upaya meningkatkan produksi ikan," paparnya di Pemkot Cimahi, Jln. Rd. Demang Hardjakusumah, Kamis (18/8).

Harjono meyakinkan, penataan yang baik di sepanjang bantaran sungai akan membuat kawasan ini tertata baik secara fungsional maupun estetika. "Penataan ini tidak lain untuk mengedukasi masyarakat dan perilakunya terhadap air di sekililingnya. Sehingga tingkat pencemaran berkurang baik secara fisik maupun kimiawi, dan mengurangi bakteri e-coli. Ini tentunya menjadi inovasi," katanya.

Manfaat lainnya adalah berkurangnya dampak kekeringan pada musim kemarau. "Embung-embung paling tidak dapat mengurangi risiko kekeringan di sekitar bantaran sungai. Terbukti pada musim kemarau saat ini kekeringan tidak separah tahun lalu, sebelum dibangun embung-embung yang berfungsi sebagai pengendali air di musim hujan dan menjadi resapan air di musim kemarau," jelasnya.
Share:

Pemkot Cimahi Siapkan Operasi Pasar Murah

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi siap menggelar operasi pasar murah (OPM) pada Ramadan tahun ini. Kota Cimahi menjadi salah satu dari 26 kota/kabupaten di Jawa Barat yang menjadi sasaran penyelenggaraan OPM.

Kabid Industri, Perdagangan, dan Pariwisata (Indagpar) Diskopindagtan Kota Cimahi, Dadan Darmawan mengungkapkan, pihaknya sudah menerima surat edaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar terkait pelaksanaan OPM tersebut.

"Tadi pagi kami memang sudah menerima surat edaran dari provinsi terkait OPM. Pada dasarnya sih kami siap untuk melaksanakan OPM ini di wilayah Kota Cimahi," ujar Dadan kepada wartawan, Kamis (18/8).
Walaupun sudah siap melaksanakan OPM di wilayahnya, namun Dadan mengaku belum mengetahui tempat dan kapan OPM tersebut diselenggarakan. Pasalnya, dalam surat edaran tidak dijelaskan secara detail mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaannya OPM.

"Dalam surat edaran itu hanya tercantum OPM akan diselenggarakan pada minggu ke-3 atau ke-4 Ramadan. Untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan OPM tersebut, tadi pagi saya utus staf untuk menanyakannya ke Disperindag provinsi, dan saya belum tahu bagaimana hasilnya," tutur Dadan.

Tentang anggaran, Dadan mengatakan, Kota Cimahi tidak menganggarkan secara khusus untuk OPM, karena anggarannya dari pemerintah provinsi. Menurut Dadan, dana yang diberikan kepada Cimahi nilainya mencapai Rp 27 juta. "Tapi itu katanya untuk biaya operasional. Operasionalnya seperti apa saja, saya masih belum dapat laporan dari staf yang tadi datang ke Disperindag," ungkapnya.

Sembako murah

Sementara itu, Kasi Perdagangan Diskopindagtan, Dadan Saefuloh menambahkan, bahan-bahan yang akan dijual dalam OPM itu berupa sembako yang dijual dengan harga murah.

"Itemnya sudah ditentukan dari provinsi. Dalam hal ini Diskopindagtan hanya tinggal memilih tempat dimana OPM ini akan diselenggarakan. Karena baru hari ini (kemarin,red) diterima, jadi kami belum tentukan dimana OPM akan diselenggaran. Tapi satu yang pasti OPM tersebut akan digelar pada minggu ke-3 atau minggu ke-4 Ramadan. Itu berarti dalam waktu dekat ini," tegasnya.

OPM merupakan kegiatan yang digulirkan oleh Pemprov Jabar yang bertujuan untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok, dengan pembanding adalah jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang jumlahnya mencapai 2,8 juta orang sesuai dengan data BPS.
Share:

Operator KTP Elektronik (KTP-E) Jalani Pelatihan

Meski baru mendapatkan tiga dari enam peralatan pembuatan KTP elektronik (KTP-E), Pemkot Cimahi akan memulai proses pembinaan teknis (bintek) terhadap para operator. Namun untuk memulai proses pembuatan, Pemkot tetap menunggu kedatangan tiga peralatan lain.

"Kami akan mencoba memulai bintek dengan peralatan yang ada, terutama bagi para operator tingkat kelurahan. Sebenarnya tidak ideal karena baru ada tiga peralatan untuk sekian banyak orang, tapi daripada terus-terusan hanya menunggu, lebih baik ada yang dikerjakan," papar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi Erik Yudha Bhuana.

Oleh Pemerintah Pusat, enam peralatan pembuatan KTP-E dijanjikan datang pada Senin (15/8) lalu. Keenam peralatan rencananya dioperasikan masing-masing dua di tiap kecamatan. Namun kenyataannya, hanya satu unit peralatan yang datang. Selang tiga hari kemudian, datang lagi dua peralatan.

"Yang juga jadi persoalan, ketiga peralatan tersebut belum dirangkai dan diinstall oleh petugas konsorsium tender. Kami masih menunggu. Baru setelah peralatan terinstall, bintek bisa dilakukan," ujar Erik.

Meski menjadwalkan pelaksanaan bintek bagi operator, dengan hanya tiga unit peralatan, menurut Erik, belum mungkin proses pembuatan KTP-E di kecamatan dimulai. Perencanaan yang telah dibuat matang jauh-jauh hari mengandaikan adanya enam peralatan sebagaimana dijanjikan Pemerintah Pusat. Dengan hanya tiga peralatan, dikhawatirkan terjadi perubahan besar-besaran yang berujung ketidaklancaran proses pembuatan.

Berlarutnya wacana pembuatan KTP-E menerbitkan pertanyaan pada warga. Dedi (44), warga Citeureup, misalnya, mengaku tidak pernah lagi mendapatkan informasi seputar pembuatan KTP elektronik. "Dulu ketika pendataan pertama diberitahu pembuatan mulai awal Agustus. Sampai sekarang juga belum. Ya penasaran saja, apa ada persoalan," ucapnya.

Sebelumnya, Walikota Itoc Tochija turut berbicara mengenai keterlambatan kedatangan peralatan pembuatan KTP-E yang menjadi sebab keterlambatan proses pembuatan di daerah. "Kesalahan bukan pada televisi Anda, kesalahan bukan pada daerah," tuturnya.
Share:

Sebagian Besar Jemaah Calon Haji Cimahi Belum Lunasi BPIH

447 calon haji (calhaj) dari kuota 550 jemaah di Kota Cimahi, Jawa Barat, belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Karena itu Kementerian Agama Kota Cimahi berharap agar calon haji tersebut segera melunasi setoran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

"Waktu pelunasan yang telah ditetapkan tersebut dibagi ke dalam dua periode. Periode pelunasan pertama antara 15 Agustus hingga 26 Agustus 2011," kata Kepala Seksi Haji dan Urusan Agama Islam Kemenag Kota Cimahi, Wawan Kustiawan, Jumat (19/8).

"Untuk pelunasan periode kedua sejak 6 September hingga 9 September 2011. Bagi calon jamaah yang belum mampu melunasi di periode pertama, masih memiliki kesempatan di periode kedua," kata Wawan.

Dijelaskannya, bagi calon haji yang tidak mampu melunasi BPIH di dua periode yang telah ditentukan, akan diganti oleh calon haji yang telah terdaftar di daftar tunggu untuk keberangkatan 2012. Sedangkan besaran BPIH berdasarkan keputusan pemerintah pusat sebesar US$3.589 yang disesuaikan dengan nilai tukar rupiah saat calon haji melakukan pembayaran.

"Pada umumnya calhaj yang terdaftar untuk keberangkatan tahun ini telah menyetorkan sebesar Rp25 juta. Sehingga yang belum dilunasinya itu sebesar Rp 6 juta. Saya berharap seluruh calon haji diberikan kesehatan dan rezeki berlimpah agar pelunasan tersebut bias segera diselesaikan," ujar Wawan.

Lebih lanjut Wawan mengatakan, dengan kuota haji sebanyak 550 orang, hingga 2015 nanti kuota haji Kota Cimahi sudah penuh. Bahkan, untuk kuota haji 2016 pun sudah terisi sebanyak 372 orang. Total calon haji yang sudah mendaftarkan diri hingga pukul 13.00 WIB kemarin tercatat sebanyak 2378 orang.

"Bagi yang berniat untuk pergi haji maka segeralah mendaftar meskipun jika tidak ada penambahan kuota, harus berada dalam waiting list 2016," ujarnya.
Share:

Sabtu, 13 Agustus 2011

eKTP Cimahi Terganjal Peralatan


Pelaksanaan pembuatan KTP elektronik (e-KTP) di Kota Cimahi masih terganjal belum datangnya peralatan yang dijanjikan Pemerintah Pusat.

Sempat menargetkan pembuatan dimulai awal Agustus ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belakangan menginformasikan pengiriman peralatan baru akan dilakukan pada pertengahan Agustus dan 5 September. Target penuntasan pun diundur dari semula pekan kedua November menjadi pekan keempat November.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi Erik Yudha Bhuana mengungkapkan, enam peralatan oleh Kemendagri dijanjikan tiba pada pertengahan Agustus. Enam peralatan tersebut akan ditempatkan masing-masing dua unit di tiap Kecamatan. Sebanyak 24 unit peralatan yang dipinjamkan akan datang kemudian, paling lambat 5 September.

“Posisi kami ya masih menunggu kedatangan alat-alat tersebut. Banyak yang terus menanyakan tentang hal ini. Termasuk para operator nonPNS yang telah kami rekrut. Mereka harus mendapatkan pembinaan teknis dulu sebelum bertugas,” ucapnya.

Menurut Erik, dengan hanya satu alat pinjaman yang saat ini sudah ada di Kota Cimahi, baru bisa dilakukan bintek bagi 14 orang operator PNS pekan ini. Selanjutnya, begitu peralatan yang dijanjikan datang, bintek akan dilakukan untuk seluruh operator. Ke-141 operator inilah nantinya yang akan melayani pembuatan eKTP bagi warga.
Share:

Disdikpora Cimahi Bantah Adanya Pelanggaran Jumlah "Rombel" di Beberapa SMAN

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Cimahi membantah adanya pelanggaran aturan pembatasan jumlah siswa per rombongan belajar (rombel) di beberapa SMA Negeri. Meski demikian, pengawasan dan pengecekan ulang data akan terus dilakukan.

"Kemarin, Selasa (9/8), kami sudah rapat dengan para kepala SMA Negeri dan Swasta. Semua sesuai aturan rombel. Tidak ada penambahan kuota. Namun, kami akan terus melakukan pengecekan data di lapangan," ujar Kadisdikpora Kota Cimahi Tata Wikanta, Rabu (10/8).

Sebelumnya, dari salah seorang sumber di lingkaran dalam Disdikpora, diperoleh data perihal beberapa SMA Negeri di Kota Cimahi yang secara sengaja melebihkan jumlah murid pada setiap rombel dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran ini. Kata sumber tersebut, praktik penambahan kuota secara ilegal ini berlangsung setiap tahun. "Banyak yang main titipan. Satu kursi tambahan bisa dihargai hibgga Rp 8 juta," ujarnya.

Dalam petunjuk teknis PPDB keluaran Disdikpora ditetapkan kuota 360 peserta didik baru bagi empat SMA Negeri, yakni SMAN 1, 3, 5, dan 6. Kuota untuk SMAN 4 ditetapkan 400 peserta didik, sementara untuk SMAN 2 sebanyak 288 peserta didik. "Mengacu juknis tersebut, setiap rombel mestinya hanya terdiri dari 36 murid. Tapi di lapangan, ada yang menerima hingga 40 murid atau bahkan 44 murid," kata sumber tersebut.

Wakasek Bidang Humas SMAN 3 Nelly Krisdiyana, saat dikonfirmasi, mengungkapkan, jumlah murid kelas X pada setiap rombel di sekolahnya memang lebih dari 36 orang. Hal ini disebabkan, dari 10 kelas yang dibuka saat pendaftaran, baru 9 kelas yang bisa digunakan. "Satu kelas masih dalam tahap penyelesaian pembangunan. Murid-murid kelas tersebut dibagi-bagi ke sembilan kelas yang lain. Nanti kalau sudah beres pembangunan, kembali dijadikan 10 kelas. Kami tidak menambah kuota. Semua sesuai aturan," tuturnya.

Anggota Komisi 4 DPRD Kota Cimahi Enang Sahri Lukmansyah mengungkapkan, sejak jauh-jauh hari Dewan mengingatkan Disdikpora dan para kepala sekolah untuk patuh pada aturan pembatasan rombel. Salah satu pertimbangan adalah mencegah kolapsnya SMA-SMA Swasta. "Jumlah peserta didik baru semua SMA Swasta terus anjlok. Selain karena daya pikat SMK yang banyak dipromosikan Pemerintah, jika SMA Negeri terbukti menggemukkan rombel, itu jadi penyebab juga. Mestinya hal seperti ini dihindari," ujarnya.

Meski belum menerima pengaduan langsung dari masyarakat dan belum melakukan pengecekan langsung ke lapangan, Enang memastikan Komisi 4 akan terus mengawal persoalan ini. "Pekan depan kami jadwalkan pemanggilan Disdikpora untuk mengklarifikasi banyak hal, termasuk persoalan penggemukan rombel ini," tuturnya.

Wakasek Kesiswaan SMA Pasundan I Dadang Hidayat menuturkan, anjloknya jumlah siswa baru di SMA Swasta demikian terasa. Tahun ajaran ini sekolahnya hanya menerima 99 siswa yang terbagi dalam tiga kelas. Padahal tahun sebelumnya, jumlah siswa baru mencapai 200 siswa lebih yang terbagi dalam lima kelas. "Sekarang persaingan sudah tidak fair. Yang pinter masuk negeri, yang punya duit bisa memanfaatkan jalur prestasi. Kami dapat sisanya saja. Bener-bener sisanya," katanya
Share:

Karyawan Dipastikan Tetap Terima THR Gudang Matahari Terbakar

udang penyimpanan kapas dan sweter siap ekspor milik PT Matahari Sentosa Jaya No. 42, Jln. Joyodikromo Kp. Hujung RT 09/RW 07 Kel. Utama. Kec. Cimahi Selatan, pada Kamis (11/8) dini hari WIB habis diamuk si jago merah. Diperkirakan jumlah kerugian di atas Rp 1 miliar.

Dalam kejadian tersebut, titik api diperkirakan mulai muncul pukul 23.30 WIB. Sebelum memanggil petugas pemadam kebakaran, pegawai pabrik berusaha memadamkan api dengan menggunakan mobil damkar yang ada di pabrik serta water cannon.

Tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena amukan api semakin membesar. Upaya pemadaman dilakukan gabungan damkar dari KBB, Kota Bandung dan Kab. Bandung dengan total 20 unit mobil damkar. Masing-masing Kota Cimahi sebanyak 9 unit, Kab. Bandung (4 unit), Kota Bandung (2 unit), KBB (2 unit), Kahatex (2 unit), PT Matahari (1), dan 5 unit water cannon.

"Petugas damkar tiba di lokasi sekitar pukul 23.45 WIB tetapi api sulit dijinakkan dan terus membesar. Puncaknya sekitar pukul 12.15 WIB," kata komandan damkar, Aguswara.

Pukul 05.00 WIB kobaran api mulai mengecil dan mulai dijinakkan sekitar pukul 07.00 WIB. Hingga pukul 08.30 WIB petugas masih melakukan pemadaman karena dikhawatirkan masih tersisa bara api di beberapa titik. Semua material di dalam gudang merupakan bahan yang mudah terbakar yaitu kapas dan benang.

Selain melalap seisi gudang, bangunan seluas lebih dari 500 m2 nyaris tak bersisa dan tinggal puing-puing. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Karyawan gudang sebanyak 250 orang yang bekerja di lokasi yang bersebelahan berhasil menyelamatkan diri dan tidak ada yang terkurung di dalam.

Kepala Keamanan PT Matahari Sentosa Jaya, Dadang Kusmana menyampaikan, kebakaran pertama kali diketahui oleh karyawannya, Yuli. "Saya mendapatkan kabar kebakaran dari Yuli yang bertugas malam. Menurut laporan Yuli, titik api diduga akibat arus pendek listrik dari panel. Saat itu, Yuli sedang mengecek rutin semua ruangan termasuk gudang. Pada pukul 23.30 WIB, tampak titik api yang berkobar sangat cepat karena gudang berisi bahan-bahan mudah terbakar," jelasnya.

Tetap terima THR

Sementara itu, Kepala Bagian Personalia, Sudarsono menyebutkan jumlah karyawan yang bekerja di bagian gudang sebanyak 500 orang terbagi ke dalam sif pagi dan malam. "Karyawan yang sif malam dipulangkan begitu kejadian kebakaran, sedangkan yang masuk pagi tetap bekerja karena yang terbakar hanya gudang," kata Sudarsono.

Kendati perusahaan mengalami kerugian cukup besar, Sudarsono meyakinkan tidak akan memengaruhi pembayaran tunjangan hari raya (THR) pada 25 Agustus nanti. "Jumlah karyawan 4.000 orang. Dengan musibah ini karyawan tidak perlu khawatir, THR tetap dibagikan pada 25 Agustus," ungkapnya.

Ia pun menyakinkan, perusahan terbesar di Kota Cimahi ini pun tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). "Kami tegaskan, musibah ini tidak akan sampai membuat karyawan di-PHK," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT Matahari, Widodo (37) mewakili karyawan lainnya mengaku prihatin, apalagi musibah tersebut menjelang hari raya. "Beruntung musibah kebakaran tidak merembet ke bangunan lainnya, termasuk permukiman warga yang berdekatan dengan pabrik," ujarnya.

Sementara itu, Polres Cimahi baru memasang police line sekitar pukul 09.00 WIB. Kapolres Cimahi, AKBP Rudy Herianto Adi Nugroho melalui Kasat Reskrim, AKP Ahmad Zubair, menyampaikan, police line dipasang setelah tidak ada titik api di sekitar lokasi.

"Sampai saat ini tiga karyawan yang telah dimintai keterangan. Sedangkan penyebabnya masih dalam penyelidikan bersama Puslabfor Mabes Polri," kata Zubair.
Share:

Baru Setahun Diperbaiki Jalan Kerkoff Rusak Lagi

Akibat terus-menerus dilalui kendaraan berat, beberapa titik ruas Jalan Kerkoff yang baru satu tahun diperbaiki mulai kembali retak. Padahal, umumnya jalan beton bisa bertahan hingga 5 tahun.

Rusaknya kembali Jln. Kerkoff tersebut turut disesalkan Ketua Komisi I DPRD Kota Cimahi, Aida Cakrawati. Aida berharap kondisi tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Pasalnya, selama ini biaya pembangunan dan pemeliharaannya ditanggung APBD.

"Banyak kendaraan truk bertonase berat yang melewati Jln. Kerkoff. Hal itulah yang menyebabkan Jln. Kerkoff sepanjang 5 km di beberapa titik kembali rusak. Padahal tidak ada kontribusi dari pengguna jalan khususnya pengusaha terhadap jalan itu. Selama ini pembangunan serta pemeliharaannya menggunakan dana APBD, soalnya jalan itu masuknya jalan Kota Cimahi, bukan jalan provinsi" ujar Aida kepada wartawan, Rabu (10/8).

Diakui Aida, berdasarkan informasi yang diperolehnya kapasitas tonase Jln. Kerkoff hanya sekitar 5 ton, sedangkan kendaraan besar yang melintasi jalan tersebut muatannya bisa melebihi 10 ton. Truk-truk yang melintasi jalan yang menghubungkan Kota Cimahi dengan kawasan industri Kabupaten Bandung Barat itu bermuatan batu bara.

"Untuk memperbaiki jalan tersebut tidaklah mudah. Dulu butuh waktu lama untuk membeton jalan tersebut. Tapi kini baru satu tahun jalan tersebut sudah rusak lagi. Ini karena kendaraan yang melintas melebihi tonase yang seharusnya. Tentu saja merugikan masyarakat. Sebab, rusaknya jalan membuat Jln. Kerkoff selalu macet," tuturnya.

Aturan baru

Kebijakan jalan berbayar diharapkan menjadi aturan baru dalam rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai pelayanan perhubungan Kota Cimahi yang kini tengah dibahas dalam Pansus X. Tapi diakuinya, pihaknya belum menemukan cantolan hukum yang tepat untuk masalah Jln. Kerkoff.

"Dalam raperda pelayanan perhubungan memang sedang kami bahas juga. Namun kami belum menemukan payung hukum yang tepat untuk kebijakan Jln. Kerkoff," tuturnya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Wawan Herawan menilai akan sulit menerapkan kebijakan tersebut dalam Perda Pelayanan Perhubungan yang saat ini tengah dibahas DPRD Kota Cimahi. Mengingat cantolan hukum berupa Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menyebutkan adanya kewenangan menarik bayaran dari pengguna jalan.

Meski demikian, pihaknya tidak menyangkal kalau kerusakan Jln. Kerkoff terjadi akibat tonase kendaraan yang melebihi ambang batas. Untuk menekan tingkat kerusakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memasang rambu-rambu lalu lintas berupa batasan tonase bagi kendaraan yang melintasi Jln. Kerkoff.
Share:

Pabrik Pakaian PT Matahari Dilalap Api

Bandung - Pabrik pakaian PT Matahari Duta Warna di Jalan Jayadikromo, Kampung Hujung, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, ludes dilalap api, Kamis, 11 Agustus 2011, pukul 00.15.

Hingga saat ini penyebab kebakaran dan adanya korban jiwa belum diketahui. Namun kerugian material diduga mencapai miliaran rupiah.

Salah satu saksi, Yuli, mengatakan peristiwa diketahui terjadi sekitar pukul 00.15 WIB. "Saya melihat api membumbung dari arah panel listrik di dekat gudang," ujarnya di lokasi kejadian, Kamis, 11 Agustus 2011.

Menurut Yuli, sebagian pekerja sudah selesai bekerja dan pulang sekitar pukul 23.00. Meskipun begitu, masih ada sebagian pekerja yang sedang menaikkan barang ke kontainer. "Karena api sudah besar, saya langsung memberi tahu kawan-kawan untuk keluar dulu dari pabrik," tandas karyawati berusia 30-an tahun ini.

Petugas pengamanan, Irjang, mengatakan bahwa yang diamuk api adalah gudang PT Matahari Duta Warna yang memproduksi pakaian berupa kaus kaki, sarung tangan, dan sweater untuk ekspor. Sedikitnya, kata dia, tiga gudang terbakar.

"Api cepat membesar karena tiupan angin kencang," katanya. "Beberapa pegawai sempat syok dan terjatuh saat berlarian keluar dari pabrik karena panik," imbuh Irjang.

Pantauan Tempo, hingga pukul 02.00 dini hari, upaya pemadaman masih terus dilakukan. Sejumlah mobil pemadam kebakaran gabungan dari Kota Cimahi dan sekitarnya tampak bergantian keluar-masuk lokasi kejadian jalan yang lebarnya cuma untuk dua mobil.

Sementara itu, saat pemadaman dilakukan, angin terasa cukup kencang berembus. Selain akibat tiupan angin, api cepat membesar karena menyambar bahan yang mudah terbakar di dalam pabrik. Peristiwa ini menjadi tontonan ratusan warga sekitar pabrik anak perusahaan PT Matahari Sentosa Jaya ini.
Share:

Harga Naik, Toko Emas Sepi

Memasuki puasa hari ke-11, harga emas di Kota Cimahi mengalami kenaikan. Di beberapa toko emas yang ada di Jln. Gandawijaya, Kota Cimahi, emas dijual pada kisaran Rp 360 ribu hingga Rp 370 ribu. Hal tersebut berbeda dengan dua hari lalu yang harganya berkisar Rp 320 ribu.

Berdasarkan pemantauan "GM" di lapangan, terlihat sebagian besar toko emas masih minim pembeli. Diakui salah seorang karyawan toko, Siti (48), sejak harga emas mencapai angka di atas Rp 300 ribu, toko emas jadi sepi pembeli. Sepinya jual-beli emas ini diperkirakan karena belum turunnya tunjangan hari raya (THR) para pekerja di Cimahi.

"Pembelinya memang masih kurang. Itu bisa saja dampak dari kenaikan harga emas yang terjadi belakangan ini. Tapi biasanya memang pembeli mulai memburu emas ketika mereka telah dapat THR. Jadi bisa saja jumlah pembeli ini mulai meningkat ketika THR sudah turun," kata Siti, salah seorang karyawan Toko Mas Macan di Jln. Gandawijaya, Cimahi, Jumat (12/8).

Diperkirakan kenaikan harga bisa saja kembali terjadi mendekati Lebaran nanti. Meski demikian, Siti berharap harga emas ini tidak akan naik lagi. Alasannya agar masyarakat bisa kembali membeli perhiasan emas.

"Kemungkinan untuk naik lagi sih ada, tapi tidak tahu kapan atau berapa. Tapi kami sih berharap harganya tetap seperti hari ini (Jumat, red). Soalnya kalau harganya naik terus, mungkin pembeli juga akan berpikir ulang untuk membeli emas. Kecuali bagi mereka yang punya uang lebih, kenaikan harga bukan masalah," tutur Siti.

Hal serupa juga terjadi pada pedagang jual beli emas yang ada di pinggir jalan, di sepanjang Jln. Gandawijaya. Walaupun harga emas sedang naik, namun masyarakat yang menjual emas tetap saja tidak mengalami peningkatan. Diakuinya, dalam satu hari hanya ada satu atau dua orang saja yang menjual emasnya.

"Biasanya sih emas yang dijual yang umurnya cukup lama. Jadi, penjual biasanya lebih memilih untuk menjual emasnya pada saya ketimbang menjualnya di toko dia membeli. Sebab, kalau dijual pada saya maka harganya akan disesuaikan dengan harga emas saat ini," tutur Erpis (53).

Hingga saat ini, kata Erpis, belum ada warga yang menjual emasnya di bulan Ramadan. Tapi memang berdasarkan tahun sebelumnya, orang yang menjual emas tidak pernah mengalami peningkatan signifikan ketika menjelang Lebaran.

"Tahun lalu juga peningkatannya tidak terlalu besar, biasa-biasa saja," kata Erpis.
Share:

Trafik Peristiwa Lainnya Polres Cimahi Tetapkan 94 Titik Keamanan Mudik

Polres Cimahi, Jawa Barat, menyiapkan 94 titik pantauan dan mengerahkan 770 personel untuk menjaga keamanan pada saat arus mudik dan balik lebaran Idul Fitri 1432 H.

"Pos pengamanan itu disiagakan pada daerah yang dikategorikan sebagai titik kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dari mulai H-7 hingga H+7 lebaran," kata Kapolres Cimahi, AKBP Rudy Heryanto Adi Nugroho, Jumat (12/8).

Ia menyatakan beberapa daerah yang akan dibangun pos pengamanan ada di Padalarang, Cipatat, Cikalong Wetan, Cibeureum dan Lembang. Sedangkan jumlah personil sebanyak itu berasal dari Polres Cimahi dan Polda Jabar.

Kasatlantas AKP Dadang Gunawan menjelaskan, untuk mengantisipasi padatnya arus lalulintas pada saat jelang mudik lebaran, jajaran Polres Cimahi melakukan penataan sejumlah ruas jalan utama yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.

"Tentu saja, dalam upaya merekayasa jalan ini kami bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dari kedua wilayah. Kita telah mencoba di pertigaan Tagog Padalarang, ternyata tidak semua instansi dapat bekerja sama dengan baik. Pada saat pelaksanaan ternyata pasar masih mengambil badan jalan," ujarnya.

Dikatakan Dadang, wilayah Lembang menjadi titik perhatian utama kepadatan lalu lintas. Hal itu karena kota wisata dan rekreasi alam di bagian utara Bandung itu menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat yang akan berlibur pasca-Idul Fitri.

"Upaya rekayasa jalan di Kecamatan Lembang akan menjadi solusi terbaik bagi kami dalam mengatasi kepadatan kendaraan di wilayah tujuan wisata tersebut. Dan upaya ini telah terbukti efektif dalam mengatasinya," katanya.
Share:

Pemkot Harus Bantu, SD Juara Bakal Ditutup

Belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB), sekolah untuk anak kaum duafa terancam ditutup. Sejak berdiri pada 2008, proses pembuatan IMB Sekolah Dasar (SD) Juara di Gg. Mesjid Jln. Melong Raya Kompleks Cijerah II Blok 2, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ini masih belum beres.

Anggota DPRD Kota Cimahi, Ike Hikmawati mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi belum bisa mengeluarkan IMB karena sekolah tersebut berdiri di atas aset daerah yang belum jelas kepemilikannya.

"Tapi Pemkot Cimahi harus mendorong agar SD Juara ini segera mendapatkan IMB. Pasalnya, SD tersebut sudah memberikan kontribusi prestasi yang cukup bagus terhadap Pemkot Cimahi. Selain itu, SD tersebut sudah membantu Pemkot Cimahi dalam mengurusi anak yatim dan telantar yang seharusnya dipelihara negara," tegas Ike kepada wartawan, Jumat (12/8).

Sejauh ini, kata Ike, Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Cimahi sudah melakukan upaya dengan menindaklanjuti permohonan pengajuan SD yang biaya sekolahnya gratis itu supaya segera memiliki legalitas formal.

"Permasalahannya ada di aset daerah. Sekolah tersebut harus segera memiliki legalitas formal. Untuk itu, Pemkot Cimahi harus segera keluarkan IMB sekolah itu," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SD Juara, Ivan Supangat mengatakan, SD yang dipimpinnya itu merupakan sekolah binaan dari Rumah Zakat. Walaupun SD Juara belum memiliki legalitas formal, tetapi saat peresmiannya dihadiri langsung oleh Wali Kota Cimahi, Itoc Tochija.

"Itu bukti Pemkot Cimahi mendukung SD Juara. Artinya hubungan kami dengan Pemkot Cimahi sangat baik dan tidak ada masalah. Sebab, sekolah ini khusus untuk menampung murid dari kalangan keluarga menengah ke bawah atau mustahik," jelasnya kepada wartawan.

Diakui Ivan, untuk mengurus IMB pihaknya telah berulang kali mengajukan permohonan izin ke kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PPTSP). Namun, proses tersebut terhambat karena sering berganti kepala sekolah.

"Tapi terakhir saya cek kembali katanya IMB segera keluar dalam waktu dekat ini. Sekarang ini kami sedang menunggu kabar lagi," ungkap Ivan.

Dijelaskannya, saat ini murid yang ada di SD Juara berjumlah 143 orang. Seluruh murid yang datang dari kalangan kurang mampu itu sekolah secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Seluruh siswa tidak mampu di Cimahi bisa sekolah di situ asalkan dianggap memenuhi kriteria miskin yang telah ditentukan.

Walaupun datang dari keluarga yang kekurangan, sambung Ivan, tapi pada umumnya siswa yang belajar di SD tersebut mampu menorehkan prestasi luar biasa meskipun tidak sedikit dari mereka berasal dari jalanan.
Share:

Edarkan Uang Palsu, PNS Cimahi Dibekuk Polisi

Seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS), AKW (51), diciduk Polsek Ujungberung Bandung, Jawa Barat karena terlibat mengedarkan uang palsu (Upal).
AKW adalah PNS yang bertugas di Pemerintah Kota Cimahi. Dia ditangkap bersama dua orang rekannya, YS(45) dan E (90).

Tiga pelaku pengedar Upal diduga sering beraksi di wilayah Bandung Timur. Barang bukti yang disita polisi berupa 96 lembar upal pecahan Rp 50 ribu.

Komplotan pengedar upal ini berhasil ditangkap ketika salah satu tersangka, YS, membeli sebungkus roti di sebuah toko di kawasan Ujungberung.

YS membeli roti seharga Rp10 ribu dengan Upal Rp50 ribu. Namun, si pemilik warung tidak mempunyai uang kembalian sehingga dia menukarkan uang Rp50 ribu milik YS ke toko mainan di lokasi yang sama.

"Pemilk toko mainan curiga karena ukuran uang lebih kecil dari aslinya," kata Kapolsek Ujungberung, Kompol Kelik Sukadi di Mapolsek Ujungberung, Jalan AH Nasution, Kota Bandung, Jumat (12/8/2011).

Ketika menunggu kembalian, tidak jauh dari YS ada petugas Unit Reskrim Polsek Ujungberung yang tengah patroli. Melihat gerak-gerik YS yang mencurigakan, polisi pun mengeledahnya.

Dari YS, lanjut Kelik, petugas menemukan enam lembar upal pecahan Rp 50 ribu. Saat ditelusuri ke rumah tersangka di Selanjutnya di kontrakan tersangka di Gedebage, Bandung, polisi juga menemukan 90 lembar upal pecahan Rp 50 ribu.

"Dia mengaku dapat upal dari AKW (oknum PNS) sebanyak 100 lembar pecahan Rp 50 ribu. Kami lalu mendatangi rumah AHI di kawasan Cijambe. Pria itu mengaku," ungkap Kelik.

Ternyata, lanjutnya, AKW mendapat Upal dari seorang dukun pengganda uang asal Garut, E. Kelik menuturkan, E mengaku bekerjasama dengan pria berinisial MUL yang kini masih buron. "E mengedarkan upal bila ada pesanan," jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, untuk meyakinkan pembeli, E memengaruhi pasiennya dengan mengatakan bahwa uang itu dari dana revolusi yang tidak dikeluarkan Bank Indonesia.

Harga Upal yang ditawarkan itu satu berbanding dua. Jadi, uang asli Rp 1 juta bisa membeli Upal senilai Rp 2 juta. Diduga, sindikat pengedar Upal ini sudah mengedarkan upal sekira Rp 3 juta.

Atas perbuatan itu, ketiga tersangka dijerat Pasal 245 KUHPidana tentang mengedarkan uang palsu. Ancamannya dia atas lima tahun penjara.
Share:

Kamis, 11 Agustus 2011

Gudang Rajut di Cimahi Ludes Terbakar

Sebuah gudang rajut di kawasan Leuwigajah, ludes terbakar, Kamis (11/8/2011) dinihari. Gudang yang terletak di Jalan Joyodikromo 42 RT 09/07 Kelurahan Utama, Kota Cimahi, merupakan gudang bahan baku kapas milik PT Matahari Sentosa Jaya Divisi Sweater yang memproduksi pakaian sweater dan kain rajut lainnya berupa topi dan kaos kaki.

Menurut keterangan beberapa saksi mata yang dihimpun tribunjabar.co.id, peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 00.00. Seorang karyawan bernama Yuli yang bertugas sebagai piket jaga di Divisi Sweater mengatakan, saat itu dia melihat secara tiba-tiba ada bunyi letupan-letupan di dalam gudang yang disertai kobaran api yang terlihat semakin membesar.

"Saat itu Saudari Yuli, yang kebetulan sedang bertugas mengawas, melihat ada kobaran api. Dia langsung menghubungi beberapa rekan lain dan termasuk saya," terang Dadang Kusmana, Koordinator Satpam kepada wartawan di lokasi kejadian, Kamis subuh tadi.

Sejauh ini, belum diketahui penyebab pasti yang menjadi pemicu kobaran api. Namun menurut Dadang, dugaan sementara adalah karena adanya arus pendek di bagian gudang.

Pantauan Tribun, api yang melumat bagian gudang PT Matahari Sentosa Jaya berkobar hingga lebih dari tujuh jam lamanya. Hingga pukul 07.30, kobaran api mulai mengecil dan mulai bisa dikuasai petugas pemadam kebakaran yang terpaksa harus berjibaku keras dengan mengerahkan lebih dari 20 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. (*)

Share:

Sekolah Swasta di Ambang Bangkrut

Sejumlah sekolah swasta di Kota Cimahi terancam gulung tikar, karena semakin menyusutnya jumlah siswa yang masuk setiap tahunnya. Dari data yang dihimpun "GM", berdasarkan petunjuk teknik (juknis) Nomor 422/1505 a/Disdikpora, jumlah peserta didik kelas X dalam satu rombongan belajar maksimal 40 orang.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun jumlah siswa di SMA swasta, seperti SMA Pasundan 1, di Jln. Terusan, jumlah siswa dari tahun ke tahun mengalami penyusutan. Padahal SMA Pasundan 1 statusnya akreditasi A.

Pembantu Kepala Sekolah (PKS) Bidang Kesiswaan Dadang Hidayat mengakui tahun ke tahun minat masyarakat menyekolahkan anaknya di SMA Pasundan 1 terus berkurang. Pada tahun 2009, jumlah rombel di SMA Pasundan 1 sebanyak 10 kelas. Pada 2010 mengalami penurunan menjadi 5 kelas dan 2011 menjadi 3 kelas dengan jumlah siswa setiap kelasnya 33 siswa.

"Sebenarnya dijadikan dua kelas juga memungkinkan, tetapi demi menjaga kewibawaan sekolah maka dijadikan 3 kelas masing-masing 33 murid," kata Dadang.

Ia menyebutkan, tidak hanya di Pasundan 1, kondisi sama dialami sekolah swasta lainnya, seperti SMA Pasundan 3 dari 7 kelas menjadi 3 kelas. "Penyusutan jumlah siswa di SMA swasta diduga karena masyarakat lebih tertarik menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri dan SMK. Kemudian, di sekolah negeri sekarang ini jumlah muridnya melebihi batas maksimal dan ada pula yang menambah rombel dari 9 rombel menjadi 10 rombel," ujarnya.

Dadang menilai saat ini minat masyarakat sangat besar untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. "Padahal kami sudah habishabisan promosi tetapi tetap saja, jumlah murid yang mendaftar lebih sepi dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Apalagi sekolah negeri juga menerima 10 persen siswa melalui jalur prestasi yang menurut saya jalur prestasi tersebut masih abu-abu dan harus dipertanyakan," tambahnya.

Menggelembung

Penggelembungan jumlah siswa di SMA negeri diprediksi banyaknya siswa yang masuk melalui jalur prestasi maupun "jalur belakang" dengan sistem jual beli kursi. Seperti yang disampaikan anggota Komisi IV, H. Enang Sahri di DPRD Kota Cimahi, Rabu (10/8).

"Kami sudah menerima laporan dari sekolah swasta dan telah mengumpulkan kepala sekolah dan mengingatkan mengenai rombel maksimalnya 360 siswa. Hal ini untuk menghindari agar sekolah swasta tidak kolaps. Tetapi tetap saja pada kenyataanya sekolah swasta banyak yang kekurangan siswa sedangkan SMA negeri jumlah siswa melebihi aturan. Banyak pula yang menyekolahkan anaknya ke SMK karena mengarahkan anaknya untuk jadi wiraswastawan maupun karyawan dan ini yang harus diselidiki, " paparnya.

Mengenai dugaan masuk SMAN melalui jalur belakang, Enang mengaku belum mendapatkan laporan secara resmi baru sebatas obrolan dengan masyarakat secara non formal Seperti diketahui jumlah SMAN di Cimahi sebanyak 6 SMA dan 1 MAN, sedangkan jumlah SMA swasta di Cimahi tercatat 10 sekalah dan 6 MA.

Menyikapi kurangnya siswa di SMA swasta dan jumlah peserta didik di SMAN yang melebihi kuota, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Cimahi, Tata Wikanta menjelaskan, berbicara mengenai sekolah dan jumlah muridnya, diserahkan kembali pada masyarakat. Karena mereka yang menilai kualitas sekolah yang dipilih.

"Kita berbicara mutu pendidikan. Kalau ada kekuarangan murid di sekolah swasta bukan berarti ada penggelembungan siswa di SMA negeri, karena saat ini banyak masyarakat yang memilih bersekolah di SMK. Untuk itu kami akan melakukan pengecekan kembali dan evaluasi mengenai jumlah murid di swasta dan di SMA negeri," kata Tata.
Share:

Komisi I Rekomendasikan Segel Minimarket Nakal

Ketua Komisi I DPRD Kota Cimahi, Aida Cakrawati merekomendasikan penyegelan sementara minimarket yang masih "nakal". Menurutnya, penyegelan sementara sebagai shock theraphybagi pengusaha.

"Penyegelan sementara ini dilakukan setelah upaya persuasif yang dilakukan pihak terkait tidak menunjukkan hasil positif. Apalagi masih ada pengusaha yang tidak menghiraukan panggilan untuk sidang tipiring. Itu artinya pengusaha masih membandel. Jadi tidak ada salahnya untuk melakukan penyegelan sementara terhadap minimarket itu," tegas Aida ditemui di Gedung DPRD Kota Cimahi, Kamis (10/8).

Respons negatif yang ditunjukkan pengelola minimarket terlihat dari tidak adanya itikad baik mengurus perizinan, sementara mereka tetap membuka usahanya seperti biasa. Bahkan, minimarket yang jam operasionalnya hingga 24 jam tetap saja marak, padahal nyata-nyata yang mereka lakukan melanggar peraturan daerah (perda). "Segel sementara sepertinya menjadi solusinya," tegasnya.

Aida menjelaskan, dalam Perda No. 1 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Modern disebutkan dengan jelas bahwa jam operasional yang diperkenankan bagi pasar modern adalah pukul 09.00 WIB hingga 22.00 WIB. Namun, kenyataannya masih ada minimarket yang buka 24 jam nonstop.

Hanya satu

Sementara itu, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian (Diskopindagtan) kembali memanggil dua pengusaha minimarket yang masih membuka usahanya hingga 24 jam. Dari dua yang dipanggil, baru satu minimarket yang memenuhi panggilan.

Kabid Industri, Perdagangan, dan Pariwisata (Indagpar) Diskopindagtan, Dadan Darmawan mengatakan, pemanggilan setelah pihaknya melakukan monitoring serta inspeksi mendadak ke sejumlah minimarket yang masih buka di luar jam usaha yang telah ditentukan.

"Kami menemukan ada 7 minimarket di sepanjang Jln. Amir Machmud yang masih buka selama 24 jam. Kami sempat melakukan sidak dan melakukan berita acara terhadap minimarket tersebut. Namun, ternyata ada dua minimarket yang masih membuka usaha 24 jam, sehingga kami melakukan pemanggilan," ujarnya, Rabu (9/8)
Share:

Selama Kurun Waktu 10 Tahun 12.000 Karyawan Di-PHK

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Cimahi mencatat sekitar 12 ribu karyawan di Kota Cimahi terpaksa dirumahkan. Hal itu terjadi akibat 60 perusahaan yang gulung tikar dan dipailitkan. Sebagian besar perusahan gulung tikar karena diduga mengalami krisis keuangan, sehingga dinilai tidak bisa menjalankan roda bisnisnya.

Kepala Disnakertrans Kota Cimahi, Efi Akhmad Hanafiah mengatakan, untuk periode tahun 2011 ini belum ada perusahaan yang dinyatakan pailit akibat krisis keuangan. Tahun ini, pihaknya hanya menerima laporan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan sejumlah perusahaan terhadap karyawannya. Mengenai hal tersebut, Efi mengatakan saat ini pihaknya sedang mendalami permasalahannya sebelum mencari solusi terbaik.

"Tahun ini hanya ada laporan mengenai PHK yang dilakukan sepihak oleh perusahaan terhadap karyawannya. Saat ini hal itu sedang kami perdalam," ujar Efi kepada wartawan, Kamis (10/8).

Efi menegaskan, jika nantinya hasil pendalaman yang dilakukan ditemukan ada perusahaan yang terbukti melakukan PHK secara sepihak, maka pihaknya tidak akan segan untuk memberikan sanksi tegas. Sebab, PHK sepihak ini bisa mengakibatkan keruhnya suasana iklim usaha yang saat ini kondisinya cukup kondusif.

"Walaupun ada sejumlah laporan tentang PHK sepihak yang masuk, namun karyawan yang di-PHK sepihak itu jumlahnya kurang dari 10 orang. Tapi tetap hal ini akan kami perdalam," tegasnya.

Pelatihan

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kota Cimahi, M. Romli mengaku pihaknya telah memberikan berbagai keterampilan kewirausaan agar karyawan yang dirumahkan mampu hidup mandiri. "Jadi mereka yang dirumahkan itu sudah memiliki bekal untuk melangsungkan hidup dengan keterampilan yang didapat. Tinggal bagaimana cara mereka melaksanakannya," kata Romli.

Walau sempat dibayangi oleh karyawan yang dirumahkan, namun ternyata sejak 2010 lalu jumlah pekerja yang terserap di sektor industri terus mengalami peningkatan. Romli menyebutkan pada tahun 2009 jumlah karyawan pabrik yang ada di Kota Cimahi ada sekitar 71.265 orang. Namun, pada tahun 2010 jumlah tersebut berubah menjadi 73.461 orang.

"Itu berarti selama kurun waktu satu tahun ada peningkatan jumlah pekerja sebanyak 2.196 orang. Kenaikan jumlah pekerja ini diperkirakan karena daya serap perusahaan yang meningkat sebagai dampak dari kenaikan produksi. Saking banyaknya kenaikan produksi hingga membuat beberapa perusahaan terpaksa mengambil tenaga kerja dari luar Kota Cimahi," tuturnya.

Pihaknya berharap dengen memberlakukan upah minimum kota (UMK) sebesar Rp 1.172.485, dunia ketenagakerjaan di Kota Cimahi bisa semakin kondusif. Dengan begitu akan semakin banyak investor yang menanamkan investasinya di Kota Cimahi.
Share:

Cimahi Incar Penghargaan Adi Upaya Puritama

Kota Cimahi berpeluang menyabet penghargaan Adi Upaya Puritama yang ketiga kalinya secara berturut-turut untuk kategori kota sedang. Salah satu indikator penilaian penghargaan di bidang penataan permukiman ini adalah, penataan permukiman penduduk dengan pola permukiman vertikal. Selain Kota Cimahi, dua daerah lainnya di Jawa Barat yang juga sedang dalam penilaian yaitu Kota Bandung dan Kab. Bandung.

Anggota tim penilai dan verifikasi Adi Upaya Puritama, Iskandar menilai, sebagai kota yang pernah dua kali menyandang penghargaan, semestinya Cimahi lebih matang dalam segala persiapan. Sehingga peluang untuk menyandang Adi Upaya Puritama lebih besar dibandingkan kota lainnya.

"Cimahi telah dua kali mendapatkan penghargaan Adi Upata Puritama. Bila dilihat dari potensi dan persiapannya, Cimahi berpeluang mendapatkan penghargaan tersebut untuk ketiga kalinya," katanya usai verifikasi di ruang pertemuan wali kota, kantor Pemkot Cimahi, Jln. Rd. Demang Hardjakusumah, Selasa (9/8).

Apabila berhasil menyandang penghargaan serupa untuk yang ketiga kalinya, maka Kota Cimahi akan diajukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat untuk mengikuti lomba dalam penataan permukiman tingkat internasional dalam rangka Hari Habitat Internasional.

Iskandar menjelaskan, indikator dalam penjurian Adi Upaya Puritama di antaranya mengenai rencana strategis daerah, penilaian oleh asosiasi, pengembangan perumahan, kelembagaan, pembiayaan dalam pengembangan perumahan, pemberdayaan untuk kemitraan, dan inovasi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Encep Saepulah menyebutkan, target Kota Cimahi tahun ini harus menjadi yang terbaik. "Dari data yang disampaikan, sudah memungkinkan untuk menjadi yang terbaik, tinggal realisasinya di lapangan. Selain melihat di lapangan, kami akan melakukan ekspos di kantor Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta," katanya.

Dalam mencapai target tersebut beberapa langkah pembenahan permukiman dilakukan lewat inovasi bedah rumah, perbaikan drainase, memiliki masterplan sanitasi serta pola pemukiman vertikal terkait laju pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi. (B.109)**
Share:

SIM Keliling di Jalan Dayang Sumbi dan Alun-alun CImahi

Kendaraan khusus Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung hari ini akan melayani masyarakat di kawasan Jalan Dayang Sumbi, Dago, Bandung.

Masyarakat Kota Bandung yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) roda dua maupun empat bisa mendatangi lokasi ini.

Meskipun layanan SIM Keliling dibuka mulai pukul 09.00, namun ada baiknya datang lebih pagi. Pasalnya, selama Bulan Ramadan, hanya 100 formulir yang dibagikan.

SIM Keliling ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan C. Adapun persyaratan untuk memperpanjang SIM ini, adalah membawa SIM asli yang diterbitkan oleh Satlantas Polrestabes Bandung (yang masa berlakunya telah habis kurang dari satu tahun) dan membawa KTP yang dikeluarkan dari Kotamadya Bandung (resi KTP dan KK jika KTP habis masa berlakunya)

Sedangkan biaya perpanjangan SIM A adalah Rp 135 ribu dan SIM C Rp 130 ribu.

Masyarakat pemohon yang membutuhkan informasi lengkap tentang SIM, atau SIM Keliling ini bisa menghubungi bagian informasi di 022 70014885 dan 022 4203505

Sedangkan, bagi warga yang berada di kawasan Cimahi dan sekitarnya, SIM Keliling Polres Kota Cimahi hari ini berada di Alun-alun Cimahi.

Sama halnya dengan di Kota Bandung, perpanjangan SIM ini khusus untuk SIM A dan SIM C. Layanan dibuka mulai pukul 09.00. Persyaratan pemohon tak jauh berbeda dengan yang di Kota Bandung, menyertakan KTP yang masih berlaku di wilayah Kabupaten Bandung Barat atau Cimahi berikut foto kopinya serta SIM yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Cimahi akan habis masa berlakunya. (dic)
Share:

Selasa, 09 Agustus 2011

Di Indonesia, Santri Ponpes Mencapai 3,65 Juta


Kepala Pusat Pusat Pengembangan Penelitian dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama H. Abdul Jamil mengatakan, jumlah santri pondok pesantren di 33 provinsi di seluruh Indonesia mencapai 3,65 juta yang tersebar di 25 ribu pondok pesantren. "Jumlah tersebut terus bertambahnya setiap tahunnya. Ini merupakan sebuah kemajuan yang patut dibanggakan," katanya seusai pembukaan Musabaqah Fahmi Kubtubit Turats (Mufakat) di Pondok Pesantren (Ponpes) Nahdlatul Wathan Poncor, Lombok Timur, Selasa (19/7).

Ia mengatakan, mutu pendidikan di lingkungan ponpes juga cukup baik. Sebagian ponpes masih menerapkan pendidikan tradisional, namun banyak juga sudah modern, sehingga tidak kalah bersaing dengan pendidikan yang ada di sekolah. Menurut dia, pendidikan di lingkungan ponpes sebagai salah satu ujung tombak dari terselenggaranya pendidikan agama Islam yang baik dan benar sesuai dengan tuntutan agama Islam yang tertuang dalam kitab suci Alquran dan Hadist Nabi SAW.

"Ponpes telah melahirkan tokoh-tokoh Islam yang sukses, sehingga menjadi teladan bagi kita semua, para alumni ponpes tersebut kita harapkan terus mengembangkan Ponpes di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan bahwa pendidikan di ponpes telah diakui," ujarnya.

Ia mengatakan, tidak perlu dibeda-bedakan antara pendidikan di ponpes dam sekolah umum, karena memiliki tujuan yang sama yakni bagaimana menciptakan kader pemimpin masa depan bangsa yang memiliki kepribadian yang luhur. "Sebenarkan kalau dilihat prospek ke depan pendidikan di ponpes memiliki peluang besar untuk mengembangkan pendidikannya dengan membuka berbagai program pendidikan yang diminati banyak orang. Ponpes tidak hanya bertumpu saja pada pendidikan agama," ujarnya.

Sumber: Republika


Informasi Bisnis :


Share:

Pemkot Cimahi Tak Anggarkan Dana THR untuk PNS-nya


Berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS) lainnya, PNS Kota Cimahi tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Idulfitri. Pasalnya Pemkot Cimahi tidak menyiapkan dana khusus dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk THR.

Kabag Humas Pemkot Cimahi, Harjono mengatakan hal ini sudah berlangsung sejak dua tahun lalu. "Secara khusus memang tidak ada anggaran untuk THR bagi PNS di Cimahi. Tidak adanya pemberian THR kepada PNS Kota Cimahi ini sudah berlangsung sejak dua tahun," katanya kepada wartawan, Senin (8/8)

Menurut Harjono, yang ada hanya tunjangan perbaikan pendapatan (TPP) dan honor kegiatan. Namun itu pun sudah diberikan setiap bulan. Mengenai TPP dan honor kegiatan ini, seluruhnya diserahkan kembali pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing. "Jadi tinggal bagaimana SKPD yang bersangkutan mengaturnya," ungkapnya.

Lebih lanjut Harjono memaparkan TPP yang diberikan jumlahnya variatif. Tergantung beban kerja yang dilaksanakan termasuk berapa besaran anggaran yang dikelola tiap SKPD. Misalnya saja bisa jadi kabag humas dengan kabag umum, TPP-nya lebih besar kabag umum karena anggaran yang dikelola lebih banyak. Meskipun sama-sama di sekretariat dengan kesibukan yang sama.

"Kisarannya tergantung, misalnya untuk staf terkecil dari Rp 300 ribu. Namun bagi SKPD lain yang beban kerjanya lebih besar, TPP yang diperoleh untuk golongan yang sama bisa lebih dari Rp 300 ribu," tambahnya.

Meski begitu bukan berarti menjelang hari raya nanti PNS di Pemkot Cimahi tidak mendapatkan apa pun. Sebab pihaknya masih mengenal uang lembur.

Sementara itu, Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Pemkot Cimahi, Richard Nikolas mengatakan, selama ini memang tidak ada istilah THR bagi PNS Kota Cimahi. Disebutkannya, pemberian THR di lingkungan Pemkot Cimahi tidak bisa disamakan dengan sistem pemberian THR seperti di perusahaan swasta lainnya. Pasalnya dalam APBD tidak ada kata yang menyebutkan penyediaan anggaran THR.

Meski begitu bukan berarti Pemkot Cimahi tidak memperhatikan karyawan. Diakuinya, pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk sekitar 6 ribu lebih PNS Kota Cimahi sebagai bentuk partisipasi menjelang Idulfitri.

"Jadi bentuknya bukan tunjangan, melainkan dana partisipasi. Dengan dana partisipasi ini diharapkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat bisa lebih ditingkatkan," tegasnya saat dihubungi wartawan, kemarin.

Informasi Bisnis :


Share:

40.000 Balita Di Cimahi Mendapat Vitamin A


Sekitar 40 ribu anak balita di Kota Cimahi, Senin (8/8), secara serentak mendapatkan vitamin A. Pemberian vitamin A tersebut merupakan program nasional dalam rangka menyehatkan mata anak-anak Indonesia.

Wali Kota Cimahi, H.M. Itoc Tochija berharap, pencanangan pemberian vitamin A pada balita di Cimahi dapat mencapai target selama bulan Agustus.

"Mudah-mudahan vitamin A ini dapat seratus persen diberikan kepada balita di Kota Cimahi. Semoga IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dapat menyelesaikan program vitamin A ini selama Agustus. Karena yang belum diberi vitamin A hari ini (Senin), tetap harus mendapatkannya," kata Itoc di sela-sela kegiatan pemberian vitamin A di RW 6, Kel. Kelurahan Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Senin (8/8).

Itoc berharap, dengan pemberian vitamin A, maka anak-anak di Kota Cimahi sehat dan terhindar dari kebutaan. "Setelah pemberian vitamin A, pemerintah melanjutkan dengan gebyar pemberian imunisasi campak," tambahnya.

Senada dengan Itoc, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi, Hj. Itoc Tochija menyampaikan, vitamin A diberikan kepada balita dari usia 6 bulan sampai 5 tahun. "Diharapkan ibu-ibu dapat membawa anak balitanya ke posyandu atau puskesmas untuk mendapatkan vitamin A ini, karena sangat banyak manfaatnya, terutama untuk ketahanan tubuh," katanya usai memberikan vitamin A kepada 120 anak di Posyandu Teratai, Kel. Citeureup, kemarin.

Menurutnya, jumlah keseluruhan anak yang akan menerima vitamin A sebanyak 40.611 anak. Terdiri atas anak usia 6 bulan sampai 11 bulan sebanyak 5.179 anak dengan warna kapsul biru, sedangkan anak usia 12 bulan hingga 59 bulan sebanyak 35.432 anak dengan warna kapsul merah.

Sementara itu, Kepala Bidang Jaminan Promosi dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cimahi, dr. Fitriani Manan, menyampaikan, vitamin A setiap tahunnya diberikan dua kali pada bulan Februari dan Agustus. "Pada bulan Agustus, pemberian vitamin A disatukan dengan penimbangan balita. Cakupannya 100 persen anak balita di Kota Cimahi," katanya.

Dikatakannya, pemberian vitamin A ini sangat penting mengingat vitamin A tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Vitamin A hanya diperoleh dari makanan atau makanan diversifikasi maupun vitamin dalam bentuk kapsul. Bagi balita, pemberian kapsul vitamin A dapat meningkatkan ketahan tubuh.

"Sehingga jika ada yang tidak datang ke posyandu, petugas kami yang mendatangi anak balita tersebut ke rumahnya masing-masing, sehingga target pemberian vitamin A seratus persen dapat selesai pada bulan Agustus ini," ungkapnya.

Informasi Bisnis :


Share:

Spanduk Dicopot, Anggota DPRD Naik Pitam


Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, Alfian naik pitam setelah spanduk ucapan selamat berpuasa bergambar dirinya dicopot Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cimahi. Alfian mempertanyakan tindakan Satpol PP atas pencopotan tersebut.

"Okelah kalau memang ada larangan untuk tidak memasang spanduk di tempat itu. Tapi, kenapa cuma spanduk milik saya saja yang dicopot, sedangkan spanduk lainnya yang dipasang di tempat yang sama tidak," ungkap Alfian yang ditemui wartawan di Gedung DPRD Kota Cimahi, Senin (8/8).

Atas pencopotan tersebut, secara pribadi Alfian menduga adanya muatan tertentu dari Satpol PP mencabut spanduk miliknya, serta sejumlah tokoh politik lainnya yang ada di Cimahi. Alfian pun mengkritisi kinerja Satpol PP. "Satpol PP jangan hanya bisa mencabut spanduk saja. Masih banyak persoalan besar yang perlu diselesaikan dan ditindak," katanya.

Pada dasarnya, kata Alfian, dirinya mendukung pelaksanaan Perda K3. Akan tetapi jika memang dianggap melanggar, seharusnya Satpol PP bisa memukul rata dengan mencopot seluruh spanduk yang diduga telah melanggar aturan tanpa pandang bulu.

Pada kesempatan itu, Alfian pun meminta kejelasan nasib spanduk yang telah dicopot oleh Satpol PP. "Mengenai pencopotan spanduk, berarti Satpol PP sama sekali tidak menghargai keinginan pribadi saya yang murni ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada masyarakat. Padahal pemasangan spanduk saya itu sudah diizinkan," bebernya.

Menyalahi aturan

Sementara itu, Kasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Kota Cimahi, Deden H., M.H. mengatakan, masalah pemasangan spanduk itu sudah ada aturannya. Sehingga, bisa saja spanduk tokoh politik yang diturunkan Satpol PP itu menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Deden mengaku tidak tahu persis apa sebenarnya alasan spanduk tersebut dicopot. Sebab, saat itu yang melakukan penertiban bukan hanya Satpol PP, tapi juga Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan dari Kantor Lingkungan Hidup.

"Bisa saja spanduk itu belum ada cap dari Dispenda atau spanduk itu diturunkan karena dipasang secara melintang. Ada berbagai alasan, tapi saya tidak tahu persis kenapa, soalnya saat itu yang melakukan penertiban merupakan tim gabungan," terang Deden.

Terkait spanduk yang sudah diturunkan, bila tokoh yang bersangkutan menginginkan spanduknya kembali bisa datang langsung ke kantor Satpol PP di lingkungan Pemkot Cimahi. "Kalau mau mengambil dan memasangnya lagi boleh saja. Tinggal datang saja ke Satpol PP. Jika tidak ada berarti ada di Dispenda. Bisa dipasang kembali jika sesuai aturan," katanya.

Informasi Bisnis :


Share:

Jumlah PKL di Cimahi Naik 3 Kali Lipat


Selama Ramadan hingga mendekati Hari Raya Idulfitri, jumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kota Cimahi naik 3 kali lipat dari hari biasanya. Peningkatan jumlah PKLsudah terasa sejak minggu pertama Ramadan.

Serbuan PKL terjadi pada sore hari hingga magrib. Seperti di Lapangan Ciawitali, selama bulan Ramadan puluhan PKL musiman memenuhi lapangan tersebut. Padahal di kawasan tersebut jelas terpampang larangan PKL berjualan terkait Perda Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3).

Selain di Ciawitali, serbuan PKL juga terjadi di Jln. Sriwijaya atau Pasar Antri, serta jalan di seputar Alun-alun Cimahi. Padahal semua kawasan tersebut merupakan kawasan bebas PKL.

Berdasarkan data di Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Pertanian (Diskopindagtan) jumlah PKL pada 2010 mencapai 1.043 orang. "Tetapi jumlah tersebut fluktuatif, sewaktu-waktu bisa berubah. Jumlahnya bisa bertambah atau berkurang karena PKL musiman sifatnya datang dan pergi, tidak menetap," kata Kepala Bidang Industri, Perdagangan, dan Pariwisata Diskopindagtan, Dadan Darmawan.

Sementara itu, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Tramtib) dan Linmas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cimahi, Uus Supriyadi mengatakan, peningkatan jumlah PKL hingga mencapai tiga kali lipat biasa terjadi pada H-10 hingga H-1 Lebaran. "Seperti di Jln. Gedung Opat sampai Jln. Gandawijaya," katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (6/8).

Selain keberadaan PKL yang sulit dikendalikan menjelang hari raya, pada saat bersamaan juga terjadi pasar tumpah. Salah satunya di daerah Melong. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pasar tumpah bertema bazar Ramadan tahun ini digelar di kompleks warga RW 19 Kel. Melong. Sedangkan tahun lalu bazar Ramadan digelar di pinggir jalan, Jln. Melong Raya, sehingga memakan badan jalan dan menimbulkan kemacetan.

"Kami mendapat laporan jumlah lapak dalam bazar Ramadan tersebut sebanyak 40. Tetapi meskipun sudah ada laporan kepada Satpol PP, kami tidak terlibat dalam bazar Ramadan di Melong," ujarnya.

Jumlah PKL lainnya yang meningkat di Pasar Antri dari 15 PKL kini menjadi 35 PKL. Keberadaan PKL di Cimahi sulit dibendung. Dalam menjaga dan menegakkan K3 khususnya selama Ramadan, Uus menyebutkan jumlah personel yang diterjunkan sebanyak 18 personel tetap dan 18 personel bantuan.

Informasi Bisnis :


Share:

Senin, 08 Agustus 2011

Ramadhan dan Pembangunan Karakter


Ramadhan adalah madrasah pembangunan karakter. Selama satu bulan jiwa dan raga Muslim dibina dan ditempa dalam momen pembinaan Ilahi ini.Berbagai ibadah Ramadhan menjadi sarana pembinaan menuju pribadi Muslim mulia. Sejatinya, berpuasa tidak hanya untuk menahan lapar dan dahaga, namun menahan dari segala sesuatu yang dilarang Allah SWT. Perbuatan yang mubah dilakukan di luar Ramadhan seperti makan, minum dan hubungan intim suami isteri menjadi berbeda hukumnya ketika siang Ramadhan, bagaimana dengan perbuatan yang memang pada dasarnya tidak boleh dilakukan? Rasulullah Saw. pernah memberikan gambaran tentang hakikat puasa dalam sabdanya:

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

Artinya: “Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah SWT. tidak berkepentingan ketika ia meninggalkan makan dan minumnya”. (HR. Bukhari).

Begitulah Rasul Saw. menetapkan standar penilaian puasa; mengaitkan puasa makan dan minum dengan perbuatan dan perilaku. Puasa yang baik mampu memberikan pengaruh positif terhadap prilaku dan moralitas seseorang. Puasa yang baik ketika seseorang mampu merealisasikan spirit puasa dalam perkataan dan perbuatannya, dan begitu pula sebaliknnya.

Tidak sedikit orang yang berpuasa namun belum bisa merealisasikan hakikat puasa yang sebenarnya. Sehingga puasa dan ibadah Ramadhan tidak memberikan pengaruh positif secara maksimal terhadap prilaku dan moralitasnya. Dalam hal ini Rasulullah Saw. mewanti-wanti ibadah Ramadhan yang tidak bisa memberikan pengaruh positif terhadap pelakunya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ .أخرجه ابن ماجه

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Rasulullah Saw. bersabda: “Berapa banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapat lapar dan dahaga, dan berapa banyak orang yang melakukan qiyamullail namun hanya menahan tidurnya”. (HR. Ibnu Majah).


Pembinaan Ramadhan

Secara umum pengaruh positif Ramadhan berupa dua hal; pertama, kokohnya kontrol internal dalam diri Muslim. Kedua, pembiasaan.

Kontrol internal individu atau bisa disebut sebagai keimanan dan ketakwaan adalah modal dasar bagi proses pembangunan karakter. Kontrol internal ini bisa melahirkan kekuatan jiwa yang bersifat ekspansif dan defensif sekaligus. Kekuatan ekspansif mendorongnya untuk melakukan dan menebar kebaikan seluas-luasnya. Dan kekuatan defensif mencegah dirinya dari perbuatan buruk yang merugikan.

Kontrol internal dari dalam jiwa memiliki peran yang menentukan eksistensi kesalehan dirinya. Dengan kontrol ini seorang Muslim diharapkan mampu eksis dalam kebaikan dan kebenaran. Kontrol internal ini utama. Adapun kontrol eksternal yang datang dari luar berperan sebagai pendukung. Kontrol internal selama berlandaskan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. bersifat langgeng, kapan dan di mana saja. Namun tidak demikian kontrol eksternal, karena ia tidak luput dari kelengahan dan kekeliruan. Kontrol eksternal bisa dalam bentuk kontrol sosial, hukum dan seterusnya. Seorang pencuri mungkin takut mencuri ketika ada polisi, namun polisi tidak selalu ada di mana-mana. Berbeda dengan kontrol internal individu, ia ada kapan dan di mana saja individu tersebut.

Selama Ramadhan seorang Muslim dididik agar menjadi pribadi yang bertakwa. Puasa, sholat wajib dan nawafil, tilawah, sedekah dan sebagainya, semuanya mengarah kepada tujuan la’allakum tattaquun. Takut kepada Allah SWT.

Puasa mengajarkan seseorang untuk menahan makan dan minum serta segala yang membatalkan berdasarkan takwa atau takut kepada Allah SWT., yang berfungsi sebagai kontrol individu bagi Muslim. Bisa saja tanpa takwa kepada Allah SWT. seseorang membatalkan puasanya tanpa diketahui orang lain.

Sholat sebagai sarana komunikasi seorang Muslim kepada Sang Rabb, menjadikan keimanan bersemai dalam dirinya. Iman kepada Allah SWT. menjadi modal utama bagi Muslim untuk menumbuhkan kontrol individu dirinya. Sehingga diharapkan sholat yang dilakukan mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Allah SWT. berfirman: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Ankabuut: 45).

Puasa dan sedekah bisa melahirkan karakter sosial yang positif; melahirkan rasa kepedulian terhadap sesama. Rasa lapar dan dahaga bisa membuat seorang mukmin terdorong meringankan penderitaan sebagian masyarakatnya. Sedekah juga menepis sifat kikir dan pelit serta melatih seseorang untuk peduli dan mengasihi sesama. Allah SWT. berfirman: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. (QS At-Taubah 103).

Selanjutnya, selama satu bulan seorang Muslim dilatih untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Latihan dan pembiasaan ini diharapkan berdampak mewarnai perilaku dan kondisi Muslim pada waktu-waktu selain Ramadhan. Seorang Muslim secara total adalah hamba Allah SWT., tunduk dan patuh kepadaNya baik di dalam maupun di luar Ramadhan. Bukan hambaNya ketika di Ramadhan saja. Dengan pembiasaan dan latihan selama sebulan diharapkan nilai-nilai Ramadhan mampu mewarnai sebelas bulan lainnya.


Saleh Sosial

Pribadi yang memiliki kontrol internal yang kokoh dan terbiasa berbuat kebaikan adalah aset yang sangat berharga bagi masyarakat. Akumulasi individu seperti ini bisa diharapkan membangun karakter sebuah Bangsa, dan sebuah masyarakat ataupun Bangsa tidak lain hanyalah kumpulan dari individu-individu.

Pribadi demikian mampu menjalin hubungan baik dengan masyarakat, tidak menjadi trouble maker, tetapi berpotensi sebagai problem solver.

Baik dalam hubungan sosial masyarakat adalah salah satu capaian yang diharapkan dari berbagai ibadah mahdhah yang disyariatkan. Ia bisa menjadi indikator keberhasilan ibadah mahdhah yang dilakukan. Seorang yang baik dalam ibadah mahdhah akan baik pula secara hubungan sosial, minimal tidak menjadi trouble maker di masyarakatnya. Namun, jika ada orang yang senantiasa melakukan ibadah mahdhah tetapi tidak baik secara hubungan sosial, maka ia perlu meninjau kembali ibadah yang dilakukannya. Sebuah kisah dan penjelasan Rasulullah Saw. mengisyaratkan hal ini:

أن رجلا قال له: يارسول الله، إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال: هي في النار، ثم قال: يارسول الله فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وانها تتصدق بالاثوار من الأقط - بالقطع من اللبن- (الجميد) ولا تؤذي جيرانها قال: (هي في الجنة) رواه الامام أحمد

Artinya: “Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Saw.: Wahai Rasulullah Saw. ada seorang perempuan yang dikenal sering melakukan sholat, puasa dan sedekah, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah Saw. bersabda: dia masuk Neraka. Kemudian laki-laki itu berkata: Wahai Rasulullah Saw. ada seorang perempuan dikenal sedikit melakukan sholat, puasa dan bersedekah dengan sedikit susu, tetapi dia tidak menyekiti tetangganya. Rasulullah Saw. bersabda: dia masuk Surga”. (HR. Ahmad).

Problematika sosial dengan berbagai bentuknya seperti krisis moralitas, krisis identitas, kriminalistas dan lain sebagainya, merajalela disebabkan diantaranya karena tidak ada kontrol internal individu dan pembiasaan untuk menghindari perilaku tidak baik.

Pribadi yang memiliki kontrol internal individu yang kokoh dan biasa berbuat baik mampu menebar manfaat bagi sosialnya. Jika sebagai anggota dalam masyarakat, ia menjaga stabilitas sosialnya, menjalin hubungan baik dengan sesama, dan jauh dari sikap menzalimi orang lain. Dan jika sebagai pemimpin, kepemimpinannya akan membawa manfaat dan kebaikan bagi sosialnya. Wallahu a’lam.


Ahmad Yani, MA.

Share:

Tangani Gepeng dan Anjal, Dinsoskertrans Butuh Perda

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsoskertrans) Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menilai, dibutuhkan sebuah peraturan daerah (perda) untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Hal itu mengingat adanya peningkatan jumlah gepeng dan anak jalanan (anjal) setiap kali memasuki bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri.

Kasi Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans Kota Cimahi, Agustus Fajar mengatakan, saat ini pihaknya sedang membuat draf perda tersebut. Setelah selesai maka pihaknya akan memberikan draf perda itu ke Bagian Hukum Pemkot Cimahi untuk dikaji.

"Mudah-mudahan September draf itu sudah diberikan ke bagian hukum untuk dikaji pada September mendatang. Sehingga target kita yang akan mengajukan perda itu ke Dewan pada 2012 bisa tercapai," kata Agustus kepada wartawan, Jumat (5/8).

Dijelaskannya Perda PMKS ini sangat dibutuhkan mengingat di daerah lain, terutama Jakarta telah menyatakan wilayahnya harus bebas gepeng dan anjal pada 2012. Hal itu tentu saja akan berdampak besar terhadap kota lain, seperti Kota Cimahi dan Kota Bandung. "Jika itu sudah diterapkan bisa-bisa mereka pada datang ke Kota Bandung atau bahkan ke Kota Cimahi. Untuk itulah mengapa diperlukan Perda PMKS ini," bebernya.

Agus menambahkan perda dibutuhkan selain untuk PMKS, juga untuk melindungi anjal serta gepeng. Pihaknya pun menyatakan diperlukan tambahan anggaran untuk penanganan PMKS ini.

"Mengenai tambahan anggaran ini mudah-mudahan bisa dimasukkan ke anggaran perubahan APBD tahun 2011 nanti," katanya.

Ada peningkatan

Sementara itu, memasuki bulan Ramadan jumlah anjal dan gepeng di Kota Cimahi mengalami peningkatan. Meskipun tidak signifikan namun pertambahan itu sudah terlihat. Dikatakan Agus, berdasarkan pantauan yang dilakukan Dinsosnakertrans awal Ramadan jumlah gepeng bertambah tiga orang.

"Sudah dilakukan penertiban, namun tidak dilakukan pendataan. Tapi jumlah penambahan anjal di jalanan ada sekitar 10 orang, beberapa di antaranya orang baru. Tapi jumlah ini dipastikan akan bertambah lagi saat mendekati hari raya," katanya.

Untuk anjal atau gepeng yang ditemukan di wilayah Kota Cimahi, pihaknya selalu menanyakan daerah asal mereka. Jika dari luar Kota Cimahi maka akan dipulangkan atau dimasukkan ke panti jompo bagi yang sudah usia lanjut.

"Tapi biasanya gepeng tidak mau dimasukkan ke panti jompo. Makanya kita pulangkan saja ke aderah asalnya. Kalau untuk anjal biasanya dilakukan pembinaan," papar Agus.


Share:

Kerudung dan Mukena Lukis Masih Tetap Diminati

TINGGINYA permintaan pakaian muslim saat Ramadan membuat pesanan beberapa bahan pakaian seperti kain turut meningkat pula. Tak terkecuali permintaan untuk kain lukis yang saat ini menjadi bahan dasar gamis (baju muslim), kerudung lukis, dan mukena lukis.

Seperti dirasakan oleh Asep Suparman (32) yang sudah 7 tahun menjalani bisnis lukis kain. Diakui warga Margamulya No. 195 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah (Kandang Uncal), Kota Cimahi ini, dua bulan sebelum bulan puasa order kain lukis sudah meningkat

"Kita sempat kewalahan menuhi permintaan pasar untuk kain gamis lukis, kerudung lukis, dan mukena lukis," ujar Asep ditemui di rumah produksinya, beberapa hari lalu.

Dibantu 12 orang karyawan yang memiliki keahlian melukis, Asep per hari bisa memproduksi 100 potong kain siap jual. "Rata-rata satu pegawai bisa menyelesaikan satu kain lukis setiap setengah jam. Omzet bersihnya mencapai Rp 10 juta - Rp 15 juta sebulan," tuturnya.

Asep memasarkan produknya di Bandung hingga Surabaya dan Malaysia. Asep memilih kain kelly craft untuk bahan gamis dan kain spandek balon untuk bahan mukena. Cat yang digunakan adalah cat sablon yang dicampur beberapa zat kimia supaya lebih awet dan tidak luntur saat dicuci.

Untuk mempercantik karyanya, setelah selesai dilukis dan dikeringkan, ditambahkan payet motif bunga. Untuk memasang payet, Asep memberdayakan ibu rumah tangga di sekitar rumah produksinya.

Kain lukis di Jawa Barat sudah mulai dikenal sejak tahun 2003 lalu. Tidak heran jika kain lukis ini tidak disebut sebagai tren baru. Meski begitu peminat kain lukis ini masih cukup banyak, malah mulai dilirik negara tetangga seperti Malaysia.

Tampaknya daya tarik kain lukis ini bukan cuma karena motif yang dibuat dengan tangan, tetapi juga harganya yang cukup terjangkau. Harga grosir kain gamis Rp 70 ribu dan eceran Rp 80 ribu, kain tunik Rp 85 ribu grosir dan Rp 95 ribu - Rp 100 ribu untuk eceran. Sedangkan untuk kerudung harganya bisa Rp 25 ribu sampai Rp 45 ribu.

"Untuk mukena harganya Rp 200 ribu, tapi kami hanya produksi kalau ada order saja. Ini karena pengerjaannya menyita waktu," tuturnya.
Share:

BUKU CPNS 2021